Isi dari Resolusi 67 Dewan Keamanan PBB dalam menyikapi pecahnya Agresi Militer Belanda II adalah bahwa PBB akan membentuk…

Pembahasan

Resolusi 67 DK PBB yang dikeluarkan pada 28 Januari 1949 secara garis besar berisi: Belanda dan Indonesia kembali mengupayakan perdamaian, Belanda menghentikan agresi militernya dan Indonesia menghentikan operasi gerilyanya. Belanda harus segera membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik Indonesia yang mereka tawan sejak 19 Desember 1948. Belanda harus mengembalikan pemimpin Indonesia ke Yogyakarta dan mengembalikan kekuasaan Indonesia sesuai batas wilayah yang disepakati dalam Perundingan Renville. Akan dilakukan secepatnya perundingan kembali antara Indonesia dan Belanda. Pembentukan Dewan pembuat undang-undang dasar Negara Indonesia Serikat, selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1949. Komisi Jasa Baik (KTN) berganti nama menjadi Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia atau United Nations Comission for Indonesia (UNCI).