Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan kebijakan Raffless dibidang pemerintahan ditunjukkan oleh nomor ... Perhatikan pernyataan berikut! Membagi pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Penghapusan kerja rodi dan penghapusan perbudakan. Sistem pemerintahan kolonial yang bercorak Barat Menyusun buku yang berjudul History of the East Indian Archipelago. Membangun laboratorium botani dan hutan pengembangan di Bogor Bupati/ penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Mendirikan Court of Justice yang terdapat pada setiap residen.

Pembahasan

Raffles mengambil beberapa kebijakan penting: Penerapan pajak tanah dan penghapusan penyerahan wajib. Raffles melakukan modernisasi dalam pemungutan pendapatan. Bila sebelumnya pemerintahan Belanda menerapkan sistem peyerahan wajib (Verplichte Laverantie)terhadap hasil bumi, maka Raffles menggantinya dengan sistem pajak atau sewa tanah. Dalam sistem baru ini, tanah di Indonesia di bagi menjadi beberapa kategori dengan besar pajak yang berbeda. Penghapusan perbudakan. Raffles melarang secara resmi perbudakan, dan menghapuskan perdagangan budak yang sebelumnya banyak dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tapi karena kurangnya pengawasan perbudakan masih berlangsung. Ini terutama terjadi dari perbudakan hasi perompakan dan perbudakan di wilayah yang jauh di luar Jawa.Salah satu kolega Rafless yaitu Alexander Hare saat itu mendapat tanah luas dari Sultan Banjar. Dia kemudian membangun kerajaan sendiri, dengan budak-budak sebagai pekerja kasarnya. Karena kekejamannya dan beban perkejaan serta kondisi berat, banyak budak yang akhirnya mati. Kejadian inilah yang akhirnya dikenal sebagai Banjarmasin Enormity. Menjadikan Bupati sebagai jabatan yang tidak diwariskan. Sebelumnya pada masa pemerintahan VOC, Belanda menggunakan para priyayi (bangsawan) di Jawa untuk mengatur Jawa. Para bupati ini menjadi penguasa bawahan VOC, dan jabatan bupati ini diwakilkan secara turun temurun. Namun Raffless melakukan reformasi dan membuat jabatan ini tidak diwariskan namun ditunjuk oleh pemerintah pusat di Batavia. Menerapkan sistem Hukum Inggris dengan juri dalam sidang. Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebelumnya, Herman Wilhelm Daendels, menerapkan hukum Perancis (Kode Napoleon) sebagai peraturan hukum di Indonesia. Pada masa Raffles sistem ini digantikan dengan sistem hukum Inggris (Common Laws) yang ditandai dengan adanya sistem juri dan magistrat. Namun, setelah Belanda kembali berkuasa, sistem hukum Inggris ini tidak berlaku lagi dan digantikan kembali dengan Kode Napoleon. Menerapkan sistem Karesidenan. Raffles membagi Jawa menjadi 16 karesidenan, yang dipimpin oleh seorang resident berkebangsaan Eropa. Residen ini membawahi beberapa bupaiti yang diduduki kalangan priyayi asli. Dalam pemerintahannya, Raffles hanya dibantu oleh sedikit orang Inggris, sehingga masih banyak memperkerjakan tenaga administrasi Belanda. Badan-badan penegak hukum pada masa Raffles yaitu Court of Justice , terdapat pada setiap residen, Court of Request , terdapat pada setiap divisi, Police of Magistrate Dengan demikian yang merupakan kebijakan Raffless dibidang pemerintahan ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 6, 7.