Iklan

Iklan

Pertanyaan

Bagaimana perkembangan dan kondisi politik yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru?

Bagaimana perkembangan dan kondisi politik yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru?

  1. ...

  2. ...

Iklan

C. Sianturi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

pada awal pemerintahannya, Orde Baru mampu menata tatanan polik pemerintahan secara baik, Soeharto mengubah sistem kebijakan dalam dan luar negeri secara dramatis meskipun dalam perkembangan berikutnya banyak terjadi penyimpangan.

pada awal pemerintahannya, Orde Baru mampu menata tatanan polik pemerintahan secara baik, Soeharto mengubah sistem kebijakan dalam dan luar negeri secara dramatis meskipun dalam perkembangan berikutnya banyak terjadi penyimpangan.

Iklan

Pembahasan

Pembahasan
lock

Masa Orde Baru (Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia. Lahirnya Orbadiawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Dalam masa itu, perkembangan dunia politik di Indonesia sangat besar perkembangannya, di antaranya: Supersemar. Pada masa itu, situasi politik Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Akibatnya, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno. Pada saat yang bersamaan, Indonesia mengalami situasi yang buruk dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Guna memulihkan keadaan itu, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarnomengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan situasi pada saat itu. Penataan Stabilitas Politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai presiden. Dengan dikukuhkannya Presiden Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa Orba. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik di antaranya adalah pemulihan politik luar negri Indonesia secara bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, Ikut memprakarsai ASEAN Penyederhaan Partai Politik. Pada masa Orba, pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan partai-partai menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partaipolitik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Pemilihan Umum (Pemilu). Selama masa Orba, pemerintah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali, yaitu tahun 1971,1977,1982,1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetia Pancakarsa untuk mendukunng pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dwi Fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatam pembangunan nasional. Dengan demikian, pada awal pemerintahannya, Orde Baru mampu menata tatanan polik pemerintahan secara baik, Soeharto mengubah sistem kebijakan dalam dan luar negeri secara dramatis meskipun dalam perkembangan berikutnya banyak terjadi penyimpangan.

Masa Orde Baru (Orba) adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto di Indonesia. Lahirnya Orba diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966. Dalam masa itu, perkembangan dunia politik di Indonesia sangat besar perkembangannya, di antaranya:

  1. Supersemar. Pada masa itu, situasi politik Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Akibatnya, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno. Pada saat yang bersamaan, Indonesia mengalami situasi yang buruk dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Guna memulihkan keadaan itu, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan situasi pada saat itu.
  2. Penataan Stabilitas Politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai presiden. Dengan dikukuhkannya Presiden Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa Orba. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik di antaranya adalah pemulihan politik luar negri Indonesia secara bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, Ikut memprakarsai ASEAN
  3. Penyederhaan Partai Politik. Pada masa Orba, pemerintah melakukan penyederhaan dan penggabungan partai-partai menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program.
  4. Pemilihan Umum (Pemilu). Selama masa Orba, pemerintah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak enam kali, yaitu tahun 1971,1977,1982,1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara.
  5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetia Pancakarsa untuk mendukunng pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
  6. Dwi Fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatam pembangunan nasional.

Dengan demikian, pada awal pemerintahannya, Orde Baru mampu menata tatanan polik pemerintahan secara baik, Soeharto mengubah sistem kebijakan dalam dan luar negeri secara dramatis meskipun dalam perkembangan berikutnya banyak terjadi penyimpangan.

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

37

Nur Aini

Bantu banget Makasih ❤️

Nayla Salsabila

Jawaban tidak sesuai

Iklan

Iklan

Pertanyaan serupa

Presiden Suharto menetapkan kebijakan bahwa ABRI berhak ikut menentukan haluan negara dalam pemerintahan. Dampak kebijakan tersebut adalah ...

233

4.7

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia