Apa yang dimaksud dengan politik etis ?

Pembahasan

Pemikiran baru tentang Politik Etis berasal dari kaum sosialis-liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi (inlander). Pada 1863 sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur. Tetapi sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat, sebab mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda khususnya sejak 1870. Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat. Sehingga menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda. Tetapi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat pribumi, yaitu tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap kapitalisme modern semakin lemah dan kemerosotan kesejahteraan hidup. Peter Brooschof (jurnalis De Locomotief) menyatakan bahwa satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat dan tidak mengembalikan sepeserpun. Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) tokoh liberal menyampaikan kritik melalui artikelnya Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) yang dimuat dalam majalah De Gids 1899. Dalam artikel itu menyebutkan dalam kurun waktu 1867-1878, Belanda telah mengambil keuntungan 187 gulden. Keuntungan itu seharusnya dikembalikan pada koloni karena pada dasarnya merupakan hutang kehormatan yang harus dibalas dengan kebijakan politik etis. Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah politik balas budi.