A.A. Maramis menyampaikan bahwa wakil – wakil umat Protestan dan Katolik yang berada dalam wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan dengan kalimat dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk – pemeluknya”. Mereka sadar bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, namun dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukaan dan dasar berdirinya suatu negara merupakan “diskriminasi” terhadap golongan minoritas. Dalam buku autobiografi Bung Hatta disebutkan bahwa jika “diskriminasi” itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari perihal kemajemukan rakyatnya. Akibat apa yang mungkin terjadi jika seorang memaksakan agamanya kepada orang lain yang telah beragama ….

Perhatikan pernyataan berikut ini! Kata "mukadimah" diganti dengan kata "pembukaan" Sila pertama, yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", diganti...

Sebelum merdeka, bangsa Indonesia memiliki rumusan dasar negara yang diusulkan oleh para pendiri negara. Setelah merdeka rumusan dasar negara itu baru diresmikan hanya satu rumusan yang ditetapkan pad...

Apa yang berbeda dari rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ?

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Piagam Djakarta dan dasar negara mengalami perubahan, terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Alasan utama perubahan dasar negara dan Piagam Djakarta ...

Nilai kehidupan yang dapat dipetik dari peristiwa terjadinya perbedaan pendapat di antara para panitia PPKI terkait rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta dari yang semula “Ketuhanan dengan kewajib...