Suatu sekolah membentuk tim delegasi yang terdiri dari 4 anak kelas I, 5 anak kelas II, dan 6 anak kelas Ill. Kemudian akan ditentukan pimpinan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan pimpinan adalah ... A. 156 D. 600 B. 492 E. 720 C. 546

HOS Cokroaminoto, Yang Guru Bangsa Haji Tjokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah barname RM Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakaknya, RM. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo Tjokro lahir di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1882. Awalnya kehidupan Tjokro terbilang biasa-basa saja. Semasa kecil ia dikenal sebagai anak yang nakal dan suka berkelahi. Setelah beberapa kali berpindah sekolah, akhirnya ia berhasil menyelesaikan sekolahnya di osvia (sekolah calon pegawai pervarintah atau pamong praja di Magelang pada tahun 1902. Setelah menamatkan osvia, Tjokro bekerja sebagai seorang juru tulis di Ngawi, Jawa Timur Tiga tahun kemudian ia bekerja di perusahaan dagang di Surajaya. Keindahannya ke Surajaya membawanya terjun ke dunia politik. Di kota pahlawan itu Tjokro kemudian bergabung dalam Sarekat Dagang Islam (sdi pimpinan H. Samanhudi, la menyarankan agar SDI diubah menjadi partai politik. SDI kemudian resmi diubah menjadi Sarekat Islam (50) dan Tjokro menjadi Ketua SI pada tanggal 10 Sepetember 1912. Tjokroaminoto dipercaya untuk memangiku jabatan ketua setelah sebelumnya menjabat sebagai komisaris Sl. Di bawah kepemimpinannya, Sl mengalami kemajuan pesat dan berkembang menjadi partai massa sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berupaya menghalangi St yang termasuk organisasi Islam terbesar pa anak tu. Pemerintah kolonial sangat membatasi kekuasaan pengurus pusat Si agar mudah di dipengaruhi pangreh praja setempat. Situasi itu menjadikan Sl menghadapi kesenjangan antara p dan daerah yang menyebabkan kesulitan dalam mobilisasi para anggotanya. G 57 tahap Thidangka ke by Iharaar magedi inspire smu generasi muda Pada periode tahun 1912-1916, Tjokroaminoto dan para pemimpin Si lainnya sedikit bersikap moderat terhadap pamarntah Belancia. Mereka memperjuangkan penegakan hak-hak manusia sewa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi sejak tahun 1916, menghadapi pembentukan Dewan Rakyat 8. sana m jadi hangat. Dalam kongres kongres 51, Tjokroaminoto mulai melancarkan ide pembentukan kation (bangsa) dan pemerintahan sendiri. Sebagai reaksi terhadap seni Novembar (November beloftemt, Gubernur Jenderal dan Limburgh Stanum, Tjokroaminoto selaku wakil SI delam Volksraad bersama sastrawan, aktivis, jurnalis Adul Kuis, Cipto Mangunkusumo mengajukan mosi yang kemudian dikenal dengan Mosi Tjokroaminoto pada tanggal 25 November 1918. Mereka menuntut Pertama, pembentukan Dewan Negara di mana penduduk semua wakil dari kerajaan. Kedua, pertanggungjawaban departemen/pemerintah Hindia Belanda terhadap perwakilan rakyat. Tiga, pertanggungjawaban terhadap perwakilan rakyat. Keempat, reformasi pemerintahan dan desentralisasi. Intinya, mereka menuntut pemerintah Belanda membentuk parlemen yang anggotama dipilih dari rakyat dan oleh rakyat Pemerintah sendiri dituntut bertanggung jawab pada parlemen Namun, oleh Ketua Parlemen Belanda, tuntutan tersebut dianggap hanya fantasi belaka. Selanjutnya, pada kongres gas ona SI di Yogyakata tanggal 2-6 Maret 1921, SI pimpinan Tjokro . memberikan reaksi atas sikap pemerintah Belanda tersebut dengan merumuskan tujuan perjuangan politik Sl sebagai, Untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda. Selama hidupnya, Tjokroaminoto merupakan sosok yang berpengaruh besar terhadap tokoh-tokoh muda pergerakan nasional saat itu. Keahliannya berpidato ia gunakan untuk mengecam kesewenang wenangan pemerintah Belanda. Semasa perjuangannya, dia misalnya mengecam perampasan tanah oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan milik Belanda. la juga mendesak Sumatera Landsyndicaat supaya mengembalikan tanah rakyat di Gunung Seminung (tepi Danau Danau, Sumatera Selatan). Nasib para dokter pribumi juga turut diperjuangkannya dengan menuntut kesetaraan kedudukan antara dokter Indonesia dengan dokter Belanda. Pada tahun 1920, Tjokro dijebloskan ke penjara dengan tuduhan marghasut dan mempersiapkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah Belanda. Pada Apris 1922, setelah tujuh bulan meringkuk di penjara, ia kemudian dibebaskan. cokroaminoto kemudian diminta kembali untuk duduk am Volksraad, namun permintaan itu ditolaknya kerena ia sudah tak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah Belanda Sebagai tokoh masyarakat, pemerintah koloria menjulukinya sebagai de Ongekroonde Kuning dan Jasa (Raja Jawa yang tidak bermahkota atau tidak dinobatkan). Pengaruh Tjokro yang Luas menjadikannya sebagai tokoh panutan masyarakat. Karena alasan itu pula maka R.M. Soekemi Sesrodihardjo mengirimkan anaknya Soekamo untuk pendidikan dengan in de kost di rumahnya. Selain menjadi politikus, Tjokroaminoto aktif menulis karangan di majalah dan surat kabar. Salah satu karyanya ialah buku yang berjudul Islam dan Nasionalisme. Tjokroaminoto menghembuskan napasnya yang terakhir pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakata pada usia 51 tahun. Atas jasa-jasanya kepada negara, Haji Gemar Siad Cokroaminoto dianugerahkan gelar pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No.590 Tahun 1961, tanggal 9 Nopember 1961. 1. carilah gagasan penjelas dari teks diatas 2. carilah keteladanan atau hikmah dari teks diatas

11

0.0

Jawaban terverifikasi

MRT, Moda Baru untuk Harapan Baru Jumat, 3 November 2017 16:40 WIB Jakarta (ANTARA News) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur Layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan pada 31 Oktober Lalu. Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur Layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak Lama Lagi. Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan bahwa sa at i ni progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur Layang sudah sampai 7 4,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur Layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus atau special bn"dge sepanjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode balance cantilever. Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi Tahap I pada Juli 2018 bisa tercapai. "Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan," kata William. Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017. Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek Tahap I MRT bisa segera rampung. "Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya. "Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah." Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah masuknya air ketika musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di stasiun bawah tanah. Dari 13 stasiun, sedikitnya empat stasiun yang lokasinya dinilai lebih rendah akan dipasang empat pintu khusus tersebut. "Pintu itu berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang diem pat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah," kata Silvia. Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan. "Dikebut" Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek Tahap I MRT diakselerasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. Pemerintah Jepang menginginkan adanya akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017. Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017. Investasi Proyek MRT Tahap I itu sendiri bernilai Rp16 trilliun . Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi. Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I di mana Pemerintah Pusat akan menanggung *beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung *beban sebesar 51 persen. Selain kerja sama bidang intrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang stat perawatan. "Agar Berkelanjutan" Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD). Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu dengan durasi terlama 20 tahun. Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Stat Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator. Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya. "Karena itu, dibutuhkan alternatit selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitit, " kata Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu. Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarit yang sesuai. Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarit, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, tau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau idealnya Rp lO.OOO, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000," katanya. Dongkrak dengan TOD Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan k(lwasan TOD di titik-titik stasiunnya. Sebuah studi, lanjut Danang, juga menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah. Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri. "Artinya, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung," katanya. Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2 .500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta. "Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya, yaitu dengan TOD," ujar dia. Oanang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah. PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD Fase I berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD. Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati. Sementara itu, untuk Fast II, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan. Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibukota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara. (Oleh Juwita Trisna Rahayu, Editor: Gilang Galiartha, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 12. Kerjakan tugas-tugas berikut ini secara mandiri! d. Identifikasi informasi-informasi yang merupakan fakta!

5

1.0

Jawaban terverifikasi

HOS Cokroaminoto, Sang Guru Bangsa Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Tjokro lahir di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1882. Awalnya kehidupan Tjokro terbilang biasa-biasa saja. Semasa kecil ia dikenal sebagai anak yang nakal dan suka berkelahi. Setelah beberapa kali berpindah sekolah, akhirnya ia berhasil menyelesaikan sekolahnya di OSVIA (sekolah calon pegawai pemerintah atau pamong praja) di Magelang pada tahun 1902. Setelah menamatkan OSVIA, Tjokro bekerja sebagai seorang juru tulis di Ngawi, Jawa Timur. Tiga tahun kemudian ia bekerja di perusahaan dagang di Surabaya. Kepindahannya ke Surabaya membawanya terjun ke dunia politik. Di kota pahlawan itu Tjokro kemudian bergabung dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) pimpinan H. Samanhudi. Ia menyarankan agar SDI diubah menjadi partai politik. SDI kemudian resmi diubah menjadi Sarekat Islam (SI) dan Tjokro menjadi Ketua SI pada tanggal 10 September 1912. Tjokroaminoto dipercaya untuk memangku jabatan ketua setelah sebelumnya menjabat sebagai komisaris SI. Di bawah kepemimpinannya, SI mengalami kemajuan pesat dan berkembang menjadi partai massa sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berupaya menghalangi SI yang termasuk organisasi Islam terbesar pada saat itu. Pemerintah kolonial sangat membatasi kekuasaan pengurus pusat SI agar mudah diawasi dan dipengaruhi pangreh praja setempat. Situasi itu menjadikan SI menghadapi kesenjangan antara pusat dan daerah yang menyebabkan kesulitan dalam mobilisasi para anggotanya. Pada periode tahun 1912-1916, Tjokroaminoto dan para pemimpin SI lainnya sedikit bersikap moderat terhadap pemerintah Belanda. Mereka memerjuangkan penegakan hak-hak manusia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi sejak tahun 1916, menghadapi pembentukan Dewan Rakyat, suasana menjadi hangat. Dalam kongres-kongres SI, Tjokroaminoto mulai melancarkan ide pembentukan nation (bangsa) dan pemerintahan sendiri. Sebagai reaksi terhadap "Janji November" (November beloftem), Gubernur Jenderal van Lim burgh Stirum, Tjokroaminoto selaku wakil SI dalam Volksraad bersama sastrawan, akitivis, jurnalis Abdul Muis, Cipto Mangukusumo mengajukan mosi yang kemudian dikenal dengan "Mosi Tjokroaminoto" pada tanggal 25 November 1918. Mereka menuntut: Pertama, pembentukan Dewan Negara di mana penduduk semua wakil dari kerajaan. Kedua, pertangggungjawaban departemen/pemerintah Hindia Belanda terhadap perwakilan rakyat. Tiga, pertangggungjawaban terhadap perwakilan rakyat. Keempat, reformasi pemerintahan dan desentralisasi. Intinya, mereka menuntut pemerintah Belanda membentuk parlemen yang anggotanya dipilih dari rakyat dan oleh rakyat. Pemerintah sendiri dituntut bertanggung jawab pada parlemen. Namun, oleh Ketua Parlemen Belanda, tuntutan tersebut dianggap hanya fantasi belaka. Selanjutnya, pada kongres nasional SI di Yogyakarta tanggal2-6 Maret 1921, SI pimpinan Tjokro memberikan reaksi atas sikap pemerintah Belanda tersebut dengan merumuskan tujuan perjuangan politik SI sebagai, "Untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda". Selama hidupnya, Tjokroaminoto merupakan sosok yang berpengaruh besar terhadap tokoh-tokoh muda pergerakan nasional saat itu. Keahliannya berpidato ia gunakan untuk mengecam kesewenang-wenangan pemerintah Belanda. Semasa perjuangannya, dia misalnya mengecam perampasan tanah oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan milik Belanda. Ia juga mendesak Sumatera Landsyndicaat supaya mengembalikan tanah rakyat di Gunung Seminung (tepi Danau Ranau, Sumatera Selatan). Nasib para dokter pribumi juga turut dipejuangkannya dengan menuntut kesetaraan kedudukan antara dokter Indonesia dengan dokter Belanda. Pada tahun 1920, Tjokro dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menghasut dan mempersiapkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah Belanda. Pada April 1922, setelah tujuh bulan meringkuk di penjara, ia kemudian dibebaskan. Tjokroaminoto kemudian diminta kembali untuk duduk dalam Volksraad, namun permintaan itu ditolaknya karena ia sudah tak mau lagi beke~a sama dengan pemerintah Belanda. Sebagai tokoh masyarakat, pemerintah colonial menjulukinya sebagai de Ongekroonde Koning van Java (Raja Jawa yang tidak "bermahkota" atau tidak "dinobatkan"). Pengaruh Tjokro yang luas menjadikannya sebagai tokoh panutan masyarakat. Karena alasan itu pula maka R.M. Soekemi Sasrodihardjo mengirimkan anaknya Soekarno untuk Pendidikan dengan in de kost di rumahnya. Selain menjadi politikus, Tjokroaminoto aktif menulis karangan di majalah dan surat kabar. Salah satu karyanya ialah buku yang bejudul "Islam dan Nasionalisme." Tjokroaminoto menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta pada usia 51 tahun. Atas jasa- jasanya kepada negara, Haji Oemar Said Cokroaminoto dianugerahkan gelar pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No.590 Tahun 1961, tanggal 9 Nopember 1961. (Dicuplik dengan penggubahan dari www.tokohindonesia.com) 4p. Apa yang diprotes Tjokro dalam pidato-pidatonya?

6

0.0

Jawaban terverifikasi

HOS Cokroaminoto, Sang Guru Bangsa Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Tjokro lahir di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, pada tanggal 16 Agustus 1882. Awalnya kehidupan Tjokro terbilang biasa-biasa saja. Semasa kecil ia dikenal sebagai anak yang nakal dan suka berkelahi. Setelah beberapa kali berpindah sekolah, akhirnya ia berhasil menyelesaikan sekolahnya di OSVIA (sekolah calon pegawai pemerintah atau pamong praja) di Magelang pada tahun 1902. Setelah menamatkan OSVIA, Tjokro bekerja sebagai seorang juru tulis di Ngawi, Jawa Timur. Tiga tahun kemudian ia bekerja di perusahaan dagang di Surabaya. Kepindahannya ke Surabaya membawanya terjun ke dunia politik. Di kota pahlawan itu Tjokro kemudian bergabung dalam Sarekat Dagang Islam (SDI) pimpinan H. Samanhudi. Ia menyarankan agar SDI diubah menjadi partai politik. SDI kemudian resmi diubah menjadi Sarekat Islam (SI) dan Tjokro menjadi Ketua SI pada tanggal 10 September 1912. Tjokroaminoto dipercaya untuk memangku jabatan ketua setelah sebelumnya menjabat sebagai komisaris SI. Di bawah kepemimpinannya, SI mengalami kemajuan pesat dan berkembang menjadi partai massa sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda. Pemerintah Hindia Belanda berupaya menghalangi SI yang termasuk organisasi Islam terbesar pada saat itu. Pemerintah kolonial sangat membatasi kekuasaan pengurus pusat SI agar mudah diawasi dan dipengaruhi pangreh praja setempat. Situasi itu menjadikan SI menghadapi kesenjangan antara pusat dan daerah yang menyebabkan kesulitan dalam mobilisasi para anggotanya. Pada periode tahun 1912-1916, Tjokroaminoto dan para pemimpin SI lainnya sedikit bersikap moderat terhadap pemerintah Belanda. Mereka memerjuangkan penegakan hak-hak manusia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi sejak tahun 1916, menghadapi pembentukan Dewan Rakyat, suasana menjadi hangat. Dalam kongres-kongres SI, Tjokroaminoto mulai melancarkan ide pembentukan nation (bangsa) dan pemerintahan sendiri. Sebagai reaksi terhadap "Janji November" (November beloftem), Gubernur Jenderal van Lim burgh Stirum, Tjokroaminoto selaku wakil SI dalam Volksraad bersama sastrawan, akitivis, jurnalis Abdul Muis, Cipto Mangukusumo mengajukan mosi yang kemudian dikenal dengan "Mosi Tjokroaminoto" pada tanggal 25 November 1918. Mereka menuntut: Pertama, pembentukan Dewan Negara di mana penduduk semua wakil dari kerajaan. Kedua, pertangggungjawaban departemen/pemerintah Hindia Belanda terhadap perwakilan rakyat. Tiga, pertangggungjawaban terhadap perwakilan rakyat. Keempat, reformasi pemerintahan dan desentralisasi. Intinya, mereka menuntut pemerintah Belanda membentuk parlemen yang anggotanya dipilih dari rakyat dan oleh rakyat. Pemerintah sendiri dituntut bertanggung jawab pada parlemen. Namun, oleh Ketua Parlemen Belanda, tuntutan tersebut dianggap hanya fantasi belaka. Selanjutnya, pada kongres nasional SI di Yogyakarta tanggal2-6 Maret 1921, SI pimpinan Tjokro memberikan reaksi atas sikap pemerintah Belanda tersebut dengan merumuskan tujuan perjuangan politik SI sebagai, "Untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan Belanda". Selama hidupnya, Tjokroaminoto merupakan sosok yang berpengaruh besar terhadap tokoh-tokoh muda pergerakan nasional saat itu. Keahliannya berpidato ia gunakan untuk mengecam kesewenang-wenangan pemerintah Belanda. Semasa perjuangannya, dia misalnya mengecam perampasan tanah oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan milik Belanda. Ia juga mendesak Sumatera Landsyndicaat supaya mengembalikan tanah rakyat di Gunung Seminung (tepi Danau Ranau, Sumatera Selatan). Nasib para dokter pribumi juga turut dipejuangkannya dengan menuntut kesetaraan kedudukan antara dokter Indonesia dengan dokter Belanda. Pada tahun 1920, Tjokro dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menghasut dan mempersiapkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah Belanda. Pada April 1922, setelah tujuh bulan meringkuk di penjara, ia kemudian dibebaskan. Tjokroaminoto kemudian diminta kembali untuk duduk dalam Volksraad, namun permintaan itu ditolaknya karena ia sudah tak mau lagi beke~a sama dengan pemerintah Belanda. Sebagai tokoh masyarakat, pemerintah colonial menjulukinya sebagai de Ongekroonde Koning van Java (Raja Jawa yang tidak "bermahkota" atau tidak "dinobatkan"). Pengaruh Tjokro yang luas menjadikannya sebagai tokoh panutan masyarakat. Karena alasan itu pula maka R.M. Soekemi Sasrodihardjo mengirimkan anaknya Soekarno untuk Pendidikan dengan in de kost di rumahnya. Selain menjadi politikus, Tjokroaminoto aktif menulis karangan di majalah dan surat kabar. Salah satu karyanya ialah buku yang bejudul "Islam dan Nasionalisme." Tjokroaminoto menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta pada usia 51 tahun. Atas jasa- jasanya kepada negara, Haji Oemar Said Cokroaminoto dianugerahkan gelar pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No.590 Tahun 1961, tanggal 9 Nopember 1961. (Dicuplik dengan penggubahan dari www.tokohindonesia.com) 4q. Apa yang dilakukan Tjokro untuk para dokter pribumi?

4

5.0

Jawaban terverifikasi

MRT, Moda Baru untuk Harapan Baru Jumat, 3 November 2017 16:40 WIB Jakarta (ANTARA News) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur Layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan pada 31 Oktober Lalu. Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur Layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak Lama Lagi. Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan bahwa sa at i ni progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur Layang sudah sampai 7 4,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur Layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus atau special bridge sepanjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode balance cantilever. Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi Tahap I pada Juli 2018 bisa tercapai. "Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan," kata William. Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017. Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek Tahap I MRT bisa segera rampung. "Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya. "Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah." Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah masuknya air ketika musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di stasiun bawah tanah. Dari 13 stasiun, sedikitnya empat stasiun yang lokasinya dinilai lebih rendah akan dipasang empat pintu khusus tersebut. "Pintu itu berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang diem pat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah," kata Silvia. Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan. "Dikebut" Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek Tahap I MRT diakselerasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. Pemerintah Jepang menginginkan adanya akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017. Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017. Investasi Proyek MRT Tahap I itu sendiri bernilai Rp16 trilliun . Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi. Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I di mana Pemerintah Pusat akan menanggung *beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung *beban sebesar 51 persen. Selain kerja sama bidang intrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang stat perawatan. "Agar Berkelanjutan" Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD). Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu dengan durasi terlama 20 tahun. Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Stat Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator. Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya. "Karena itu, dibutuhkan alternatit selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitit, " kata Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu. Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarit yang sesuai. Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarif, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, tau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau idealnya Rp lO.OOO, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000," katanya. Dongkrak dengan TOD Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan k(lwasan TOD di titik-titik stasiunnya. Sebuah studi, lanjut Danang, juga menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah. Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri. "Artinya, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung," katanya. Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2 .500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta. "Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya, yaitu dengan TOD," ujar dia. Oanang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah. PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD Fase I berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD. Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati. Sementara itu, untuk Fast II, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan. Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibukota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara. (Oleh Juwita Trisna Rahayu, Editor: Gilang Galiartha, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 12. Kerjakan tugas-tugas berikut ini secara mandiri! b. Identifikasi permasalahan yang mendasari penulisan artikel tersebut!

2

0.0

Jawaban terverifikasi