sebutkan dua rumusan yang menandaskan Pancasila sebagai dasar negara

* Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: * Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan atas: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." * Tap MPR No. XX/MPR/1998: * Tap MPR ini secara khusus menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum negara. Tap MPR ini juga mengamanatkan agar seluruh penyelenggara negara dan seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa kedua rumusan ini penting? * Pembukaan UUD 1945: Merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. * Tap MPR No. XX/MPR/1998: Merupakan penegasan kembali atas kedudukan Pancasila setelah adanya perubahan-perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Tap MPR ini juga memberikan landasan hukum yang kuat bagi upaya pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan: Kedua rumusan di atas secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan perilaku warga negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.