Yuki Y

07 Mei 2024 03:58

Iklan

Yuki Y

07 Mei 2024 03:58

Pertanyaan

Pendapatan per kapita negara Indonesia saat ini sudah mencapai di atas US $1.000 sehipgga Indonesia tidak lagi dikelompokkan sebagai negara miskin, tetapi dike1ompokkan sebagai negara berpenghasilan menengah. SEBAB Pendapatan per kapita adalah satu-satunya ukuran yang paling akurat untuk melihat standar kemakrnuran dan tingkat kemajuan perekonomian di berbagai negara. SNMPTN 2009

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

08

:

14

:

25

Klaim

0

0


Empty Comment

Belum ada jawaban 🤔

Ayo, jadi yang pertama menjawab pertanyaan ini!

Mau jawaban yang cepat dan pasti benar?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

Roboguru Plus

Dapatkan pembahasan soal ga pake lama, langsung dari Tutor!

Chat Tutor

Temukan jawabannya dari Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Strategi Ekonomi Indonesia Atasi Dampak Covid-19 [...] Selain sedang berusaha menghadapi penyebaran virus corona di dalam negeri, Indonesia tidak dapat lepas dari dinamika perekonomian global. Seperti diketahui semua negara saat ini juga masih fokus menangani wabah Covid-19 yang pada akhirnya mengganggu kepercayaan investor, sektor pariwisata/travel, supply chain dan pasar keuangan. Prospek pelemahan ekonomi global tersebut diperparah lagi dengan kecenderungan pelemahan harga minyak mentah global. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Komite Stabiltas Sektor Keuangan (KSSK) yang terdi dari Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS, melakukan ossessment untuk memperkirakan skenario berat dan terberat yang mungkinakan kita hadapi akibat dar dampak Covid-19 pada ekonomi lndonesia. [Tabel data: Presentasi Sri Mulyani] Berdasarkan pemaparan Sri Mulyani, hasil dari assessment tersebut, maka untuk skenario berat, ekonomi Indonesi hanya akan tumbuh 2,3% atau turun 3% dibanding asumsi APBN 2020, dengan nilai tukar rupiahnya 12.500/dolar. Dan skenario sangat berat adalah ekonomi Indonesia dapat mengalami penurunan atau minus 0,4% dengan nilai tukar rupiah mencapai 20.000/dolar Sebagai perbandingan pada krisis keuangan 2008, kondsi aktual yang terjadi pada tahun 2009, ekonomi Indonesia masih mampu bertumbuh diangka 4,6% atau turun 1,4%. Mengapa skenario ini cenderung lebih pasrah dibanding 2008? Karena kala itu Indonesia masih mampu menahan dampaknya pada struktur ekonomi yang sebagian besar ditopang oleh sektor konsumsi domestik. Dan memang pada waktu itu, masyarakat di daerah masih tetap beraktitas normal, demikian juga UKM yang tidak berhubungan dengan ekspor impor masih tergolong beroperasi normal. Di berbagai daerah, penanda dan petugas kepolisian dibantu TNI memberikan imbauan agar masyarakat menghindari kumpul di warung atau tempat makan minum dengan tujuan agar penyebaran covid-19 dapat dikontrol. Sebagai gambaran di 2019 sendiri, konsumsi rumah tangga menopang Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 56,82% sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika melihat lebih dalam lagi dari assessment yang dilakukan oleh KSSK disebutkan juga bahwa konsumsi rumah tangga yang semula berdasarkan asumsi APBN 2020 ci angka 5,0% turun menjadi 3,22% pada skenario berat dan menjadi hanya 1,6% dengan skenario sangat berat. Sebagai gambaran, saat ini ada 7 juta warga negara Indonesia yang masih belum mendapatkan pekerjaan (pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi 5% itu setara dengan penciptaan lapangan keja untuk 2 juta hingga 2,5 juta warga negara Indonesia. Antisipasi pada Skenario Walaupun hasil assessment yang dilakukan oleh KSSK ini terlihat begitu menakutkan Sri Mulyani menekankan bahwa justru asumsi ini akan menjadi patokan agar jangan sampai skenario terburuk atau sangat berat terjadi. Itulah mengapa pemerintah berusaha mengeIuarkan beberapa kebijakan dan stimulus untuk mengurangi dampak dari wabah pandemi Covid-19. Pada 1 April 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiitas Sistem Keuangan, dimana diputuskan pemerintah menambah belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak Covid-19, yaitu sebesar Rp405,1 triliun. [Tabel Belanja dan Anggaran untuk mengatasi dampak Covid-19] Sesuai dengan penjelasan di halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, detail dari penggunaan Anggaran tersebut sebagai berikut: Prioritas ke-1 untuk kesehatan sebesar Rp75 triliun, terutama untuk insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan. Prioritas ke-2 untuk social safety net akan diperluas sebesar Rp110 trilun. Prioritas ke-3 adalah dukungan kepada industri senilai Rp70 triliun (pajak, bea masuk, KUR). Prioritas ke-4 adalah dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 tiliun. [...] (Yossy Girsang, Pengamat Ekonomi dan Praktisi Pasar Modal-Tim Ekonomi Tagor) Kesimpulan yang SALAH berdasarkan informasi di atas adalah .... A. Penurunan ekonomi untuk skenario berat akan lebih buruk 2,1 kali dibanding aktual yang terjadi di 2009 B. untuk skenario sangat berat dampaknya lebih buruk 4,1 kali dibanding krisis ekonomi 2008-2009. C. Kondisi ekonomi akibat COVID-19 lebih buruk bila dibandingkan krisis 2008 D. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan tidak sampai 1,5% sehingga memperparah dampak pelemahan ekonomi. E. Wabah Covid-19 menyebabkan menurunnya kepercayaan investor, sektor pariwisata/travel, supply chain, pasar keuangan, hingga pelemahan pelemahan harga minyak mentah global.

1

0.0

Jawaban terverifikasi

Dongeng Utopia Masyarakat Borjuis Orientasi (1): 1. Tradisi film musikal yang dikembangkan di Hollywood mengacu pada kecenderungan film-film musikal klasik tahun 1930—1960-an, berpaku pada hal-hal yang berlawanan (oposisi biner), terutama berkaitan dengan gender, ras, agama, latar belakang, atau temperamen. Tradisi oposisi biner tersebut tampak dalam film musikal anak-anak “Rumah Tanpa Jendela”. Film tersebut diadaptasi dari cerpen “Jendela Rara” karya Asma Nadia. Orientasi (2): 2. Kisah dalam film tersebut terinspirasi dari model biner dalam dongeng moral berjudul The Prince and The Pauper karya Mark Twain. Sang pangeran adalah tokoh Aldo, seorang anak laki-laki dari keluarga kaya-raya dengan sindrom mental, yang membuatnya mengalami “penolakan” dari komunitasnya (anggota keluarga). Aldo mewakili ide paradoks keluarga borjuis yang pemenuhan kebutuhan fisiknya berlebihan, tetapi jiwanya kering dan mengakibatkan dilema personal. Sementara itu, si miskin diwakili oleh tokoh Rara, gadis cilik yang sesekali bekerja sebagai ojek payung di sanggar lukis tempat Aldo belajar. Rara tinggal di sebuah rumah tidak berjendela yang terbuat dari seng, tripleks, dan kayu bekas di salah satu kawasan permukiman kumuh. Rumah itu ditempati Rara bersama nenek (Si Mbok) dan ayahnya. Kondisi rumah tersebut membuat Rara terobsesi untuk memiliki sebuah rumah berjendela. Sebuah impian yang harus ia bayar mahal di kemudian hari. Tafsiran isi (1): 3. Mengikuti tradisi opposite attracks, Aldo dan Rara bertemu secara tidak sengaja dalam sebuah kecelakaan kecil. Sejak saat itu, mereka bersahabat. Persahabatan tersebut bukan hanya pertemanan antarindividu, melainkan pertemuan dua kutub latar belakang status sosial yang berbeda. Hal itu tergambar pada kondisi keluarga Aldo dan teman-teman Rara, antara si miskin dan si kaya. Persahabatan Aldo dan Rara tidak berjalan mulus. Ibu dan kakak perempuan Aldo menganggap teman-teman baru Aldo sebagai perusak ketenangan di rumah mereka. Sementara itu, kemewahan rumah Aldo dengan banyak jendela menularkan obsesi untuk memiliki rumah berjendela di kalangan teman-teman Rara. Tafsiran isi (2): 4. Layaknya dongeng anak-anak dalam majalah Bobo, film “Rumah Tanpa Jendela” menyampaikan ajaran moral pada anak-anak untuk menghadapi realita sosial dalam masyarakat yang terfragmentasi dalam perbedaan, baik secara struktur sosial-ekonomi maupun kondisi fisik/mental. Fungsi ideologis yang ditawarkan film musikal adalah resolusi dari ketakutan akan perbedaan yang diwakili oposisi biner dalam naratif. Namun, permasalahan dari film musikal anak-anak adalah bahwa ia menawarkan resolusi yang dibayangkan oleh pembuat film agar bisa dipahami oleh anak-anak. Hal ini hanya dimungkinkan dengan melakukan penyederhanaan. Penyederhanaan posisi berlawanan si miskin dan si kaya terwakili oleh narasi sosial-ekonomi Aldo dan Rara. Aldo, si kaya, memiliki berbagai privilege (mobil mewah, rumah mewah, supir, pembantu, dan sekolah khusus). Sementara itu, Rara mewakili narasi kemiskinan dalam segala keterbatasan materialnya: rumah tanpa jendela, sekolah seadanya, dan kerja sampingan. Oleh sebab itu, perbedaan si miskin dan si kaya dalam film ini adalah ia yang berpunya dan ia yang tak-berpunya. Tafsiran isi (3): 5. Dalam film “Rumah Tanpa Jendela” sikap moral yang disarankan kepada penonton adalah bersyukur. Rara menginginkan hal yang tak mungkin menjadi miliknya, yaitu kemewahan berupa rumah berjendela. Aldo memungkinkan Rara mengakses ini dan bahkan yang lebih lagi: kolam renang, mobil, buku, dan krayon. Namun, keinginan Rara itu dimaknai sebagai keinginan yang berlebihan ketika ia “dihukum” dengan kompensasi yang harus ia bayar. Logika pemaknaan tersebut bekerja ketika Rara yang larut dalam kesenangan borjuis (pesta ulang tahun kakak Aldo) pulang untuk menemukan rumahnya habis terbakar, Si Mbok tergeletak koma dan ayahnya meninggal dunia. Keinginan Rara untuk memiliki sesuatu, alih-alih dimaknai sebagai hasrat kepemilikan yang lumrah dimiliki semua orang, justru dianggap sebagai sesuatu yang menyalahi/mengingkari takdirnya sebagai orang yang tidak berpunya. Tafsiran isi (4): 6. Lebih jauh lagi, kemalangan Rara tersebut digunakan sebagai pelajaran yang bisa dipetik bagi keluarga Aldo, bahwa mereka harus bersyukur atas semua yang mereka punyai (harta dan keluarga yang utuh), sementara ada orang-orang yang tidak berpunya seperti Rara. Oleh karena itu, untuk “membayar” pelajaran yang mereka dapat ini, keluarga Aldo menolong Rara dan Si Mboknya dengan membayarkan biaya rumah sakit serta memberikan penghidupan di villa milik mereka di luar Jakarta. Dengan begitu, mereka melakukan kewajiban membalas budi tanpa perlu mengorbankan kenyamanan dengan berbagi kepemilikan ataupun terlibat secara dekat. Tafsiran isi (5): 7. Dalam model utopia (khayalan) yang terdapat di dalam film tersebut, anak-anak menjadi “penanda” dari kelahiran atau takdir manusia. Permasalahan yang dimiliki anak-anak ini diperlihatkan sebagai sesuatu yang alami dengan lebih menekankan cara menghadapi permasalahan alih-alih mempertanyakan penyebabnya. Hal ini paling tampak dalam posisi biner permasalahan Aldo dan Rara. Kekurangan pada diri Aldo yang mewakili aspek natural takdir disandingkan dengan kemiskinan Rara sehingga membuat kemiskinan ternaturalisasikan lewat logika pemahaman yang sama, alih-alih hasil dari ketidakadilan distribusi kekayaan yang didukung negara, film ini menggambarkan kemiskinan sebagai bagian dari takdir manusia. Tafsiran isi (6): 8. Jendela dalam film “Rumah Tanpa Jendela” merupakan sebuah metafora yang mengena. Jendela memungkinkan seseorang untuk mengakses dunia lain (dari dalam atau dari luar) tanpa meninggalkan tempatnya. Jendela memungkinkan orang melihat, bukan terlibat jika dibandingkan dengan pintu yang menyediakan akses untuk masuk/keluar. Jendela adalah rasa syukur atau konsep penerimaan atas suatu kondisi. Dengan si miskin berlapang dada menerima kondisinya dan si kaya belajar bersyukur dari kemalangan si miskin, masyarakat borjuis yang sempurna dan harmonis akan tercipta. Tafsiran isi (7): 9. Dongeng semacam inilah yang ditawarkan “Rumah Tanpa Jendela” pada penonton yang mereka sasar, tidak lain tentu anak-anak kelas menengah atas yang mampu mengakses bioskop sebagai bagian dari leisure activity. Sebuah dongeng untuk membuai mereka dalam mimpi-mimpi borjuis, agar mereka nanti terbangun sebagai manusia-manusia borjuis dewasa yang diharapkan bisa meneruskan tatanan masyarakat, yang kemiskinan dan kekayaan ternaturalisasi sebagai takdir dan karenanya tidak perlu dipertanyakan. Karena hanya dalam kondisi itulah, si kaya termungkinkan ada dan bisa melanjutkan upaya memperkaya diri mereka; dengan membiarkan kemiskinan ada dan ‘tidak tampak’ di depan mata. Evaluasi (1): 10. Sayang, sebagai sebuah film musikal, tidak banyak yang disumbangkan oleh lagu-lagu yang dinyanyikan dan ditarikan dalam film ini, kecuali penekanan dramatis belaka. Satu-satunya yang terwakili oleh scene-scene musikal dan gerak kamera serta editing yang kadang hiperaktif adalah energi dan semangat kanak-kanak. Adegan musikal kebanyakan merupakan penampilan kolektif, jarang ada penampilan tunggal (solo). Penekanan pada kolektivitas ini merupakan salah satu “karateristik” film musikal klasik Hollywood yang ingin menjual ide-ide soal komunitas dan stabilitas sosial, baik relasi interkomunitas (konflik keluarga Aldo) maupun antarkomunitas (konflik antara keluarga Aldo dan komunitas Rara). Evaluasi (2): 11. Penggambaran kemiskinan dalam film tersebut tidak berlebihan. Film tersebut menggambarkan keluarga baik-baik dan protektif untuk meyakinkan bahwa pergaulan Rara terbebas dari eksploitasi maupun perilaku destruktif yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat miskin di belahan dunia manapun. Lagipula, memakai perspektif realisme sosial dalam menilai film musikal adalah sia-sia, mengingat film musikal sendiri menawarkan utopia dalam bentuk hiburan dengan mengacu pada diri sendiri (self-reference). Dalam hal ini, film musikal mengamini konsep “film yang menghibur” sebagai utopia itu sendiri. Namun, pertanyaannya adalah utopia menurut siapa? Rangkuman: 12) Dari paparan tadi, dapat disimpulkan bahwa film “Rumah Tanpa Jendela” memungkinkan kita bicara mengenai posisi biner kelas sosial-ekonomi lewat model film musikal klasik ala Hollywood. Film ini menawarkan model utopia dalam merespons kondisi masyarakat Indonesia yang terfragmentasi dalam kelas-kelas sosial-ekonomi, yaitu utopia atau kondisi hidup ideal yang dibayangkan oleh kelas menengah atas. (Diadaptasi dari: http://filmindonesia.or.id) Jelaskan makna kalimat pada tafsiran isi 7: Karena hanya dalam kondisi itulah, si kaya termungkinkan ada dan bisa melanjutkan upaya memperkaya diri mereka; dengan membiarkan kemiskinan ada dan ‘tidak tampak di depan mata?

1

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

MRT, Moda Baru untuk Harapan Baru Jumat, 3 November 2017 16:40 WIB Jakarta (ANTARA News) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur Layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan pada 31 Oktober Lalu. Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur Layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak Lama Lagi. Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan bahwa sa at i ni progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur Layang sudah sampai 7 4,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur Layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus atau special bn"dge sepanjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode balance cantilever. Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi Tahap I pada Juli 2018 bisa tercapai. "Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan," kata William. Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017. Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek Tahap I MRT bisa segera rampung. "Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya. "Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah." Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah masuknya air ketika musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di stasiun bawah tanah. Dari 13 stasiun, sedikitnya empat stasiun yang lokasinya dinilai lebih rendah akan dipasang empat pintu khusus tersebut. "Pintu itu berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang diem pat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah," kata Silvia. Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan. "Dikebut" Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek Tahap I MRT diakselerasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. Pemerintah Jepang menginginkan adanya akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017. Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017. Investasi Proyek MRT Tahap I itu sendiri bernilai Rp16 trilliun . Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi. Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I di mana Pemerintah Pusat akan menanggung *beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung *beban sebesar 51 persen. Selain kerja sama bidang intrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang stat perawatan. "Agar Berkelanjutan" Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD). Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu dengan durasi terlama 20 tahun. Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Stat Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator. Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya. "Karena itu, dibutuhkan alternatit selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitit, " kata Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu. Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarit yang sesuai. Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarit, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, tau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau idealnya Rp lO.OOO, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000," katanya. Dongkrak dengan TOD Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan k(lwasan TOD di titik-titik stasiunnya. Sebuah studi, lanjut Danang, juga menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah. Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri. "Artinya, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung," katanya. Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2 .500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta. "Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya, yaitu dengan TOD," ujar dia. Oanang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah. PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD Fase I berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD. Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati. Sementara itu, untuk Fast II, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan. Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibukota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara. (Oleh Juwita Trisna Rahayu, Editor: Gilang Galiartha, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 12. Kerjakan tugas-tugas berikut ini secara mandiri! d. Identifikasi informasi-informasi yang merupakan fakta!

2

1.0

Jawaban terverifikasi

MRT, Moda Baru untuk Harapan Baru Jumat, 3 November 2017 16:40 WIB Jakarta (ANTARA News) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur Layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan pada 31 Oktober Lalu. Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur Layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak Lama Lagi. Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan bahwa sa at i ni progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur Layang sudah sampai 7 4,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur Layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus atau special bridge sepanjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode balance cantilever. Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi Tahap I pada Juli 2018 bisa tercapai. "Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan," kata William. Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017. Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek Tahap I MRT bisa segera rampung. "Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya. "Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah." Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah masuknya air ketika musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di stasiun bawah tanah. Dari 13 stasiun, sedikitnya empat stasiun yang lokasinya dinilai lebih rendah akan dipasang empat pintu khusus tersebut. "Pintu itu berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang diem pat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah," kata Silvia. Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan. "Dikebut" Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek Tahap I MRT diakselerasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. Pemerintah Jepang menginginkan adanya akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017. Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017. Investasi Proyek MRT Tahap I itu sendiri bernilai Rp16 trilliun . Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi. Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I di mana Pemerintah Pusat akan menanggung *beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung *beban sebesar 51 persen. Selain kerja sama bidang intrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang stat perawatan. "Agar Berkelanjutan" Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD). Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu dengan durasi terlama 20 tahun. Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Stat Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator. Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya. "Karena itu, dibutuhkan alternatit selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitit, " kata Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu. Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarit yang sesuai. Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarif, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, tau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau idealnya Rp lO.OOO, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000," katanya. Dongkrak dengan TOD Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan k(lwasan TOD di titik-titik stasiunnya. Sebuah studi, lanjut Danang, juga menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah. Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri. "Artinya, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung," katanya. Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2 .500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta. "Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya, yaitu dengan TOD," ujar dia. Oanang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah. PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD Fase I berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD. Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati. Sementara itu, untuk Fast II, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan. Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibukota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara. (Oleh Juwita Trisna Rahayu, Editor: Gilang Galiartha, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 12. Kerjakan tugas-tugas berikut ini secara mandiri! b. Identifikasi permasalahan yang mendasari penulisan artikel tersebut!

2

0.0

Jawaban terverifikasi