Vanessa A

01 Mei 2024 08:36

Iklan

Iklan

Vanessa A

01 Mei 2024 08:36

Pertanyaan

pelanggaran hak warga negara bidang pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi

pelanggaran hak warga negara bidang pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi 

 


9

3

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

B. Hindarto

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

02 Mei 2024 02:48

Jawaban terverifikasi

Jawabannya adalah simak penjelasan dibawah ini Simak penjelasannya yuk, Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima . Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, perolehan hak dan kewajiban harus seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban warga negara ialah: 1. Setiap warga negara wajib menaati hukum dan pemerintahan. 2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4 Setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. 5 .Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 6.Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 7Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah 8.Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang” 9.Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. 10.Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 11.Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum 12.Hak untuk mempunyai hak milik pribadi 13.Hak untuk hidup. Dalam proses pelaksanan hak dan kewajiban tidak semua bisa berjalan mulus banyak pelanggaran yang terjadi seperti: 1.Tidak mengikuti pemilihan pada saat pemilu karena merasa golput. 2. Tidak didaftarkan seseorang dalam suatu pemilu padahal orang tersebut sudah memenuhi syarat. 3. Money politic 4. Tidak membayar pajak 5. Mengalami kekerasan Dengan demikian, Contoh pelanggaran hak warga negara di bidang politik adalah tidak didaftarkan seseorang sebagai pemilih dalam pemilu padahal sudah memenuhi syarat dalam pemilu.


Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

02 Mei 2024 05:17

Jawaban terverifikasi

<p>berikut adalah contoh pelanggaran hak warga negara dalam berbagai bidang:</p><p><strong>Pendidikan</strong>:</p><ul><li>Diskriminasi dalam akses pendidikan, seperti penolakan penerimaan siswa berdasarkan suku, agama, ras, atau gender.</li><li>Kurangnya akses atau fasilitas pendidikan yang layak bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.</li><li>Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat, menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan.</li></ul><p><strong>Hukum</strong>:</p><ul><li>Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, seperti penangkapan atau penahanan tanpa proses hukum yang adil.</li><li>Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau diskriminasi dalam sistem peradilan.</li><li>Tindakan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat atau berkumpul secara damai oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.</li></ul><p><strong>Politik</strong>:</p><ul><li>Kekerasan atau intimidasi terhadap warga yang ingin berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau demonstrasi.</li><li>Penindasan terhadap kelompok-kelompok politik atau suara-suara oposisi, termasuk penangkapan atau penyensoran terhadap aktivis politik.</li><li>Praktik korupsi dalam proses politik, seperti politik uang atau penyuapan, yang mengarah pada ketidakadilan dalam pengambilan keputusan politik.</li></ul><p><strong>Ekonomi</strong>:</p><ul><li>Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, termasuk upah rendah, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan kesenjangan antara kaya dan miskin.</li><li>Diskriminasi dalam akses kesempatan ekonomi, seperti peluang kerja atau akses terhadap kredit usaha.</li><li>Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang tidak bertanggung jawab, seperti pencemaran lingkungan atau deforestasi, yang merugikan hak-hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.</li></ul>

berikut adalah contoh pelanggaran hak warga negara dalam berbagai bidang:

Pendidikan:

  • Diskriminasi dalam akses pendidikan, seperti penolakan penerimaan siswa berdasarkan suku, agama, ras, atau gender.
  • Kurangnya akses atau fasilitas pendidikan yang layak bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.
  • Biaya pendidikan yang tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat, menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan.

Hukum:

  • Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, seperti penangkapan atau penahanan tanpa proses hukum yang adil.
  • Pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau diskriminasi dalam sistem peradilan.
  • Tindakan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat atau berkumpul secara damai oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.

Politik:

  • Kekerasan atau intimidasi terhadap warga yang ingin berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau demonstrasi.
  • Penindasan terhadap kelompok-kelompok politik atau suara-suara oposisi, termasuk penangkapan atau penyensoran terhadap aktivis politik.
  • Praktik korupsi dalam proses politik, seperti politik uang atau penyuapan, yang mengarah pada ketidakadilan dalam pengambilan keputusan politik.

Ekonomi:

  • Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, termasuk upah rendah, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan kesenjangan antara kaya dan miskin.
  • Diskriminasi dalam akses kesempatan ekonomi, seperti peluang kerja atau akses terhadap kredit usaha.
  • Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi yang tidak bertanggung jawab, seperti pencemaran lingkungan atau deforestasi, yang merugikan hak-hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Salsabila M

Community

05 Mei 2024 01:25

Jawaban terverifikasi

<p>Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran hak warga negara dalam berbagai bidang:</p><p><strong>Pendidikan</strong>:</p><ul><li>Diskriminasi dalam akses pendidikan: Ketika sejumlah warga negara dilarang atau dihalangi untuk mengakses pendidikan yang setara karena faktor seperti ras, agama, atau latar belakang ekonomi.</li><li>Kurangnya infrastruktur pendidikan: Di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau wilayah terpencil, mungkin kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai seperti sekolah yang layak, guru yang berkualitas, atau materi pelajaran yang memadai.</li><li>Biaya pendidikan yang tidak terjangkau: Biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi sebagian warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka mungkin terpinggirkan dari kesempatan pendidikan yang setara.</li></ul><p><strong>Hukum</strong>:</p><ul><li>Ketidakadilan sistem peradilan: Ketika sistem peradilan tidak berfungsi secara adil dan memberikan perlakuan yang tidak merata kepada warga negara, terutama berdasarkan pada faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, atau politik.</li><li>Pelanggaran hak asasi manusia: Misalnya, penahanan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan, atau pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai.</li><li>Korupsi dalam sistem hukum: Ketika korupsi merajalela dalam sistem hukum, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, impunitas bagi pelaku kejahatan, dan penghancuran kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.</li></ul><p><strong>Politik</strong>:</p><ul><li>Pelanggaran hak pemilihan: Misalnya, pemilih mungkin dilarang untuk memilih secara bebas dan rahasia, atau hasil pemilihan mungkin dimanipulasi melalui kecurangan atau intimidasi.</li><li>Penindasan terhadap oposisi politik: Ketika pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menindas atau mengintimidasi oposisi politik, melalui penangkapan sewenang-wenang, penahanan politik, atau penggunaan kekerasan terhadap peserta protes atau demonstrasi.</li><li>Kekurangan transparansi dan akuntabilitas: Ketika pemerintah tidak transparan dalam tindakan dan kebijakan politiknya, serta tidak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada publik.</li></ul><p><strong>Ekonomi</strong>:</p><ul><li>Ketimpangan ekonomi: Ketika terdapat kesenjangan yang besar antara kaya dan miskin dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi, serta kurangnya kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka.</li><li>Eksploitasi buruh: Misalnya, upah rendah, jam kerja yang tidak manusiawi, atau kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat bagi pekerja.</li><li>Korupsi dalam kebijakan ekonomi: Ketika korupsi mempengaruhi kebijakan ekonomi, seperti penyalahgunaan dana publik, suap untuk pengambilan keputusan ekonomi, atau monopoli pasar yang merugikan masyarakat umum.</li></ul>

Berikut adalah contoh-contoh pelanggaran hak warga negara dalam berbagai bidang:

Pendidikan:

  • Diskriminasi dalam akses pendidikan: Ketika sejumlah warga negara dilarang atau dihalangi untuk mengakses pendidikan yang setara karena faktor seperti ras, agama, atau latar belakang ekonomi.
  • Kurangnya infrastruktur pendidikan: Di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau wilayah terpencil, mungkin kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai seperti sekolah yang layak, guru yang berkualitas, atau materi pelajaran yang memadai.
  • Biaya pendidikan yang tidak terjangkau: Biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi sebagian warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga mereka mungkin terpinggirkan dari kesempatan pendidikan yang setara.

Hukum:

  • Ketidakadilan sistem peradilan: Ketika sistem peradilan tidak berfungsi secara adil dan memberikan perlakuan yang tidak merata kepada warga negara, terutama berdasarkan pada faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, atau politik.
  • Pelanggaran hak asasi manusia: Misalnya, penahanan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan, atau pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai.
  • Korupsi dalam sistem hukum: Ketika korupsi merajalela dalam sistem hukum, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, impunitas bagi pelaku kejahatan, dan penghancuran kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Politik:

  • Pelanggaran hak pemilihan: Misalnya, pemilih mungkin dilarang untuk memilih secara bebas dan rahasia, atau hasil pemilihan mungkin dimanipulasi melalui kecurangan atau intimidasi.
  • Penindasan terhadap oposisi politik: Ketika pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menindas atau mengintimidasi oposisi politik, melalui penangkapan sewenang-wenang, penahanan politik, atau penggunaan kekerasan terhadap peserta protes atau demonstrasi.
  • Kekurangan transparansi dan akuntabilitas: Ketika pemerintah tidak transparan dalam tindakan dan kebijakan politiknya, serta tidak bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka kepada publik.

Ekonomi:

  • Ketimpangan ekonomi: Ketika terdapat kesenjangan yang besar antara kaya dan miskin dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi, serta kurangnya kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
  • Eksploitasi buruh: Misalnya, upah rendah, jam kerja yang tidak manusiawi, atau kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat bagi pekerja.
  • Korupsi dalam kebijakan ekonomi: Ketika korupsi mempengaruhi kebijakan ekonomi, seperti penyalahgunaan dana publik, suap untuk pengambilan keputusan ekonomi, atau monopoli pasar yang merugikan masyarakat umum.

lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Keberadaan dan kekuasaan lembaga tinggi negara di Indonesia diatur oleh UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 merupakan … . A. Konstitusi tertulis Indonesia C. Hukum Dasar di Indonesia B. Hukum tertinggi di Indonesia D. Dasar Negara Indonesia

6

5.0

Jawaban terverifikasi