Pada masa Orde Baru Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Deskripsikanlah pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada periode tersebut

<p>Pada masa Orde Baru di Indonesia, pemerintah menganut sistem demokrasi Pancasila yang diklaim sebagai bentuk demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan Indonesia. Namun, pelaksanaan demokrasi Pancasila pada periode tersebut sering kali dikritik karena terjadi berbagai pembatasan terhadap kebebasan sipil dan politik. Beberapa ciri pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru termasuk:</p><p><strong>Dominasi Partai Golkar</strong>: Partai Golkar, yang didukung oleh pemerintah, mendominasi pemandangan politik. Golkar menjadi alat untuk mengonsolidasikan kekuasaan politik pemerintah dengan mengorganisir dukungan massa dan mengendalikan proses politik.</p><p><strong>Keterbatasan Kebebasan Berpendapat</strong>: Media massa dan opini publik sering kali dikendalikan oleh pemerintah. Kritik terhadap pemerintah sering kali ditekan, dan suara oposisi sering kali dibungkam atau dihukum.</p><p><strong>Pemilihan Umum yang Dikendalikan</strong>: Pemilu pada masa Orde Baru sering dianggap tidak bebas dan adil karena terdapat campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan dan pengawasan terhadap partai politik. Manipulasi pemilu dan intimidasi terhadap pemilih sering dilaporkan.</p><p><strong>Kesetiaan kepada Pancasila dan Pemerintah</strong>: Pemerintah menekankan pentingnya kesetiaan terhadap Pancasila dan pemerintah sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Organisasi politik dan masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah sering kali dibubarkan atau dibatasi kegiatan politiknya.</p><p><strong>Korupsi dan Nepotisme</strong>: Korupsi dan nepotisme menjadi masalah serius pada masa Orde Baru, yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan. Praktik korupsi dan nepotisme sering kali tidak ditindak dengan tegas oleh pemerintah.</p>