Pada era orde Baru sebenarnya telah mulai dijalankannya sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Akan tetapi sejak tahun 1971 sampai 1997 tidak ada pergantian kekuasaan pada level pucuk pemerintahan dan hanya menteri-menteri saja yang mengalami perubahan di sana-sini. Selama lebih dari tiga puluh tahun Presiden Suharto menjadi pemimpin di Indonesia tanpa sekali pun ada pergantian. Masa orde Baru tersebut tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan seakan-akan dimonopoli oleh kelompok tertentu tu saja serta tidak ada transparansi dalam pemerintahan. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap Pancasila sila A. Ketuhanan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

Pada era orde Baru sebenarnya telah mulai dijalankannya sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Akan tetapi sejak tahun 1971 sampai 1997 tidak ada pergantian kekuasaan pada level pucuk pemerintahan dan hanya menteri-menteri saja yang mengalami perubahan di sana-sini. Selama lebih dari tiga puluh tahun Presiden Suharto menjadi pemimpin di Indonesia tanpa sekali pun ada pergantian. Masa orde Baru tersebut tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan seakan-akan dimonopoli oleh kelompok tertentu tu saja serta tidak ada transparansi dalam pemerintahan. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap Pancasila sila

A. Ketuhanan yang Maha Esa

B. Kemanusiaan yang adil dan beradab

C. Persatuan Indonesia

D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

Belajar bareng Champions

Brain Academy Champions

Hanya di Brain Academy

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

Rendi R

Community

01 September 2024 23:56

Jawaban terverifikasi

Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap Pancasila sila:D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanAlasan utamanya adalah karena selama masa Orde Baru, proses demokrasi dan keterbukaan dalam pemilihan pemimpin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sila keempat Pancasila mengamanatkan adanya prinsip kerakyatan yang didasarkan pada musyawarah dan perwakilan, yang seharusnya memberi kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi secara adil dalam pemerintahan. Namun, dengan tidak adanya pergantian kekuasaan di level pucuk pemerintahan dan monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu, prinsip demokrasi dan musyawarah ini tidak dijalankan secara benar.

Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap Pancasila sila:

D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Alasan utamanya adalah karena selama masa Orde Baru, proses demokrasi dan keterbukaan dalam pemilihan pemimpin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sila keempat Pancasila mengamanatkan adanya prinsip kerakyatan yang didasarkan pada musyawarah dan perwakilan, yang seharusnya memberi kesempatan kepada seluruh rakyat untuk berpartisipasi secara adil dalam pemerintahan. Namun, dengan tidak adanya pergantian kekuasaan di level pucuk pemerintahan dan monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu, prinsip demokrasi dan musyawarah ini tidak dijalankan secara benar.

· 0.0 (0)