Hikmah W

14 Februari 2024 07:23

Iklan

Iklan

Hikmah W

14 Februari 2024 07:23

Pertanyaan

Mengapa jabatan disebut sebagai hasil akulturasi hindu budha dibidang pemerintah an


7

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

15 Februari 2024 22:50

Jawaban terverifikasi

<p>Penggunaan jabatan sebagai hasil akulturasi Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan berkaitan erat dengan pengaruh kebudayaan India pada masa lampau di wilayah Nusantara, termasuk Indonesia. Beberapa konsep dan struktur pemerintahan yang diperkenalkan oleh agama Hindu-Buddha, yang berkembang di India, mengakulturasi ke dalam sistem pemerintahan lokal di berbagai kerajaan di kepulauan ini. Beberapa alasan utama termasuk:</p><p><strong>Sistem Kasta:</strong></p><ul><li>Konsep kasta dari kebudayaan Hindu mempengaruhi struktur sosial dan pemerintahan di beberapa wilayah. Pembagian masyarakat menjadi kasta tertentu juga tercermin dalam pembagian tugas dan jabatan dalam pemerintahan.</li></ul><p><strong>Adopsi Istilah dan Ritual:</strong></p><ul><li>Istilah dan ritual yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti istilah untuk jabatan-jabatan tertentu dan upacara-upacara resmi, diadopsi dari tradisi Hindu-Buddha.</li></ul><p><strong>Sistem Feodal dan Kekuasaan Sentral:</strong></p><ul><li>Sistem kekuasaan sentral dan feodal yang diperkenalkan oleh kerajaan Hindu-Buddha turut membentuk struktur pemerintahan di berbagai wilayah di Nusantara.</li></ul><p><strong>Pengaruh Sastra dan Hukum:</strong></p><ul><li>Sastra Hindu-Buddha, seperti epik-epik Ramayana dan Mahabharata, memberikan panduan moral dan hukum yang memengaruhi pembentukan sistem pemerintahan dan penegakan hukum.</li></ul><p><strong>Jabatan-Jabatan Pemerintahan:</strong></p><ul><li>Beberapa jabatan pemerintahan, seperti raja (raja), menteri, dan pejabat tinggi lainnya, memiliki korelasi dengan struktur pemerintahan dalam tradisi Hindu-Buddha.</li></ul>

Penggunaan jabatan sebagai hasil akulturasi Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan berkaitan erat dengan pengaruh kebudayaan India pada masa lampau di wilayah Nusantara, termasuk Indonesia. Beberapa konsep dan struktur pemerintahan yang diperkenalkan oleh agama Hindu-Buddha, yang berkembang di India, mengakulturasi ke dalam sistem pemerintahan lokal di berbagai kerajaan di kepulauan ini. Beberapa alasan utama termasuk:

Sistem Kasta:

  • Konsep kasta dari kebudayaan Hindu mempengaruhi struktur sosial dan pemerintahan di beberapa wilayah. Pembagian masyarakat menjadi kasta tertentu juga tercermin dalam pembagian tugas dan jabatan dalam pemerintahan.

Adopsi Istilah dan Ritual:

  • Istilah dan ritual yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti istilah untuk jabatan-jabatan tertentu dan upacara-upacara resmi, diadopsi dari tradisi Hindu-Buddha.

Sistem Feodal dan Kekuasaan Sentral:

  • Sistem kekuasaan sentral dan feodal yang diperkenalkan oleh kerajaan Hindu-Buddha turut membentuk struktur pemerintahan di berbagai wilayah di Nusantara.

Pengaruh Sastra dan Hukum:

  • Sastra Hindu-Buddha, seperti epik-epik Ramayana dan Mahabharata, memberikan panduan moral dan hukum yang memengaruhi pembentukan sistem pemerintahan dan penegakan hukum.

Jabatan-Jabatan Pemerintahan:

  • Beberapa jabatan pemerintahan, seperti raja (raja), menteri, dan pejabat tinggi lainnya, memiliki korelasi dengan struktur pemerintahan dalam tradisi Hindu-Buddha.

Iklan

Iklan

Salsabila M

Community

10 Maret 2024 02:05

Jawaban terverifikasi

<p><br>Istilah "jabatan" dalam konteks pemerintahan di Indonesia dapat dihubungkan dengan pengaruh Hindu-Buddha yang melibatkan unsur akulturasi budaya di masa lalu. Sebelum Islam masuk dan menjadi agama mayoritas di Indonesia, Hindu-Buddha memiliki pengaruh kuat di berbagai wilayah, terutama pada masa kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya.</p><p>Pada masa Hindu-Buddha, struktur pemerintahan dan administrasi diatur berdasarkan sistem kasta dan konsep kerajaan. Beberapa konsep dan istilah dalam pemerintahan, termasuk "jabatan," dapat dianggap sebagai hasil akulturasi atau pengaruh dari tradisi Hindu-Buddha. Beberapa alasan mengapa jabatan disebut sebagai hasil akulturasi Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan antara lain:</p><p><strong>Struktur Pemerintahan:</strong> Sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha didasarkan pada konsep kerajaan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab di berbagai tingkatan. Struktur pemerintahan ini memengaruhi cara pembentukan jabatan dan pengorganisasian pemerintahan.</p><p><strong>Budaya Administrasi dan Birokrasi:</strong> Pengaruh Hindu-Buddha menciptakan budaya administrasi dan birokrasi yang masih terasa hingga saat ini. Konsep jabatan dan hierarki dalam pemerintahan dapat melibatkan elemen-elemen dari tradisi Hindu-Buddha.</p><p><strong>Istilah dan Kata:</strong> Beberapa istilah dan kata dalam pemerintahan, seperti "jabatan," mungkin memiliki akar atau makna yang berkaitan dengan tradisi Hindu-Buddha. Pemilihan istilah dan penggunaan bahasa dalam administrasi pemerintahan dapat mencerminkan warisan budaya tersebut.</p><p><strong>Simbol-simbol dan Ritual:</strong> Beberapa simbol atau ritual dalam pemerintahan, yang mungkin terkait dengan jabatan tertentu, bisa mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha. Contohnya adalah penggunaan lambang atau simbol yang memiliki makna religius dari warisan Hindu-Buddha.</p><p><strong>Warisan Hukum dan Keadilan:</strong> Konsep hukum dan keadilan dalam pemerintahan juga dapat mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha. Prinsip-prinsip etika dan keadilan yang mungkin berasal dari tradisi ini dapat membentuk dasar bagi peran dan fungsi jabatan.</p><p><br>&nbsp;</p>


Istilah "jabatan" dalam konteks pemerintahan di Indonesia dapat dihubungkan dengan pengaruh Hindu-Buddha yang melibatkan unsur akulturasi budaya di masa lalu. Sebelum Islam masuk dan menjadi agama mayoritas di Indonesia, Hindu-Buddha memiliki pengaruh kuat di berbagai wilayah, terutama pada masa kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya.

Pada masa Hindu-Buddha, struktur pemerintahan dan administrasi diatur berdasarkan sistem kasta dan konsep kerajaan. Beberapa konsep dan istilah dalam pemerintahan, termasuk "jabatan," dapat dianggap sebagai hasil akulturasi atau pengaruh dari tradisi Hindu-Buddha. Beberapa alasan mengapa jabatan disebut sebagai hasil akulturasi Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan antara lain:

Struktur Pemerintahan: Sistem pemerintahan pada masa Hindu-Buddha didasarkan pada konsep kerajaan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab di berbagai tingkatan. Struktur pemerintahan ini memengaruhi cara pembentukan jabatan dan pengorganisasian pemerintahan.

Budaya Administrasi dan Birokrasi: Pengaruh Hindu-Buddha menciptakan budaya administrasi dan birokrasi yang masih terasa hingga saat ini. Konsep jabatan dan hierarki dalam pemerintahan dapat melibatkan elemen-elemen dari tradisi Hindu-Buddha.

Istilah dan Kata: Beberapa istilah dan kata dalam pemerintahan, seperti "jabatan," mungkin memiliki akar atau makna yang berkaitan dengan tradisi Hindu-Buddha. Pemilihan istilah dan penggunaan bahasa dalam administrasi pemerintahan dapat mencerminkan warisan budaya tersebut.

Simbol-simbol dan Ritual: Beberapa simbol atau ritual dalam pemerintahan, yang mungkin terkait dengan jabatan tertentu, bisa mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha. Contohnya adalah penggunaan lambang atau simbol yang memiliki makna religius dari warisan Hindu-Buddha.

Warisan Hukum dan Keadilan: Konsep hukum dan keadilan dalam pemerintahan juga dapat mencerminkan pengaruh Hindu-Buddha. Prinsip-prinsip etika dan keadilan yang mungkin berasal dari tradisi ini dapat membentuk dasar bagi peran dan fungsi jabatan.


 


lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menanamkan landasan politik luar negeri dengan mengeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945. Sebutkan dan jelaskan isi maklumat tersebut terkait dengan politik luar negeri!

8

4.0

Jawaban terverifikasi

1.Berikut ini merupakan salah satu wujud program CSR, kecuali a. pemberian subsidi b. pemberian beasiswa C. dana untuk pemeliharaan fasilitas umum d. sumbangan untuk fasilitas umum 2.Suatu konsep yang dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun, lingkungan sekitar perusahaan disebut... a. Company Social Responsibility b. Corporate Social Responsibility c. Company Social Responsible d. Corporate Social Responsible 3.Tokoh dari Belanda yang menerapkan sistem pemerintahan modern yang terkenal dengan sistem perpajakannya adalah a. Daendels C. Van Mook b. Raffles d. M.J. Mose 4.Tokoh yang mendirikan sekolah kebangsaan Taman Siswa adalah... a.Moh. Syafei b. Budi Utomo C Wahidin Sudirohusodo d. Ki Hajar Dewantara 5.Berikut faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi penting bagi perdagangan dan pelayaran antara Asia dan Eropa, kecuali .... a. kondisi geografis b. kepadatan penduduk C. faktor keamanan d. penghasil rempah-rempah 6.Untuk mengatasi kas Belanda yang kosong, maka Belanda menerapkan strategi..... a. monopoli perdagangan b. pelayaran hongi c. pembentukan VOC d. Culture Stelsel 7.Salah satu program pemerintah pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, kecuali .... a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) b. Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) c. Program Keluarga Harapan (PKH) d. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 8.Berikut ini yang bukan merupakan aturan tanam paksa adalah .... a. petani harus menyediakan seperempat dari tanahnya untuk ditanami tanaman wajib b. tanah yang ditanami tanaman wajib merupakan tanah bebas pajak C. hasil tanaman harus dijual kepada Belanda dengan harga yang sudah ditentukan d. waktu tanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi 9. Raja Kerajaan Banten yang bersahabat dengan VOC dan menjalin kerja sama adalah .... a. Sultan Ageng Tirtayasa b. Sultan Iskandar Muda C. Sultan Haji d. Sultan Hairun

13

5.0

Jawaban terverifikasi