Nailah F
07 Maret 2024 03:14
Iklan
Nailah F
07 Maret 2024 03:14
Pertanyaan
Masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin memiliki perbedaan dalam corak politik. Pernyataan yang tepat terkait corak politik pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan oleh …
Masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin memiliki perbedaan dalam corak politik. Pernyataan yang tepat terkait corak politik pada masa demokrasi terpimpin ditunjukkan oleh …
76
2
Iklan
Nanda R
Community
07 Maret 2024 07:23
<p>Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan diarahkan oleh satu partai politik utama, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pandangan hidup PNI dianggap sebagai pandangan hidup nasional yang menjadi landasan bagi pemerintahan dan arah pembangunan nasional. Sentralisasi kekuasaan dan kendali yang kuat dari puncak merupakan ciri utama dari corak politik pada masa demokrasi terpimpin.</p>
Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan diarahkan oleh satu partai politik utama, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pandangan hidup PNI dianggap sebagai pandangan hidup nasional yang menjadi landasan bagi pemerintahan dan arah pembangunan nasional. Sentralisasi kekuasaan dan kendali yang kuat dari puncak merupakan ciri utama dari corak politik pada masa demokrasi terpimpin.
· 0.0 (0)
Iklan
Salsabila M
Community
10 Maret 2024 01:34
<p>Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, yang berlangsung dari awal 1960-an hingga 1966, terdapat perubahan signifikan dalam corak politik yang berbeda dengan Masa Demokrasi Liberal sebelumnya. Pernyataan yang tepat terkait corak politik pada masa Demokrasi Terpimpin adalah:</p><p><strong>Pusat Kepemimpinan yang Kuat:</strong> Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat penekanan pada kepemimpinan yang kuat dan otoriter. Presiden Soekarno berperan sebagai pemimpin sentral dengan kekuasaan yang besar, bahkan menganut konsep "Demokrasi Terpimpin" di mana pemerintah mengklaim sebagai pemimpin yang mendahului keinginan rakyat. Hal ini berbeda dengan Masa Demokrasi Liberal yang cenderung lebih mengutamakan prinsip-prinsip demokratis dan perwakilan.</p><p><strong>Keterlibatan Militer:</strong> Pada masa Demokrasi Terpimpin, peran militer dalam politik semakin meningkat. Soekarno mendirikan organisasi paramiliter seperti "Tentara Sukarela Rakyat" (TSR) dan "Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia" (SOKSI) sebagai alat penggalangan massa dan mendukung kebijakan pemerintah. Militer juga menjadi semakin terlibat dalam pengambilan keputusan politik.</p><p><strong>Penghapusan Sistem Multi Partai:</strong> Pada masa ini, Soekarno mengambil kebijakan untuk menghilangkan sistem multi partai dan mendirikan Konsepsi Nasional, yang menggabungkan partai-partai politik menjadi satu. Ini bertentangan dengan Masa Demokrasi Liberal di mana Indonesia memiliki sistem multipartai yang lebih demokratis.</p><p><strong>Sentralisasi Kekuasaan:</strong> Pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin cenderung sentralisasi, dengan penekanan pada kepemimpinan nasional yang kuat. Ini berbeda dengan upaya desentralisasi yang diterapkan pada beberapa periode Demokrasi Liberal sebelumnya.</p><p>Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam corak politik antara kedua masa tersebut.</p>
Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, yang berlangsung dari awal 1960-an hingga 1966, terdapat perubahan signifikan dalam corak politik yang berbeda dengan Masa Demokrasi Liberal sebelumnya. Pernyataan yang tepat terkait corak politik pada masa Demokrasi Terpimpin adalah:
Pusat Kepemimpinan yang Kuat: Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat penekanan pada kepemimpinan yang kuat dan otoriter. Presiden Soekarno berperan sebagai pemimpin sentral dengan kekuasaan yang besar, bahkan menganut konsep "Demokrasi Terpimpin" di mana pemerintah mengklaim sebagai pemimpin yang mendahului keinginan rakyat. Hal ini berbeda dengan Masa Demokrasi Liberal yang cenderung lebih mengutamakan prinsip-prinsip demokratis dan perwakilan.
Keterlibatan Militer: Pada masa Demokrasi Terpimpin, peran militer dalam politik semakin meningkat. Soekarno mendirikan organisasi paramiliter seperti "Tentara Sukarela Rakyat" (TSR) dan "Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia" (SOKSI) sebagai alat penggalangan massa dan mendukung kebijakan pemerintah. Militer juga menjadi semakin terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
Penghapusan Sistem Multi Partai: Pada masa ini, Soekarno mengambil kebijakan untuk menghilangkan sistem multi partai dan mendirikan Konsepsi Nasional, yang menggabungkan partai-partai politik menjadi satu. Ini bertentangan dengan Masa Demokrasi Liberal di mana Indonesia memiliki sistem multipartai yang lebih demokratis.
Sentralisasi Kekuasaan: Pemerintahan pada masa Demokrasi Terpimpin cenderung sentralisasi, dengan penekanan pada kepemimpinan nasional yang kuat. Ini berbeda dengan upaya desentralisasi yang diterapkan pada beberapa periode Demokrasi Liberal sebelumnya.
Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam corak politik antara kedua masa tersebut.
· 0.0 (0)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
