kebijakan pada masa orde Baru dibidang politik, ek...

Question

kebijakan pada masa orde Baru dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya

Azkia R · Answer

haii halo!! semoga jawaban ini membantu ya :)

jawaban:

Pada masa Orde Baru (1966–1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, berbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya diterapkan untuk mencapai stabilitas dan pembangunan nasional.

1. Bidang Politik
- Sentralisasi Kekuasaan: Pemerintahan terpusat di bawah kontrol Soeharto dengan pembatasan oposisi politik.
- Dwi Fungsi ABRI: Militer memiliki peran ganda, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta sebagai kekuatan sosial-politik.
- Pembatasan Partai Politik: Penyederhanaan partai menjadi tiga:
- Golkar (pendukung utama pemerintah),
- PPP (Partai Persatuan Pembangunan),
- PDI (Partai Demokrasi Indonesia).
- Pemilu yang Terkontrol: Pemilu dilakukan secara rutin setiap lima tahun, tetapi sangat diatur untuk memenangkan Golkar.
- Pemberangusan Kritik: Pembatasan terhadap kebebasan pers, organisasi, dan aktivis politik melalui mekanisme seperti kontrol media dan penculikan aktivis.

2. Bidang Ekonomi
- Pembangunan Nasional (Repelita): Program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk pertumbuhan ekonomi. Fokusnya pada pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian.
- Swadaya Pangan (Revolusi Hijau): Peningkatan hasil pertanian melalui teknologi, irigasi, dan subsidi pupuk. Indonesia mencapai swasembada pangan pada 1984.
- Investasi Asing: Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) menarik investasi dari luar negeri.
- Stabilitas Makroekonomi: Menjaga stabilitas harga dengan menekan inflasi dan meningkatkan cadangan devisa.
- Ketergantungan pada Utang Luar Negeri: Pemerintah meminjam dari negara donor seperti IGGI (kemudian berubah menjadi CGI).

3. Bidang Sosial Budaya
- Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila): Program pembinaan ideologi untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara.
- Program KB (Keluarga Berencana): Mengendalikan jumlah penduduk dengan slogan "Dua Anak Cukup."
- Pendidikan Nasional: Peningkatan akses pendidikan dengan program wajib belajar, pembangunan sekolah (SD Inpres), dan kurikulum berbasis Pancasila.
- Pembatasan Kebebasan Berorganisasi: Kebebasan berekspresi dalam kegiatan sosial budaya dibatasi, terutama jika dianggap bertentangan dengan pemerintah.
- Asimilasi Budaya Tionghoa: Kebijakan melarang simbol dan budaya Tionghoa (seperti perayaan Imlek) untuk mendorong integrasi.

Kesimpulan:
Kebijakan Orde Baru berfokus pada stabilitas, pembangunan ekonomi, dan kontrol politik. Meski berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas politik, kebijakan tersebut juga menimbulkan ketimpangan sosial, korupsi, dan pelanggaran HAM. Hal ini menjadi penyebab utama keruntuhan Orde Baru pada 1998.

Rizkia I · Answer

BKebijakan Politik:

• Sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Soeharto.

• Pancasila sebagai ideologi tunggal.

• Represi terhadap oposisi dan pembatasan kebebasan politik.

• Pembangunan sistem politik melalui Golkar sebagai partai pendukung pemerintah.

Kebijakan Ekonomi:

• Pembangunan ekonomi dengan fokus pada infrastruktur dan industri.

• Swasembada pangan, terutama beras.

• Liberalisasi ekonomi untuk menarik investasi asing.

• Pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan.

Kebijakan Sosial Budaya:

• Pendidikan wajib 9 tahun untuk meningkatkan partisipasi pendidikan.

• Budaya Pancasila sebagai ideologi negara.

• Asimilasi budaya untuk mempererat persatuan.

• Pembatasan kebebasan ekspresi dalam seni dan budaya.

• Program kesehatan seperti Keluarga Berencana (KB).

kebijakan pada masa orde Baru dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya

Mau jawaban yang terverifikasi?

Pertanyaan serupa