Fayha R

04 Juni 2024 12:06

Iklan

Fayha R

04 Juni 2024 12:06

Pertanyaan

Jelaskan peran bank dan lembaga jasa keuangan non-bank dalam menawarkan produk kepada masyarakat untuk mencegah pinjaman online ilegal

Jelaskan peran bank dan lembaga jasa keuangan non-bank dalam menawarkan produk kepada masyarakat untuk mencegah pinjaman online ilegal

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

10

:

42

:

35

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Navniaaa N

05 Juni 2024 03:48

Jawaban terverifikasi

<p>Upaya yang dilakukan oleh OJK adalah mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan dan juga mengatasi pinjaman online ilegal, pihak satgas investasi menemukan 172 pinjaman online, hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan pinjaman online ilegal.</p><p>Salah satu langkah preventif yang dilakukan OJK adalah <i><strong>memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat</strong></i>. OJK juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi dan iklan layanan masyarakat terkait investasi bodong.</p><p>jika seharusnya mengenalkan produk mereka atau layanan mereka kepada masyarakat ramai agar masyarakat ramai tidak tertipu oleh beberapa pembisnis perusahaan ilegal yang tidak memiliki bukti dari OJK atau syarat-syarat untuk bisa menjadi jasa keuangan yang sesuai dengan standar OJK</p>

Upaya yang dilakukan oleh OJK adalah mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan dan juga mengatasi pinjaman online ilegal, pihak satgas investasi menemukan 172 pinjaman online, hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan pinjaman online ilegal.

Salah satu langkah preventif yang dilakukan OJK adalah memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat. OJK juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi dan iklan layanan masyarakat terkait investasi bodong.

jika seharusnya mengenalkan produk mereka atau layanan mereka kepada masyarakat ramai agar masyarakat ramai tidak tertipu oleh beberapa pembisnis perusahaan ilegal yang tidak memiliki bukti dari OJK atau syarat-syarat untuk bisa menjadi jasa keuangan yang sesuai dengan standar OJK


Iklan

Nanda R

Community

09 Juni 2024 01:10

Jawaban terverifikasi

<p>Bank dan lembaga jasa keuangan non-bank memiliki peran penting dalam menawarkan produk kepada masyarakat untuk mencegah pinjaman online ilegal. Berikut adalah beberapa peran yang dapat mereka mainkan:</p><p><strong>Peran Bank dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal</strong></p><p><strong>Penyediaan Produk Pinjaman Resmi dan Terjangkau</strong>:</p><ul><li>Bank dapat menawarkan berbagai produk pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif dan persyaratan yang transparan. Dengan menyediakan pinjaman yang mudah diakses dan terjangkau, bank dapat menarik masyarakat untuk meminjam dari sumber yang resmi dibandingkan menggunakan layanan pinjaman ilegal.</li></ul><p><strong>Edukasi dan Literasi Keuangan</strong>:</p><ul><li>Bank dapat mengadakan program edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pinjaman online ilegal. Melalui seminar, workshop, dan kampanye media, bank dapat membantu masyarakat memahami pentingnya memilih lembaga keuangan yang resmi dan terpercaya.</li></ul><p><strong>Kolaborasi dengan Regulator</strong>:</p><ul><li>Bank dapat bekerja sama dengan otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau dan melaporkan praktik pinjaman ilegal. Kolaborasi ini dapat membantu dalam penegakan hukum dan penutupan layanan pinjaman ilegal.</li></ul><p><strong>Peningkatan Layanan Digital</strong>:</p><ul><li>Dengan memperluas dan meningkatkan layanan digital, seperti mobile banking dan internet banking, bank dapat memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara resmi. Ini juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online ilegal.</li></ul><p><strong>Peran Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal</strong></p><p><strong>Penyediaan Alternatif Pembiayaan</strong>:</p><ul><li>Lembaga jasa keuangan non-bank seperti perusahaan fintech, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan dapat menawarkan produk pembiayaan yang inovatif dan fleksibel. Produk seperti pinjaman mikro, kredit tanpa agunan (KTA), dan pembiayaan berbasis syariah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat.</li></ul><p><strong>Penggunaan Teknologi untuk Keamanan</strong>:</p><ul><li>Lembaga keuangan non-bank dapat memanfaatkan teknologi untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi. Penggunaan teknologi blockchain, misalnya, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.</li></ul><p><strong>Penyediaan Informasi yang Jelas dan Transparan</strong>:</p><ul><li>Lembaga keuangan non-bank harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk pinjaman yang mereka tawarkan, termasuk suku bunga, biaya tambahan, dan persyaratan pinjaman. Transparansi ini penting untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang bijak dan menghindari pinjaman ilegal.</li></ul><p><strong>Kampanye Anti Pinjaman Online Ilegal</strong>:</p><ul><li>Lembaga keuangan non-bank dapat menjalankan kampanye anti pinjaman online ilegal melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website, dan event komunitas. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari menggunakan pinjaman ilegal.</li></ul><p><strong>Kerja Sama dengan Platform Digital</strong>:</p><ul><li>Lembaga keuangan non-bank dapat bekerja sama dengan platform digital dan e-commerce untuk menyediakan layanan pinjaman resmi yang terintegrasi dengan platform tersebut. Ini memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman resmi dan mengurangi godaan untuk menggunakan pinjaman ilegal.</li></ul>

Bank dan lembaga jasa keuangan non-bank memiliki peran penting dalam menawarkan produk kepada masyarakat untuk mencegah pinjaman online ilegal. Berikut adalah beberapa peran yang dapat mereka mainkan:

Peran Bank dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal

Penyediaan Produk Pinjaman Resmi dan Terjangkau:

  • Bank dapat menawarkan berbagai produk pinjaman dengan suku bunga yang kompetitif dan persyaratan yang transparan. Dengan menyediakan pinjaman yang mudah diakses dan terjangkau, bank dapat menarik masyarakat untuk meminjam dari sumber yang resmi dibandingkan menggunakan layanan pinjaman ilegal.

Edukasi dan Literasi Keuangan:

  • Bank dapat mengadakan program edukasi dan literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pinjaman online ilegal. Melalui seminar, workshop, dan kampanye media, bank dapat membantu masyarakat memahami pentingnya memilih lembaga keuangan yang resmi dan terpercaya.

Kolaborasi dengan Regulator:

  • Bank dapat bekerja sama dengan otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantau dan melaporkan praktik pinjaman ilegal. Kolaborasi ini dapat membantu dalam penegakan hukum dan penutupan layanan pinjaman ilegal.

Peningkatan Layanan Digital:

  • Dengan memperluas dan meningkatkan layanan digital, seperti mobile banking dan internet banking, bank dapat memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman secara resmi. Ini juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman online ilegal.

Peran Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal

Penyediaan Alternatif Pembiayaan:

  • Lembaga jasa keuangan non-bank seperti perusahaan fintech, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan dapat menawarkan produk pembiayaan yang inovatif dan fleksibel. Produk seperti pinjaman mikro, kredit tanpa agunan (KTA), dan pembiayaan berbasis syariah dapat menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat.

Penggunaan Teknologi untuk Keamanan:

  • Lembaga keuangan non-bank dapat memanfaatkan teknologi untuk memastikan keamanan dan transparansi transaksi. Penggunaan teknologi blockchain, misalnya, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan.

Penyediaan Informasi yang Jelas dan Transparan:

  • Lembaga keuangan non-bank harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk pinjaman yang mereka tawarkan, termasuk suku bunga, biaya tambahan, dan persyaratan pinjaman. Transparansi ini penting untuk membantu masyarakat membuat keputusan yang bijak dan menghindari pinjaman ilegal.

Kampanye Anti Pinjaman Online Ilegal:

  • Lembaga keuangan non-bank dapat menjalankan kampanye anti pinjaman online ilegal melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website, dan event komunitas. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari menggunakan pinjaman ilegal.

Kerja Sama dengan Platform Digital:

  • Lembaga keuangan non-bank dapat bekerja sama dengan platform digital dan e-commerce untuk menyediakan layanan pinjaman resmi yang terintegrasi dengan platform tersebut. Ini memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman resmi dan mengurangi godaan untuk menggunakan pinjaman ilegal.

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

59

5.0

Jawaban terverifikasi