Dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional, apa peran utama raja atau ratu? A. Raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak dalam pemerintahan. B. Raja atau ratu hanya berfungsi sebagai simbol negara. C. Raja atau ratu mengatur kebijakan pemerintah secara langsung. D. Raja atau ratu tidak memiliki kekuasaan sama sekali. E. Raja atau ratu bertindak sebagai kepala eksekutif dan legislatif.

Makna sila kedua Pancasila dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 adalah a. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar b. setiap orang yang memiliki domisill di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku c. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar d. warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah e. warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai

2

5.0

Jawaban terverifikasi

Makna sila keempat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi hak asasi manusia di Indonesia, adalah... a. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan b. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat c. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat d. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat e. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

6

5.0

Jawaban terverifikasi

Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. oleh karena itu, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai... a. petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia b. pedoman dalam mengatur jalannya sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia c. pedoman semua peraturan di Indonesia, termasuk perbuatan warga negara Indonesia dalam sehari hari d. petunjuk untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan sila kelima Pancasila e. pedoman dalam penyelenggaraan NRI

47

0.0

Jawaban terverifikasi

Pada era orde Baru sebenarnya telah mulai dijalankannya sistem pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Akan tetapi sejak tahun 1971 sampai 1997 tidak ada pergantian kekuasaan pada level pucuk pemerintahan dan hanya menteri-menteri saja yang mengalami perubahan di sana-sini. Selama lebih dari tiga puluh tahun Presiden Suharto menjadi pemimpin di Indonesia tanpa sekali pun ada pergantian. Masa orde Baru tersebut tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk dapat menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan seakan-akan dimonopoli oleh kelompok tertentu tu saja serta tidak ada transparansi dalam pemerintahan. Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap Pancasila sila A. Ketuhanan yang Maha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

8

0.0

Jawaban terverifikasi

Apa yang membedakan sistem pemerintahan parlementer dari sistem pemerintahan presidensial? A. Dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah orang yang sama. B. Dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif lebih kuat daripada kekuasaan legislatif. C. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan diangkat oleh parlemen. D. Dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan diangkat oleh parlemen. E. Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah secara ketat.

1

0.0

Jawaban terverifikasi