Ningning L

06 Oktober 2024 12:30

Iklan

Ningning L

06 Oktober 2024 12:30

Pertanyaan

Makna sila keempat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi hak asasi manusia di Indonesia, adalah... a. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan b. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat c. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat d. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat e. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

Makna sila keempat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi hak asasi manusia di Indonesia, adalah...

a. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan
b. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat
c. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat
d. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat
e. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat
 

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

12

:

18

:

31

Klaim

5

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Arifah M

06 Oktober 2024 12:57

Jawaban terverifikasi

Makna sila keempat dalam Pancasila terkait pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi hak asasi manusia adalah bahwa keputusan harus diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya sebagian pihak. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah: C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politik, dan hukum yang terjadi di masyarakat.


Iklan

Arinda R

07 Oktober 2024 06:44

Jawaban terverifikasi

Makna sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mengedepankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan di ruang publik. Sila ini menekankan bahwa keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan dan suara rakyat dengan cara yang bijaksana. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah: c. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat. Penjelasan: Sila keempat menekankan pentingnya pertimbangan yang mendalam terhadap kondisi masyarakat sebelum mengambil keputusan. Ini mencakup aspek sosiologis, politis, dan hukum agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Makna sila kedua Pancasila dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 adalah a. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar b. setiap orang yang memiliki domisill di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku c. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar d. warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana dan kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah e. warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya sesuai

10

5.0

Jawaban terverifikasi

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

135

0.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

Saya kira dewasa ini banyak berjumpa dengan yang disebut “Fundamentalisme agama”. Gerakan fundamentalisme agama ini merupakan ideologi yang berdasarkan nilai-nilai agama tertentu. Gerakan fundamentalisme yang berkembang ini memuculkan sifat fanatik dan eksklusif karena menganggap agama lain itu salah. Nilai toleransi pun menjadi hilang sehingga dapat menimbulkan tindak kekerasan antar pemeluk agama. Perilaku seperti ini jelas bertentangan dengan nilai Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila telah mengakui berbagai agama dan toleransi sesuai agama dan keyakinan individu. Masalah agama adalah masalah individu yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun bahkan negara sekalipun. Dari wacana tersebut, manakah solusi yang manakah solusi yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah diatas? 1. Masyarakat cenderung pro aktif dalam hal pertahanan dan keamanan 2. Harus bisa mengikuti agama lain agar memahami semua aturan yang berlaku 3. Masyarakat dapat memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dari masalah yang ada 4. Mengintesifkan pembelajaran Pancasila di sekolah dengan penekanan pada implementasi nilai-nilai Pancasila. 5. Menerapkan pembiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik dengan membuat keyakinan kelas 6. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dalam masyarakat majemuk melalui iklan layanan masyarakat 7. Mengintensifkan kinerja aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif kepada pihak-pihak yang disinyalir sebagai pelaku intoleransi A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 3, 4, 5 D. 4, 5, 6 E. 5, 6, 7

3

0.0

Jawaban terverifikasi