Vanessa A

07 Agustus 2024 10:05

Iklan

Vanessa A

07 Agustus 2024 10:05

Pertanyaan

carilah nilai nilai yang tidak ideal/refleksi 5 sila Pancasila

carilah nilai nilai yang tidak ideal/refleksi 5 sila Pancasila

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

20

:

46

:

35

Klaim

1

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Kevin L

Gold

08 Agustus 2024 11:33

Jawaban terverifikasi

Nilai-nilai yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan 5 sila Pancasila adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam Pancasila. Berikut adalah beberapa contoh nilai-nilai yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan 5 sila Pancasila: Diskriminasi: Nilai-nilai yang mempromosikan diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau status sosial tidak sesuai dengan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pancasila menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan apapun. Separatis: Nilai-nilai yang mendukung pemisahan atau perpecahan Indonesia tidak sejalan dengan prinsip Persatuan Indonesia. Pancasila menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bawah satu negara yang merdeka dan berdaulat. Otoritarianisme: Nilai-nilai yang mendukung pemerintahan otoriter atau otoritarianisme tidak sesuai dengan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Pancasila menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Ketidakadilan: Nilai-nilai yang tidak mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak sesuai dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Korupsi: Nilai-nilai yang mempromosikan korupsi atau tindakan korupsi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Korupsi merugikan masyarakat secara luas dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan 5 sila Pancasila adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara Indonesia. Penting bagi setiap individu dan masyarakat untuk memahami dan menghormati nilai-nilai Pancasila guna membangun bangsa yang kuat, bersatu, adil, dan berdaulat.


Iklan

Rendi R

Community

26 September 2024 23:12

Jawaban terverifikasi

<p>Berikut adalah refleksi mengenai nilai-nilai yang tidak ideal dalam penerapan lima sila Pancasila di Indonesia. Refleksi ini mengidentifikasi kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang diamanatkan oleh Pancasila dan kenyataan di lapangan.</p><p>1. <strong>Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Menghargai kebebasan beragama dan keyakinan, serta menjaga kerukunan antarumat beragama.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Intoleransi Agama</strong>: Di beberapa daerah, masih terjadi diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Misalnya, pembatasan atau penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dari agama yang berbeda.</li><li><strong>Radikalisme</strong>: Penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan prinsip toleransi, serta memaksa interpretasi agama tertentu pada orang lain.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Masih ada perbedaan penerapan nilai toleransi beragama di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya lebih banyak dialog antaragama dan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi.</p><p>2. <strong>Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Setiap individu diperlakukan dengan adil, dihargai hak asasi manusia, dan dijunjung tinggi martabatnya.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Diskriminasi Gender dan Ras</strong>: Masih ada praktik diskriminasi berbasis gender, etnis, dan ras di beberapa lapisan masyarakat. Misalnya, ketidakadilan terhadap perempuan di bidang pekerjaan dan perlakuan tidak setara terhadap suku-suku tertentu.</li><li><strong>Pelanggaran HAM</strong>: Kasus pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi tenaga kerja, serta kekerasan aparat terhadap warga sipil.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Meskipun Indonesia memiliki undang-undang HAM, penegakannya masih sering lemah. Kesadaran masyarakat tentang kemanusiaan yang adil dan beradab perlu terus ditingkatkan, dan sistem hukum harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran HAM.</p><p>3. <strong>Sila Ketiga: Persatuan Indonesia</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Konflik SARA</strong>: Masih ada konflik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang mengancam persatuan. Misalnya, bentrokan antara kelompok suku atau agama di beberapa daerah.</li><li><strong>Separatisme</strong>: Gerakan separatis yang masih terjadi di beberapa wilayah, seperti Papua, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap persatuan bangsa.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Persatuan yang dicita-citakan belum sepenuhnya terwujud di beberapa daerah. Untuk mencapainya, diperlukan upaya lebih untuk mengatasi diskriminasi, ketidaksetaraan, serta penguatan rasa kebersamaan dan solidaritas nasional.</p><p>4. <strong>Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Setiap keputusan politik atau sosial diambil melalui musyawarah yang mengedepankan kebijaksanaan dan melibatkan semua elemen masyarakat.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Praktik Politik Uang</strong>: Politik uang yang masih sering terjadi dalam pemilu atau pilkada mencoreng proses demokrasi yang bersih dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perwakilan.</li><li><strong>Kurangnya Partisipasi Publik</strong>: Banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal, yang menyebabkan kurangnya keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Demokrasi yang ideal menuntut partisipasi aktif dari masyarakat serta pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan. Namun, praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, masih menjadi kendala dalam mencapai tujuan ini.</p><p>5. <strong>Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Semua warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta hidup dalam kesejahteraan bersama.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Ketimpangan Ekonomi</strong>: Ketimpangan antara si kaya dan si miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan, masih menjadi masalah besar. Masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.</li><li><strong>Kemiskinan dan Pengangguran</strong>: Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih signifikan menunjukkan bahwa keadilan sosial belum tercapai sepenuhnya. Banyak warga negara yang belum merasakan manfaat pembangunan secara merata.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi masyarakat miskin dan mereka yang berada di daerah tertinggal. Solusi yang diperlukan adalah kebijakan redistribusi yang lebih adil dan pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan.</p><p>Kesimpulan:</p><p>Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral bagi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang ideal. Namun, dalam praktiknya, ada banyak tantangan dan hambatan yang menyebabkan nilai-nilai tersebut belum terwujud secara maksimal. Kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, serta upaya kolektif dari semua elemen bangsa diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dan merealisasikan Pancasila secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p><p>&nbsp;</p>

Berikut adalah refleksi mengenai nilai-nilai yang tidak ideal dalam penerapan lima sila Pancasila di Indonesia. Refleksi ini mengidentifikasi kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang diamanatkan oleh Pancasila dan kenyataan di lapangan.

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ideal: Menghargai kebebasan beragama dan keyakinan, serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Intoleransi Agama: Di beberapa daerah, masih terjadi diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Misalnya, pembatasan atau penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dari agama yang berbeda.
  • Radikalisme: Penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan prinsip toleransi, serta memaksa interpretasi agama tertentu pada orang lain.

Refleksi: Masih ada perbedaan penerapan nilai toleransi beragama di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya lebih banyak dialog antaragama dan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai Ideal: Setiap individu diperlakukan dengan adil, dihargai hak asasi manusia, dan dijunjung tinggi martabatnya.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Diskriminasi Gender dan Ras: Masih ada praktik diskriminasi berbasis gender, etnis, dan ras di beberapa lapisan masyarakat. Misalnya, ketidakadilan terhadap perempuan di bidang pekerjaan dan perlakuan tidak setara terhadap suku-suku tertentu.
  • Pelanggaran HAM: Kasus pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi tenaga kerja, serta kekerasan aparat terhadap warga sipil.

Refleksi: Meskipun Indonesia memiliki undang-undang HAM, penegakannya masih sering lemah. Kesadaran masyarakat tentang kemanusiaan yang adil dan beradab perlu terus ditingkatkan, dan sistem hukum harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran HAM.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Nilai Ideal: Menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Konflik SARA: Masih ada konflik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang mengancam persatuan. Misalnya, bentrokan antara kelompok suku atau agama di beberapa daerah.
  • Separatisme: Gerakan separatis yang masih terjadi di beberapa wilayah, seperti Papua, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap persatuan bangsa.

Refleksi: Persatuan yang dicita-citakan belum sepenuhnya terwujud di beberapa daerah. Untuk mencapainya, diperlukan upaya lebih untuk mengatasi diskriminasi, ketidaksetaraan, serta penguatan rasa kebersamaan dan solidaritas nasional.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai Ideal: Setiap keputusan politik atau sosial diambil melalui musyawarah yang mengedepankan kebijaksanaan dan melibatkan semua elemen masyarakat.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Praktik Politik Uang: Politik uang yang masih sering terjadi dalam pemilu atau pilkada mencoreng proses demokrasi yang bersih dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perwakilan.
  • Kurangnya Partisipasi Publik: Banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal, yang menyebabkan kurangnya keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan.

Refleksi: Demokrasi yang ideal menuntut partisipasi aktif dari masyarakat serta pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan. Namun, praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, masih menjadi kendala dalam mencapai tujuan ini.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai Ideal: Semua warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta hidup dalam kesejahteraan bersama.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Ketimpangan Ekonomi: Ketimpangan antara si kaya dan si miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan, masih menjadi masalah besar. Masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
  • Kemiskinan dan Pengangguran: Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih signifikan menunjukkan bahwa keadilan sosial belum tercapai sepenuhnya. Banyak warga negara yang belum merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Refleksi: Keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi masyarakat miskin dan mereka yang berada di daerah tertinggal. Solusi yang diperlukan adalah kebijakan redistribusi yang lebih adil dan pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan.

Kesimpulan:

Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral bagi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang ideal. Namun, dalam praktiknya, ada banyak tantangan dan hambatan yang menyebabkan nilai-nilai tersebut belum terwujud secara maksimal. Kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, serta upaya kolektif dari semua elemen bangsa diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dan merealisasikan Pancasila secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Tolong bantu kak 5 soal yang di bawah ini

70

5.0

Jawaban terverifikasi