Vanessa A

07 Agustus 2024 10:05

Iklan

Vanessa A

07 Agustus 2024 10:05

Pertanyaan

carilah nilai nilai yang tidak ideal/refleksi 5 sila Pancasila

carilah nilai nilai yang tidak ideal/refleksi 5 sila Pancasila

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

16

:

16

:

10

Klaim

4

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Kevin L

Gold

08 Agustus 2024 11:33

Jawaban terverifikasi

Nilai-nilai yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan 5 sila Pancasila adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam Pancasila. Berikut adalah beberapa contoh nilai-nilai yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan 5 sila Pancasila: Diskriminasi: Nilai-nilai yang mempromosikan diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau status sosial tidak sesuai dengan prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pancasila menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan apapun. Separatis: Nilai-nilai yang mendukung pemisahan atau perpecahan Indonesia tidak sejalan dengan prinsip Persatuan Indonesia. Pancasila menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di bawah satu negara yang merdeka dan berdaulat. Otoritarianisme: Nilai-nilai yang mendukung pemerintahan otoriter atau otoritarianisme tidak sesuai dengan prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Pancasila menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Ketidakadilan: Nilai-nilai yang tidak mendukung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak sesuai dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Korupsi: Nilai-nilai yang mempromosikan korupsi atau tindakan korupsi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Korupsi merugikan masyarakat secara luas dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan 5 sila Pancasila adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara Indonesia. Penting bagi setiap individu dan masyarakat untuk memahami dan menghormati nilai-nilai Pancasila guna membangun bangsa yang kuat, bersatu, adil, dan berdaulat.


Iklan

Rendi R

Community

26 September 2024 23:12

Jawaban terverifikasi

<p>Berikut adalah refleksi mengenai nilai-nilai yang tidak ideal dalam penerapan lima sila Pancasila di Indonesia. Refleksi ini mengidentifikasi kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang diamanatkan oleh Pancasila dan kenyataan di lapangan.</p><p>1. <strong>Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Menghargai kebebasan beragama dan keyakinan, serta menjaga kerukunan antarumat beragama.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Intoleransi Agama</strong>: Di beberapa daerah, masih terjadi diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Misalnya, pembatasan atau penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dari agama yang berbeda.</li><li><strong>Radikalisme</strong>: Penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan prinsip toleransi, serta memaksa interpretasi agama tertentu pada orang lain.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Masih ada perbedaan penerapan nilai toleransi beragama di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya lebih banyak dialog antaragama dan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi.</p><p>2. <strong>Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Setiap individu diperlakukan dengan adil, dihargai hak asasi manusia, dan dijunjung tinggi martabatnya.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Diskriminasi Gender dan Ras</strong>: Masih ada praktik diskriminasi berbasis gender, etnis, dan ras di beberapa lapisan masyarakat. Misalnya, ketidakadilan terhadap perempuan di bidang pekerjaan dan perlakuan tidak setara terhadap suku-suku tertentu.</li><li><strong>Pelanggaran HAM</strong>: Kasus pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi tenaga kerja, serta kekerasan aparat terhadap warga sipil.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Meskipun Indonesia memiliki undang-undang HAM, penegakannya masih sering lemah. Kesadaran masyarakat tentang kemanusiaan yang adil dan beradab perlu terus ditingkatkan, dan sistem hukum harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran HAM.</p><p>3. <strong>Sila Ketiga: Persatuan Indonesia</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Konflik SARA</strong>: Masih ada konflik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang mengancam persatuan. Misalnya, bentrokan antara kelompok suku atau agama di beberapa daerah.</li><li><strong>Separatisme</strong>: Gerakan separatis yang masih terjadi di beberapa wilayah, seperti Papua, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap persatuan bangsa.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Persatuan yang dicita-citakan belum sepenuhnya terwujud di beberapa daerah. Untuk mencapainya, diperlukan upaya lebih untuk mengatasi diskriminasi, ketidaksetaraan, serta penguatan rasa kebersamaan dan solidaritas nasional.</p><p>4. <strong>Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Setiap keputusan politik atau sosial diambil melalui musyawarah yang mengedepankan kebijaksanaan dan melibatkan semua elemen masyarakat.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Praktik Politik Uang</strong>: Politik uang yang masih sering terjadi dalam pemilu atau pilkada mencoreng proses demokrasi yang bersih dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perwakilan.</li><li><strong>Kurangnya Partisipasi Publik</strong>: Banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal, yang menyebabkan kurangnya keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Demokrasi yang ideal menuntut partisipasi aktif dari masyarakat serta pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan. Namun, praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, masih menjadi kendala dalam mencapai tujuan ini.</p><p>5. <strong>Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia</strong></p><p><strong>Nilai Ideal</strong>: Semua warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta hidup dalam kesejahteraan bersama.</p><p><strong>Nilai yang Tidak Ideal</strong>:</p><ul><li><strong>Ketimpangan Ekonomi</strong>: Ketimpangan antara si kaya dan si miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan, masih menjadi masalah besar. Masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.</li><li><strong>Kemiskinan dan Pengangguran</strong>: Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih signifikan menunjukkan bahwa keadilan sosial belum tercapai sepenuhnya. Banyak warga negara yang belum merasakan manfaat pembangunan secara merata.</li></ul><p><strong>Refleksi</strong>: Keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi masyarakat miskin dan mereka yang berada di daerah tertinggal. Solusi yang diperlukan adalah kebijakan redistribusi yang lebih adil dan pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan.</p><p>Kesimpulan:</p><p>Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral bagi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang ideal. Namun, dalam praktiknya, ada banyak tantangan dan hambatan yang menyebabkan nilai-nilai tersebut belum terwujud secara maksimal. Kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, serta upaya kolektif dari semua elemen bangsa diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dan merealisasikan Pancasila secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p><p>&nbsp;</p>

Berikut adalah refleksi mengenai nilai-nilai yang tidak ideal dalam penerapan lima sila Pancasila di Indonesia. Refleksi ini mengidentifikasi kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang diamanatkan oleh Pancasila dan kenyataan di lapangan.

1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai Ideal: Menghargai kebebasan beragama dan keyakinan, serta menjaga kerukunan antarumat beragama.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Intoleransi Agama: Di beberapa daerah, masih terjadi diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu. Misalnya, pembatasan atau penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dari agama yang berbeda.
  • Radikalisme: Penyebaran ideologi radikal yang bertentangan dengan prinsip toleransi, serta memaksa interpretasi agama tertentu pada orang lain.

Refleksi: Masih ada perbedaan penerapan nilai toleransi beragama di Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya lebih banyak dialog antaragama dan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai Ideal: Setiap individu diperlakukan dengan adil, dihargai hak asasi manusia, dan dijunjung tinggi martabatnya.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Diskriminasi Gender dan Ras: Masih ada praktik diskriminasi berbasis gender, etnis, dan ras di beberapa lapisan masyarakat. Misalnya, ketidakadilan terhadap perempuan di bidang pekerjaan dan perlakuan tidak setara terhadap suku-suku tertentu.
  • Pelanggaran HAM: Kasus pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, eksploitasi tenaga kerja, serta kekerasan aparat terhadap warga sipil.

Refleksi: Meskipun Indonesia memiliki undang-undang HAM, penegakannya masih sering lemah. Kesadaran masyarakat tentang kemanusiaan yang adil dan beradab perlu terus ditingkatkan, dan sistem hukum harus lebih tegas dalam menindak pelanggaran HAM.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Nilai Ideal: Menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Konflik SARA: Masih ada konflik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang mengancam persatuan. Misalnya, bentrokan antara kelompok suku atau agama di beberapa daerah.
  • Separatisme: Gerakan separatis yang masih terjadi di beberapa wilayah, seperti Papua, menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap persatuan bangsa.

Refleksi: Persatuan yang dicita-citakan belum sepenuhnya terwujud di beberapa daerah. Untuk mencapainya, diperlukan upaya lebih untuk mengatasi diskriminasi, ketidaksetaraan, serta penguatan rasa kebersamaan dan solidaritas nasional.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai Ideal: Setiap keputusan politik atau sosial diambil melalui musyawarah yang mengedepankan kebijaksanaan dan melibatkan semua elemen masyarakat.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Praktik Politik Uang: Politik uang yang masih sering terjadi dalam pemilu atau pilkada mencoreng proses demokrasi yang bersih dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perwakilan.
  • Kurangnya Partisipasi Publik: Banyak kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal, yang menyebabkan kurangnya keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan.

Refleksi: Demokrasi yang ideal menuntut partisipasi aktif dari masyarakat serta pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan. Namun, praktik politik yang tidak sehat, seperti politik uang, masih menjadi kendala dalam mencapai tujuan ini.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai Ideal: Semua warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta hidup dalam kesejahteraan bersama.

Nilai yang Tidak Ideal:

  • Ketimpangan Ekonomi: Ketimpangan antara si kaya dan si miskin, serta antara perkotaan dan pedesaan, masih menjadi masalah besar. Masih banyak daerah yang tertinggal dalam hal akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
  • Kemiskinan dan Pengangguran: Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih signifikan menunjukkan bahwa keadilan sosial belum tercapai sepenuhnya. Banyak warga negara yang belum merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Refleksi: Keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi masyarakat miskin dan mereka yang berada di daerah tertinggal. Solusi yang diperlukan adalah kebijakan redistribusi yang lebih adil dan pembangunan yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan.

Kesimpulan:

Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral bagi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang ideal. Namun, dalam praktiknya, ada banyak tantangan dan hambatan yang menyebabkan nilai-nilai tersebut belum terwujud secara maksimal. Kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, serta upaya kolektif dari semua elemen bangsa diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dan merealisasikan Pancasila secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

ada tiga cara penyelesaian konflik secara sederhana (pendekatan kultur atau budaya, diaspora, fan hubungan bilateral), menurut kalian mana yang paling efektif, berilah alasannya dari 5 penyelesaian konflik secara internasional (negosiasi, mediasi dan jasa-jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB), menurut kalian mana yang paling efektif, berilah alasannya

17

0.0

Jawaban terverifikasi

1. penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari masyarakat yang berkaitan demografi 2. penyebab perubahan sosial budaya yang terkait dengan fenomena globalisasi 3. Tanda-tanda sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi 4. Dampak modernisasi dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Kegiatan manusia di bidang ekonomi yang menunjukkan perubahan ke arah modernisasi 6. Contoh pengaruh modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap pola pikir masyarakat 7. Konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat seringkali mengalami kesalahan pahaman, salah satunya kesalahan tersebut menganggap jika menjadi modern adalah mengikuti... 8. arti dari globalisasi 9. Bentuk kearifan lokal di wilayah Madura yang berperan dalam pengelolaan SDA dan dukungan dalam bentuk kebudayaan 10. Syarat menjaga tradisi kearifan lokal di Nusantara 11. Ciri uang kartal, giral 12. Syarat melakukan kegiatan barter 13. Arti dari durability yang merupakan syarat sebuah benda bisa dikatakan sebagai uang 14. maksud token money dalam nilai intrinsik 15. maksud dengan satuan hitung dalam fungsi uang 16. fungsi uang 17. peranan dan maksud didirikan lembaga keuangan non-Bank / bukan bank 18. maksud dengan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan perbankan 19. tugas Bank Indonesia 20. tugas Bank Umum 21. kegiatan lembaga keuangan non-Bank 22. kelembagaan keuangan non-bank yang memiliki kegiatan yang dilakukan dengan operasi simpan pinjam 23. Lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi sebagai penggerak investasi dengan memperhatikan dan memasukan surat berharga 24. Nama lembaga keuangan non bank yang bertugas mengatasi para rensumen 25. Ciri" dari masyarakat ekonomi abad ke 21

31

5.0

Jawaban terverifikasi

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter .... a. Ekspansif dengan menaikkan reserve requirement ratio b. Ekspansif dengan menurunkan reserve requirement ratio c. Kontraktif dengan menaikkan reserve requirement ratio d. Kontraktif dengan menurunkan reserve requirement ratio e. Ekspansif dengan menaikkan tingkat diskonto Bila Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif, ceteris paribus maka .... a. Menimbulkan inflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas b. Menimbulkan deflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas c. Tingkat bunga meningkat di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas d. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas e. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) vertikal Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara .... a. Menurunkan pengeluaran pemerintah (G), menambah pembayaran transfer (Tr) dan meningkatkan pemungutan pajak (Tx) b. Menurunkan G, mengurangi Tr, dan meningkatkan Tx c. Menurunkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx d. Meningkatkan G, mengurangi Tr, dan menurunkan Tx e. Meningkatkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx Cara yang dilakukan kebijakan tingkat diskonto oleh Bank Sentral dalam melakukan kebijakan moneter adalah .... a. Mengatur jumlah pemberian kredit b. Menetapkan harga surat-surat berharga di pasar uang c. Menetapkan giro wajib minimum (reserved requirement ratio) d. Mengatur tingkat bunga tabungan e. Mengatur tingkat bunga pinjaman bank sentral kepada bank umum Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1). Menaikkan tarif pajak. 2). Diversifikasi pajak. 3). Menaikkan suku bunga. 4). Politik pasar terbuka. 5). Mengadakan diskriminasi harga. Yang termasuk kebijakan fiskal adalah .... a. 1) dan 2) b. 2) dan 3) c. 3) dan 4) d. 3) dan 5) e. 4) dan 5) Investasi bank lesu, daya beli melemah akan berdampak kepada apresiasi rupiah terhadap mata uang asing memburuk. Kebijakan moneter yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah .... a. Menaikkan suku bunga bank b. Membeli surat berharga c. Memberikan subsidi kepada masyarakat d. Membatasi pengeluaran negara e. Menaikkan pajak penghasilan Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif bila tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif adalah .... a. Output bertambah, suku bunga tetap b. Output bertambah, suku bunga turun c. Output bertambah, suku bunga naik d. Output turun, suku bunga naik e. Output turun, suku bunga turun Di bawah ini yang tidak termasuk jenis kebijakan moneter berhubungan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, adalah .... a. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary Expansive Policy) b. Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) c. Kebijakan moneter kontraktif (Monetary Contractive Policy)/ Tight Money Policy d. Fasilitas diskonto (Discount Rate) e. Meningkatkan jumlah barang di pasar output Pada saat nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan dari Rp10.500,00 menjadi Rp11.760,00 harga barang impor mengalami kenaikan. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah .... a. Memborong dolar Amerika di pasar uang untuk membayar utang b. Meningkatkan produksi barang dan jasa bagi masyarakat c. Membeli surat berharga jangka panjang di pasar modal d. Menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan e. Menurunkan suku bunga tabungan dan pinjaman Ketika kebutuhan kedelai meningkat dan petani gagal panen karena terserang hama maka pemerintah harus mengimpor kedelai dari luar negeri yang harganya lebih mahal. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah .... a. Menentukan tarif pajak kedelai lebih rendah dari sebelumnya b. Menentukan standar harga kedelai dari yang rendah sampai mahal c. Memberikan subsidi kepada petani yang menghasilkan kedelai d. Meningkatkan produktivitas kedelai dengan mengganti tanaman padi e. Membatasi impor kedelai dan meningkatkan ekspor ke luar negeri Operasi pasar terbuka dalam pengendalian uang yang beredar dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara .... a. Membeli surat berharga pemerintah dan Menjual surat-surat berharga pemerintah b. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menjual surat-surat berharga pemerintah c. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah d. Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah e. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum Perhatikan pernyataan berikut. 1). Politik diskonto 2). Menaikkan pajak 3). Politik pasar terbuka 4). Menaikkan cash ratio 5). Meningkatkan impor 6). Meningkatkan pinjaman Dari cara yang diterapkan pemerintah tersebut, yang merupakan kebijakan moneter adalah .... a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 4) c. 2), 4), dan 5) d. 3), 4), dan 5) e. 4), 5), dan 6) Kondisi saat pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter adalah .... a. Ekonomi mengalami deflasi b. Perekonomian berada dibawah output potensialnya c. Tidak terjadi inflasi dan tingkat pengangguran berada dibawah target tingkat pengangguran d. Tingkat pengangguran berada diatas target tingkat pengangguran e. Ekonomi mengalami inflasi Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp10 triliun, pada saat yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 2%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang yang beredar dapat bertambah sebesar .... a. Rp10,2 triliun b. Rp12 triliun c. Rp50 triliun d. Rp102 triliun e. Rp500 triliun Bank X menerima tambahan deposit Rp500 juta dan menyalurkannya sebagai kredit pada nasabah A setelah dikurangi cadangan wajib perbankan 10%. Bila A menyimpan pinjamannya pada Bank Y dan bank ini menyisihkan cadangan dengan rasio yang sama, dan menyalurkan sebagai kredit, begitu seterusnya. Jumlah uang yang beredar adalah .... a. 50 juta b. 500 juta c. 1.000 juta d. 5.000 juta e. 50.000 juta Apabila GWM atau reserve requirement bank-bank umum sebesar 5%, maka multiplier deposit adalah sebesar .... a. 5 b. 10 c. 15 d. 20 e. 25 Jika GWM dinaikkan dari 5% menjadi 10 %, maka .... a. Multiplier naik menjadi 10 kali b. Multiplier turun menjadi 10 kali c. Multiplier tetap d. Multiplier naik menjadi 50 kali e. Multiplier turun menjadi 5 kali Jika defisit riil senilai Rp100 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 7.5% dan defisit nominal senilai Rp400 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp1 Triliun b. Rp2 Triliun c. Rp3 Triliun d. Rp4 Triliun e. Rp5 Triliun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,- Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Ketika terjadi inflasi salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan/persediaan kas (cash ratio policy). Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah .... a. Jumlah uang yang beredar akan bertambah sehingga harga barang akan mengalami penurunan b. Harga barang akan mengalami penurunan sebagai akibat jumlah uang yang beredar berkurang c. Penambah cadangan pada bank umum menimbulkan jumlah uang semakin banyak beredar d. Jumlah barang akan semakin banyak beredar sebagai akibat dari kelangkaan jumlah uang e. Penambahan jumlah barang tidak dapat dihindari karena modal perusahaan semakin bertambah Apabila diketahui bahwa Indonesia mengalami defisit anggaran nominal (nominal deficit) sebesar Rp400 Triliun, defisit anggaran riil (real deficit) sebesar Rp360 Triliun, dan total utang Indonesia mencapai Rp2.000 Triliun, maka tingkat inflasi Indonesia mencapai .... a. 0,5% b. 1,0% c. 1,5% d. 2,0% e. 2,5% Jika defisit riil senilai Rp200 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 10% dan defisit nominal senilai Rp800 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp3 Triliun b. Rp4 Triliun c. Rp5 Triliun d. Rp6 Triliun e. Rp8 Triliun Berikut ini adalah berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh institusi Bank Indonesia sebagai bank sentral, kecuali .... a. Operasi pasar terbuka b. Menetapkan giro wajib minimum c. Menjual saham d. Kebijakan tingkat diskonto e. Pengawasan kredit secara selektif Apabila tingkat inflasi pada 2020 adalah 10 % dan kemudian pada 2021 menjadi 7 %, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? a. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga turun b. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga naik c. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga tetap d. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga naik e. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga turun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,-

13

0.0

Jawaban terverifikasi