Sasya S

27 Mei 2024 05:02

Iklan

Iklan

Sasya S

27 Mei 2024 05:02

Pertanyaan

Bank dan Lembaga Keuangan Non- Bank berbeda. Perbedaannya adalah a. bank di bawah bidang Kementerian Keuangan, Lembaga Keuangan Non-Bank di bawah binaan Bank Indonesia b. bank merupakan lembaga keuang- an yang resmi, Lembaga Keuang- an Non-Bank merupakan lem- baga keuangan yang tidak resmi C. bank merupakan lembaga peme- rintah, Lembaga Keuangan Non-Bank merupakan lembaga swasta d. bank merupakan lembaga keuang- an pokok, Lembaga Keuangan Non-Bank merupakan lembaga keuangan penunjang e. bank berada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Non-Bank di bawah Kementerian Keuangan


8

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Iklan

Kevin L

Bronze

27 Mei 2024 05:19

Jawaban terverifikasi

Pembahasan Perbedaan antara Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Bank menjalankan kegiatan lebih lengkap dari lembaga keuangan bukan bank yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Bank dapat secara langsung menciptakan uang resmi yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank dapat mengumpulkan dana langsung baik dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat mengumpulkan secara langsung dana dalam bentuk tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan D.


Iklan

Iklan

Nanda R

Gold

27 Mei 2024 13:26

<p>jawabannya adalah E.</p><p>&nbsp;</p><ul><li>Bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilisasi keuangan di Indonesia.</li><li>Lembaga Keuangan Non-Bank (LKBB) diatur dan diawasi oleh Kementerian Keuangan, yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan negara dan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan.</li></ul>

jawabannya adalah E.

 

  • Bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan stabilisasi keuangan di Indonesia.
  • Lembaga Keuangan Non-Bank (LKBB) diatur dan diawasi oleh Kementerian Keuangan, yang memiliki peran dalam pengelolaan keuangan negara dan pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan.

lock

Yah, akses pembahasan gratismu habis


atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

1. jelaskan hubungan antara sistem pembayaran yang efisien dengan efektivitas tugas bank sentral dalam bidang moneter dan perbankan. 2. sebutkan bentuk alat pembayaran nontunai selain kartu ATM dan debit yang umum digunakan di Indonesia, serta menjelaskan penggunaannya 3. jelaskan peran bank dan lembaga jasa keuangan non-bank dalam menawarkan produk kepada masyarakat untuk mencegah pinjaman online ilegal. 4 . bagaimana praktik pengelolaan dana pensiun oleh perusahaan dan mengusulkan langkah yang tepat untuk memperoleh haknya 5. apa saja jenis lembaga jasa keuangan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan usaha sesuai dengan kondisi perusahaan.

8

0.0

Jawaban terverifikasi

MRT, Moda Baru untuk Harapan Baru Jumat, 3 November 2017 16:40 WIB Jakarta (ANTARA News) - Boks girder terakhir telah terpasang di jalur Layang MRT di Jalan Kartini, Jakarta Selatan pada 31 Oktober Lalu. Pemasangan boks girder terakhir itu menandakan bahwa jalur Layang MRT sudah seluruhnya tersambung dari Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia (HI). Artinya, penantian masyarakat untuk segera menikmati moda transportasi baru di Indonesia itu tidak Lama Lagi. Direktur PT MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan bahwa sa at i ni progres kontruksi proyek Tahap I MRT sudah mencapai 83,07 persen, dengan rincian untuk struktur Layang sudah sampai 7 4,64 persen, sementara untuk struktur bawah tanah sebesar 91,57 persen. Total panjang jalur Layang itu sendiri, yaitu 9,8 kilometer yang akan melewati Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR). Karena itu, menurut dia, diperlukan jenis pembangunan jembatan khusus atau special bn"dge sepanjang 174,5 meter yang akan dibangun dengan menggunakan metode balance cantilever. Ia optimistis pada akhir tahun ini progres akan mencapai 90 persen, artinya target penyelesaian seluruh konstruksi Tahap I pada Juli 2018 bisa tercapai. "Target 90 person sampai akhir tahun karena kereta akan datang pada tahun depan," kata William. Terkait status pembebasan lahan di Jalan Fatmawati, yakni di area Stasiun Cipete dan Stasiun Haji Nadi, saat ini masih menunggu dokumen putusan dari kasasi Mahkamah Agung, namun pemilik lahan Rashmee Mahesh Laimalani sudah mengizinkan MRT melaksanakan kegiatan konstruksi per 20 Oktober 2017. Selain itu, pemilik lahan Heriyantomo juga sudah mengizinkan MRT melaksanakan pekerjaan per 26 Oktober 2017. Pemberian izin tersebut setidaknya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar proyek Tahap I MRT bisa segera rampung. "Kami harap tanah lain bisa dieksekusi agar bisa selesai," ujarnya. "Sehingga, pekerjaan selanjutnya bisa terfokus untuk depo dan stasiun, di mana terdapat tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah." Terkait faktor keamanan dan keselamatan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim menuturkan saat ini pihaknya telah memasang pintu khusus untuk mencegah masuknya air ketika musim hujan yang berpotensi menimbulkan genangan di stasiun bawah tanah. Dari 13 stasiun, sedikitnya empat stasiun yang lokasinya dinilai lebih rendah akan dipasang empat pintu khusus tersebut. "Pintu itu berfungsi untuk mencegah air yang masuk, telah dipasang diem pat stasiun karena setelah kita cek, daerahnya lebih rendah," kata Silvia. Dia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan alat pemadam kebakaran serta pengajuan agar sepanjang jalur MRT menjadi kawasan objek vital guna menadapatkan pengamanan khusus untuk menangkal dari ancaman kejahatan. "Dikebut" Sebagaimana hasil pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang di Tokyo beberapa waktu lalu bahwa Pemerintah Jepang ingin proyek Tahap I MRT diakselerasi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira. Pemerintah Jepang menginginkan adanya akselerasi guna penerapan teknologi yang diharapkan bisa dilaksanakan sesuai target pada Desember 2017. Bukan hanya karena penerapan teknologi, melainkan juga terkait pembayaran pinjaman yang juga akan dilakukan pada Desember 2017. Investasi Proyek MRT Tahap I itu sendiri bernilai Rp16 trilliun . Menanggapi hal tersebut, Sugihardjo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, namun karena adanya penyesuaian harga akibat adanya perubahan desain dan perpanjangan waktu konstruksi, maka perlu dilakukan inspeksi terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, diyakini target pembayaran bulan Desember 2017 dapat terpenuhi. Sedangkan untuk pembangunan jalur KA MRT lintas Utara-Selatan tahap II dan MRT lintas Timur-Barat, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akselerasi. Pihak Indonesia juga menyampaikan bahwa untuk skema finansial pada pembangunan MRT lintas Utara-Selatan tahap II, pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta akan sama dengan skema MRT lintas Utara-Selatan tahap I di mana Pemerintah Pusat akan menanggung *beban sebesar 49 persen dan Pemerintah DKI Jakarta akan menanggung *beban sebesar 51 persen. Selain kerja sama bidang intrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang perangkat lunak yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT. Terkait hal itu, William menyebutkan pihaknya juga sudah menyiapkan SDM yang dikerahkan untuk pengoperasian MRT Jakarta, yaitu per 25 Oktober 2017 telah melatih 32 calon masinis dan 63 orang stat perawatan. "Agar Berkelanjutan" Berdasarkan Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Angkutan Umum Massal Kereta Api (Mass Rapid Transit) Nomor 22 Than 2017, PT MRT Jakarta telah ditunjuk sebagai penyelenggara saran yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengusahaan, serta penyelenggaraan kawasan berbasis transportasi (TOD). Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana MRT diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 30 tahun sejak tanggal penetapan izin dan data diperpanjang untuk setiap kali waktu dengan durasi terlama 20 tahun. Menurut Komisaris MRT Jakarta yang juga menjabat sebagai Stat Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono, dengan adanya penugasan tersebut, maka akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perkeretaapian yang mengamanatkan salah satunya, yaitu multioperator. Pasalnya, saat ini PT Kereta Api Indonesia melalui anak perusahaannya PT KAI Communuter Indonesia sudah kewalahan menampung 1,1 juta orang setiap harinya. "Karena itu, dibutuhkan alternatit selain agar penumpang bisa beralih ke moda lain, juga perusahaan bisa lebih kompetitit, " kata Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan itu. Namun, untuk menarik penumpang beralih moda ke MRT dan mencapai target keterisian (ridership) sebanyak 173.000 orang per harinya, dibutuhkan penghitungan tarit yang sesuai. Direktur Keuangan MRT Jakarta Tuhiyat menyebutkan hitungan tarit, yaitu tidak lebih dari satu hingga 1,5 dolar AS, tau Rp13.000-Rp20.000, namun itu belum termasuk suntikan subsidi atau PSO dari Pemprov DKI Jakarta. Kalau idealnya Rp lO.OOO, artinya Pemda DKI harus memberikan PSO sekitar Rp8.000, kalau Rp12.000 subsidinya Rp6.000," katanya. Dongkrak dengan TOD Menurut, Guru Besar Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Danang Parikesit agar bisnis transportasi bisa berkelanjutan, maka suatu perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari tiket. Berkaca dari pengoperasian Mass Transit Railway (MTR) Hong Kong yang dinilai salah satu yang paling sukses di Asia, karena mengembangkan k(lwasan TOD di titik-titik stasiunnya. Sebuah studi, lanjut Danang, juga menunjukkan bahwa potensi terbesar MRT adalah pada kemampuan membangun wilayah. Pada awal pengoperasian MTR Hong Kong pada 1980-1990, menunjukkan kerugian, namun seiring dengan berkembangnya pembangunan TOD di kawasan sekitar stasiun, keuntungan yang didapat dari situ meroket dalam 10 tahun dan semakin jauh melampaui laba dari perusahaannya sendiri. "Artinya, kalaupun MTR Hong Kong ini menggratiskan penumpangnya, mereka masih untung," katanya. Padahal, MTR di sana tidak disubsidi dan harga tiket antarstasiun hanya sekitar Rp2 .500, meskipun pendapatan rata-rata penduduk Hong Kong lima sampai enam kali penduduk Jakarta. "Artinya bagaimana mengembalikan investasi MRT Jakarta Rp16 trilliun itu menjadi dua kali lipatnya yaitu Rp32 triliun, salah satu caranya, yaitu dengan TOD," ujar dia. Oanang mengatakan, dengan dikembangkannya TOD, peran moda transportasi lebih dari sekadar memindahkan orang, tetapi juga mendongkrak perekonomian daerah. PT MRT Jakarta sendiri telah ditugaskan untuk mengembangkan TOD Fase I berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2017. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 bahwa seluruh kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta Tahap 1 akan menjadi kawasan TOD. Terdapat dua rencana induk yang MRT Jakarta persiapkan, yaitu Fase I yang meliputi Dukuh Atas, Blok M-Sisingamangaraja, Koridor Fatmawati Raya (Cipete, Blok A dan Haji Nawi) dan Fatmawati. Sementara itu, untuk Fast II, di antaranya Bundara HI, Setiabudi, Bendungan Hilir dan Istora-Senayan. Diharapkan dengan hadirnya MRT, tidak hanya menjadi alternatif moda yang turut serta mengurai kemacetan Ibukota, tetapi juga mempercepat gerak roda perekonomian negara. (Oleh Juwita Trisna Rahayu, Editor: Gilang Galiartha, COPYRIGHT © ANTARA 2017) 12. Kerjakan tugas-tugas berikut ini secara mandiri! d. Identifikasi informasi-informasi yang merupakan fakta!

11

1.0

Jawaban terverifikasi

Tentukan ide pokok pada teks argumentasi di bawah ini! Diversifikasi untuk Ketahanan Pangan Ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini. Tingginya tingkat ketergantungan pada beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadikan bangsa ini cukup rentan dalam hal kedaulatan pangan. Data yang ada menunjukkan tingkat konsumsi beras mencapai 94,9 kg per kapita per tahun dengan total kebutuhan mencapai 29,6 juta ton per tahun. Konsumsi yang besar ini membuat Indonesia tidak dapat terhindar dari upaya impor beras. Memang produksi beras lebih tinggi daripada kebutuhan, tetapi pemerintah butuh impor sebagai persediaan untuk mengendalikan harga di pasaran. Dari data pada 1954, komposisi karbohidrat dalam struktur menu bangsa kita menunjukkan proporsi beras hanya 53,5%. Sisanya dipenuhi dari ubi kayu (22,6%), jagung (18,9% ), dan kentang (4,99%). Akan tetapi, kondisi itu terus berubah pada era Orde Baru. Pada akhir 80-an, proporsi beras semakin dominan mencapai 81,1%, sisanya ubi kayu (10,02%) dan jagung (7,82 %). Orde Baru makin mendorong beras untuk menjadi bahan pangan utama di seluruh Indonesia. Penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan. Kini upaya mengembalikan keragaman pangan tengah dilakukan oleh pemerintahan melalui Gerakan Diversifikasi Pangan yang dipelopori Kementerian Pertanian. Gerakan ini serentak dimulai di 34 provinsi di seluruh Indonesia sebagai antisipasi krisis pangan. Gerak- an ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan konsumsi beras dan sebagai penyedia sumber pangan alternatif berupa sumber karbohidrat lokal nonberas. Dengan demikian, konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lain pun diharapkan terus meningkat. Kementerian Pertanian mengajak seluruh gubernur dan bupati/ wali kota untuk bersinergi menguatkan gerakan diversifikasi pangan ini dalam upaya mengukuhkan ketahanan pangan. Kita akan kembali meneguhkan bahwa bangsa ini punya keanekaragaman pangan yang besar, tidak hanya beras yang membuat kenyang. Hal ini ditindaklanjuti dengan gerakan di sejumlah daerah yang mengeluarkan kebijakan sehari tanpa nasi. Akan tetapi, kebijakan itu tidak pernah efektif dilaksanakan. Perlu keteladanan dari kepala daerah untuk mulai memelopori mengonsumsi pangan lokal. Upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada 2024. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan lokal. Namun, upaya ini tentu tidak mudah. Membalikkan persepsi masyarakat untuk mengganti beras dengan komoditas lain harus diikuti dengan kebijakan dan aksi kampanye yang masif. Pekerjaan rumah lainnya, pasokan bahan pangan nonberas harus bisa diandalkan. Pemerintah tidak bisa tiba-tiba memaksakan kebijakan diversifikasi pangan jika produksi pangan lokal, seperti umbi- umbian, di setiap wilayah belum bisa ditingkatkan. Ketersediaan bahan baku yang terbatas dan harga yang kurang kompetitif dibanding dengan komoditas pangan utama, yakni beras masih menjadi kendala terbesar. Sinergi dari semua pihak untuk mengangkat produk pangan lokal selain beras memang harus sudah mulai dilaksanakan dengan segera di 34 provinsi di Indonesia.

1

0.0

Jawaban terverifikasi