Donita V

04 Juni 2024 12:33

Iklan

Donita V

04 Juni 2024 12:33

Pertanyaan

1. jelaskan hubungan antara sistem pembayaran yang efisien dengan efektivitas tugas bank sentral dalam bidang moneter dan perbankan. 2. sebutkan bentuk alat pembayaran nontunai selain kartu ATM dan debit yang umum digunakan di Indonesia, serta menjelaskan penggunaannya 3. jelaskan peran bank dan lembaga jasa keuangan non-bank dalam menawarkan produk kepada masyarakat untuk mencegah pinjaman online ilegal. 4 . bagaimana praktik pengelolaan dana pensiun oleh perusahaan dan mengusulkan langkah yang tepat untuk memperoleh haknya 5. apa saja jenis lembaga jasa keuangan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan usaha sesuai dengan kondisi perusahaan.

1. jelaskan hubungan antara sistem pembayaran yang efisien dengan efektivitas tugas bank sentral dalam bidang moneter dan perbankan.

2. sebutkan bentuk alat pembayaran nontunai selain kartu ATM dan debit yang umum digunakan di Indonesia, serta menjelaskan penggunaannya

3. jelaskan peran bank dan lembaga jasa keuangan non-bank dalam menawarkan produk kepada masyarakat untuk mencegah pinjaman online ilegal.

4 . bagaimana praktik pengelolaan dana pensiun oleh perusahaan dan mengusulkan langkah yang tepat untuk memperoleh haknya

5. apa saja jenis lembaga jasa keuangan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan usaha sesuai dengan kondisi perusahaan.

8 dari 10 siswa nilainya naik

dengan paket belajar pilihan

Habis dalam

01

:

12

:

33

:

56

Klaim

5

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Navniaaa N

05 Juni 2024 03:45

Jawaban terverifikasi

<p>1. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Secara tidak langsung, jumlah uang yang beredar tersebut akan berdampak pada stabilitas harga produk barang dan jasa.</p><p>Salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi terkait dengan sistem pembayaran. Hal ini mencakup penetapan standar, prosedur, dan infrastruktur yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan pembayaran, bank, dan institusi keuangan lainnya.</p><p><br>2. <strong>Jenis-jenis Alat Pembayaran Non Tunai-</strong></p><p>a. Kartu Debit. Jenis <strong>alat pembayaran non tunai</strong> pertama.Jika <strong>ada</strong> kartu debit, maka ya temannya adalah kartu kredit.&nbsp;</p><p>b. Cek adalah instrumen <strong>pembayaran non tunai</strong> yang lebih tradisional. cara penggunaan kartu debit - mekanisme umum adalah digesek pada mesin EDC, lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan penggunaan, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan pin ke mesin EDC saat melakukan transaksi.</p><p>c. Nota cara penggunaan - digunakan untuk pembayaran tunai sebagai bukti yang ditulis oleh orang yang bersangkutan&nbsp;</p><p>d. Uang Elektronik cara penggunaan - bisa melalui transfer atau scan&nbsp;</p><p>e. QRIS cara penggunaan - melalui scan barcode dan masukan saldo uang yg diminta</p><p>f. Bilyet Giro cara penggunaan -Mencantumkan nama, nomor <strong>bilyet giro</strong>, nama Bank Tertarik, dan perintah yang jelas serta tidak bersyarat ketika mencetak <strong>bilyet giro</strong>.</p><ol><li>Memverifikasi <strong>bilyet giro</strong> yang akan ditarik oleh Penarik.</li><li>Menatausahakan <strong>bilyet giro</strong> yang akan diberikan kepada Penarik.</li><li>Menatausahakan rekening <strong>giro</strong> penarik.</li></ol><p><br>3. Upaya yang dilakukan oleh OJK adalah mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan dan juga mengatasi pinjaman online ilegal, pihak satgas investasi menemukan 172 pinjaman online, hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan pinjaman online ilegal.</p><p>Salah satu langkah preventif yang dilakukan OJK adalah memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat. OJK juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi dan iklan layanan masyarakat terkait investasi bodong.</p><p>4. Strategi Pengelolaan Dana Pensiun -</p><p>a. Mulai Menyisihkan Dana Pensiun Sejak Dini.</p><p>b. Menghitung Kebutuhan Dana Pensiun.</p><p>c. Investasi yang Diversifikasi.&nbsp;</p><p>d. Revisi dan Perbarui Rencana Pensiun Secara Berkala.&nbsp;</p><p>e. Manfaatkan Program Pensiun dari Perusahaan.&nbsp;</p><p>f. Edukasi Keuangan.&nbsp;</p><p>g. Perencanaan Pajak yang Cermat.</p><p>Dana pensiun memberikan jaminan keamanan finansial bagi individu setelah mereka pensiun dari pekerjaan aktif. Ini memastikan bahwa seseorang memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah masa kerja berakhir.</p><p><br>&nbsp;</p><p>5. Sebutkan apa saja jasa jasa keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan?rupa layanan jasa perbankan.</p><p>Surat Kredit Berdokumen (Letter of Credit atau L/C)&nbsp;</p><p>Bank Garansi.&nbsp;</p><p>Inkaso.&nbsp;</p><p>Kliring.&nbsp;</p><p>Transfer.&nbsp;</p><p>Safe Deposit Box. (tempat yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumen file uang hingga benda benda berharga dalam sebuah brankas)</p><p>Uang Elektronik (Stored Value Card)</p><p><br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

1. Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Secara tidak langsung, jumlah uang yang beredar tersebut akan berdampak pada stabilitas harga produk barang dan jasa.

Salah satu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan regulasi terkait dengan sistem pembayaran. Hal ini mencakup penetapan standar, prosedur, dan infrastruktur yang harus dipatuhi oleh penyelenggara layanan pembayaran, bank, dan institusi keuangan lainnya.


2. Jenis-jenis Alat Pembayaran Non Tunai-

a. Kartu Debit. Jenis alat pembayaran non tunai pertama.Jika ada kartu debit, maka ya temannya adalah kartu kredit. 

b. Cek adalah instrumen pembayaran non tunai yang lebih tradisional. cara penggunaan kartu debit - mekanisme umum adalah digesek pada mesin EDC, lalu saldo yang terdapat di bank akan dipotong secara otomatis. Untuk keamanan penggunaan, biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan pin ke mesin EDC saat melakukan transaksi.

c. Nota cara penggunaan - digunakan untuk pembayaran tunai sebagai bukti yang ditulis oleh orang yang bersangkutan 

d. Uang Elektronik cara penggunaan - bisa melalui transfer atau scan 

e. QRIS cara penggunaan - melalui scan barcode dan masukan saldo uang yg diminta

f. Bilyet Giro cara penggunaan -Mencantumkan nama, nomor bilyet giro, nama Bank Tertarik, dan perintah yang jelas serta tidak bersyarat ketika mencetak bilyet giro.

  1. Memverifikasi bilyet giro yang akan ditarik oleh Penarik.
  2. Menatausahakan bilyet giro yang akan diberikan kepada Penarik.
  3. Menatausahakan rekening giro penarik.


3. Upaya yang dilakukan oleh OJK adalah mengatur dan mengawasi setiap perilaku pada kegiatan jasa keuangan dan juga mengatasi pinjaman online ilegal, pihak satgas investasi menemukan 172 pinjaman online, hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan pinjaman online ilegal.

Salah satu langkah preventif yang dilakukan OJK adalah memperkenalkan produk-produk dan layanan jasa keuangan yang dapat menjadi sarana investasi yang aman sekaligus menguntungkan bagi masyarakat. OJK juga meningkatkan kesadaran masyarakat dengan edukasi dan iklan layanan masyarakat terkait investasi bodong.

4. Strategi Pengelolaan Dana Pensiun -

a. Mulai Menyisihkan Dana Pensiun Sejak Dini.

b. Menghitung Kebutuhan Dana Pensiun.

c. Investasi yang Diversifikasi. 

d. Revisi dan Perbarui Rencana Pensiun Secara Berkala. 

e. Manfaatkan Program Pensiun dari Perusahaan. 

f. Edukasi Keuangan. 

g. Perencanaan Pajak yang Cermat.

Dana pensiun memberikan jaminan keamanan finansial bagi individu setelah mereka pensiun dari pekerjaan aktif. Ini memastikan bahwa seseorang memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah masa kerja berakhir.


 

5. Sebutkan apa saja jasa jasa keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan?rupa layanan jasa perbankan.

Surat Kredit Berdokumen (Letter of Credit atau L/C) 

Bank Garansi. 

Inkaso. 

Kliring. 

Transfer. 

Safe Deposit Box. (tempat yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumen file uang hingga benda benda berharga dalam sebuah brankas)

Uang Elektronik (Stored Value Card)


 

 


Iklan

Nanda R

Community

09 Juni 2024 01:09

Jawaban terverifikasi

<p><strong>1. Hubungan Antara Sistem Pembayaran yang Efisien dengan Efektivitas Tugas Bank Sentral dalam Bidang Moneter dan Perbankan</strong></p><p>Sistem pembayaran yang efisien sangat penting untuk efektivitas tugas bank sentral dalam bidang moneter dan perbankan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut:</p><p><strong>Stabilitas Moneter</strong>: Sistem pembayaran yang efisien memungkinkan transaksi keuangan terjadi dengan cepat dan aman, yang membantu menjaga stabilitas moneter. Bank sentral dapat lebih mudah memonitor dan mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian.</p><p><strong>Transmisi Kebijakan Moneter</strong>: Dengan sistem pembayaran yang efisien, kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dapat lebih cepat dan efektif disalurkan ke seluruh sektor ekonomi. Ini memungkinkan bank sentral untuk mencapai target inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik.</p><p><strong>Kepercayaan Publik</strong>: Efisiensi dalam sistem pembayaran meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan perbankan. Kepercayaan ini penting untuk stabilitas ekonomi dan keberhasilan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral.</p><p><strong>Pengawasan dan Regulasi</strong>: Sistem pembayaran yang efisien memudahkan bank sentral dalam melakukan pengawasan dan regulasi terhadap aktivitas perbankan dan keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko sistemik dan menjaga kesehatan sektor perbankan.</p><p><strong>2. Bentuk Alat Pembayaran Nontunai selain Kartu ATM dan Debit yang Umum Digunakan di Indonesia</strong></p><p>Selain kartu ATM dan debit, beberapa bentuk alat pembayaran nontunai yang umum digunakan di Indonesia meliputi:</p><p><strong>E-Wallet (Dompet Elektronik)</strong>: Aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara elektronik melalui ponsel mereka. E-wallet dapat digunakan untuk berbagai transaksi, mulai dari belanja online, pembayaran tagihan, hingga transfer uang.</p><p><strong>Mobile Banking</strong>: Layanan yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui aplikasi di ponsel mereka. Pengguna dapat mentransfer dana, membayar tagihan, membeli pulsa, dan berbagai layanan lainnya.</p><p><strong>QR Code Payment</strong>: Pembayaran menggunakan kode QR semakin populer di Indonesia. Pengguna hanya perlu memindai kode QR yang disediakan oleh merchant menggunakan aplikasi e-wallet atau mobile banking mereka untuk melakukan pembayaran.</p><p><strong>Internet Banking</strong>: Layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi melalui situs web bank. Internet banking memudahkan transfer dana, pembayaran tagihan, dan layanan perbankan lainnya.</p><p><strong>3. Peran Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal</strong></p><p>Bank dan lembaga jasa keuangan non-bank dapat berperan penting dalam mencegah pinjaman online ilegal melalui beberapa cara:</p><p><strong>Pendidikan dan Literasi Keuangan</strong>: Bank dan lembaga keuangan non-bank harus aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menghindari pinjaman online ilegal, serta tentang pentingnya meminjam dari sumber yang resmi dan terpercaya.</p><p><strong>Penyediaan Produk Pinjaman yang Kompetitif</strong>: Dengan menawarkan produk pinjaman yang kompetitif, mudah diakses, dan dengan proses yang transparan, bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menarik masyarakat dari menggunakan layanan pinjaman ilegal.</p><p><strong>Kerja Sama dengan Otoritas Keuangan</strong>: Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk mengidentifikasi dan melaporkan praktik pinjaman ilegal, serta membantu dalam penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman ilegal.</p><p><strong>4. Praktik Pengelolaan Dana Pensiun oleh Perusahaan dan Langkah untuk Memperoleh Hak</strong></p><p><strong>Praktik Pengelolaan Dana Pensiun</strong>: Perusahaan biasanya mengelola dana pensiun melalui program pensiun manfaat pasti atau iuran pasti. Dana pensiun ini dikelola oleh manajer investasi profesional yang bertanggung jawab untuk menginvestasikan dana tersebut guna menghasilkan keuntungan bagi karyawan saat pensiun.</p><p><strong>Langkah untuk Memperoleh Hak Pensiun</strong>:</p><ul><li><strong>Pendidikan dan Informasi</strong>: Karyawan harus diberikan informasi yang jelas tentang hak pensiun mereka dan cara mengakses dana pensiun tersebut.</li><li><strong>Kepatuhan terhadap Regulasi</strong>: Perusahaan harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dana pensiun dan memastikan bahwa iuran yang disetor sesuai dengan ketentuan.</li><li><strong>Konsultasi dan Bantuan</strong>: Perusahaan harus menyediakan layanan konsultasi untuk membantu karyawan dalam merencanakan pensiun mereka dan menjelaskan prosedur untuk mengklaim manfaat pensiun.</li></ul><p><strong>5. Jenis Lembaga Jasa Keuangan untuk Memenuhi Kebutuhan Pendanaan Usaha</strong></p><p>Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan usaha, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa jenis lembaga jasa keuangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka:</p><p><strong>Bank Komersial</strong>: Menyediakan berbagai produk pinjaman, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank juga menawarkan fasilitas overdraft dan jalur kredit yang dapat membantu dalam pengelolaan arus kas.</p><p><strong>Lembaga Pembiayaan (Multifinance)</strong>: Menawarkan pembiayaan untuk pembelian aset tetap seperti kendaraan, mesin, dan peralatan lainnya. Lembaga ini juga menyediakan layanan leasing dan factoring.</p><p><strong>Venture Capital dan Private Equity</strong>: Sumber pendanaan ini cocok untuk perusahaan startup atau yang sedang berkembang pesat. Mereka menyediakan modal ventura sebagai imbalan atas kepemilikan saham di perusahaan tersebut.</p><p><strong>Perusahaan Fintech</strong>: Menawarkan layanan pinjaman online dengan proses yang cepat dan mudah. Fintech biasanya menyediakan pinjaman berbasis teknologi dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan bank tradisional.</p><p><strong>Koperasi Simpan Pinjam</strong>: Menyediakan pinjaman dengan bunga rendah bagi anggota koperasi. Koperasi ini bisa menjadi alternatif pendanaan bagi usaha kecil dan menengah yang kesulitan mengakses pinjaman dari bank.</p><p><strong>Pasar Modal</strong>: Perusahaan dapat mencari pendanaan melalui penerbitan saham atau obligasi di pasar modal. Ini cocok untuk perusahaan yang sudah memiliki track record yang baik dan ingin mendapatkan dana dalam jumlah besar.</p>

1. Hubungan Antara Sistem Pembayaran yang Efisien dengan Efektivitas Tugas Bank Sentral dalam Bidang Moneter dan Perbankan

Sistem pembayaran yang efisien sangat penting untuk efektivitas tugas bank sentral dalam bidang moneter dan perbankan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut:

Stabilitas Moneter: Sistem pembayaran yang efisien memungkinkan transaksi keuangan terjadi dengan cepat dan aman, yang membantu menjaga stabilitas moneter. Bank sentral dapat lebih mudah memonitor dan mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian.

Transmisi Kebijakan Moneter: Dengan sistem pembayaran yang efisien, kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dapat lebih cepat dan efektif disalurkan ke seluruh sektor ekonomi. Ini memungkinkan bank sentral untuk mencapai target inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan lebih baik.

Kepercayaan Publik: Efisiensi dalam sistem pembayaran meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan perbankan. Kepercayaan ini penting untuk stabilitas ekonomi dan keberhasilan kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral.

Pengawasan dan Regulasi: Sistem pembayaran yang efisien memudahkan bank sentral dalam melakukan pengawasan dan regulasi terhadap aktivitas perbankan dan keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko sistemik dan menjaga kesehatan sektor perbankan.

2. Bentuk Alat Pembayaran Nontunai selain Kartu ATM dan Debit yang Umum Digunakan di Indonesia

Selain kartu ATM dan debit, beberapa bentuk alat pembayaran nontunai yang umum digunakan di Indonesia meliputi:

E-Wallet (Dompet Elektronik): Aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara elektronik melalui ponsel mereka. E-wallet dapat digunakan untuk berbagai transaksi, mulai dari belanja online, pembayaran tagihan, hingga transfer uang.

Mobile Banking: Layanan yang disediakan oleh bank yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui aplikasi di ponsel mereka. Pengguna dapat mentransfer dana, membayar tagihan, membeli pulsa, dan berbagai layanan lainnya.

QR Code Payment: Pembayaran menggunakan kode QR semakin populer di Indonesia. Pengguna hanya perlu memindai kode QR yang disediakan oleh merchant menggunakan aplikasi e-wallet atau mobile banking mereka untuk melakukan pembayaran.

Internet Banking: Layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi melalui situs web bank. Internet banking memudahkan transfer dana, pembayaran tagihan, dan layanan perbankan lainnya.

3. Peran Bank dan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam Mencegah Pinjaman Online Ilegal

Bank dan lembaga jasa keuangan non-bank dapat berperan penting dalam mencegah pinjaman online ilegal melalui beberapa cara:

Pendidikan dan Literasi Keuangan: Bank dan lembaga keuangan non-bank harus aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi dan menghindari pinjaman online ilegal, serta tentang pentingnya meminjam dari sumber yang resmi dan terpercaya.

Penyediaan Produk Pinjaman yang Kompetitif: Dengan menawarkan produk pinjaman yang kompetitif, mudah diakses, dan dengan proses yang transparan, bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menarik masyarakat dari menggunakan layanan pinjaman ilegal.

Kerja Sama dengan Otoritas Keuangan: Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk mengidentifikasi dan melaporkan praktik pinjaman ilegal, serta membantu dalam penegakan hukum terhadap pelaku pinjaman ilegal.

4. Praktik Pengelolaan Dana Pensiun oleh Perusahaan dan Langkah untuk Memperoleh Hak

Praktik Pengelolaan Dana Pensiun: Perusahaan biasanya mengelola dana pensiun melalui program pensiun manfaat pasti atau iuran pasti. Dana pensiun ini dikelola oleh manajer investasi profesional yang bertanggung jawab untuk menginvestasikan dana tersebut guna menghasilkan keuntungan bagi karyawan saat pensiun.

Langkah untuk Memperoleh Hak Pensiun:

  • Pendidikan dan Informasi: Karyawan harus diberikan informasi yang jelas tentang hak pensiun mereka dan cara mengakses dana pensiun tersebut.
  • Kepatuhan terhadap Regulasi: Perusahaan harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dana pensiun dan memastikan bahwa iuran yang disetor sesuai dengan ketentuan.
  • Konsultasi dan Bantuan: Perusahaan harus menyediakan layanan konsultasi untuk membantu karyawan dalam merencanakan pensiun mereka dan menjelaskan prosedur untuk mengklaim manfaat pensiun.

5. Jenis Lembaga Jasa Keuangan untuk Memenuhi Kebutuhan Pendanaan Usaha

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan usaha, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa jenis lembaga jasa keuangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka:

Bank Komersial: Menyediakan berbagai produk pinjaman, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank juga menawarkan fasilitas overdraft dan jalur kredit yang dapat membantu dalam pengelolaan arus kas.

Lembaga Pembiayaan (Multifinance): Menawarkan pembiayaan untuk pembelian aset tetap seperti kendaraan, mesin, dan peralatan lainnya. Lembaga ini juga menyediakan layanan leasing dan factoring.

Venture Capital dan Private Equity: Sumber pendanaan ini cocok untuk perusahaan startup atau yang sedang berkembang pesat. Mereka menyediakan modal ventura sebagai imbalan atas kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

Perusahaan Fintech: Menawarkan layanan pinjaman online dengan proses yang cepat dan mudah. Fintech biasanya menyediakan pinjaman berbasis teknologi dengan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan bank tradisional.

Koperasi Simpan Pinjam: Menyediakan pinjaman dengan bunga rendah bagi anggota koperasi. Koperasi ini bisa menjadi alternatif pendanaan bagi usaha kecil dan menengah yang kesulitan mengakses pinjaman dari bank.

Pasar Modal: Perusahaan dapat mencari pendanaan melalui penerbitan saham atau obligasi di pasar modal. Ini cocok untuk perusahaan yang sudah memiliki track record yang baik dan ingin mendapatkan dana dalam jumlah besar.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

1. Sebuah perusahaan investasi ilegal berhasil menarik dana masyarakat dalam jumlah besar sebelum akhirnya diketahui dan ditutup oleh OJK. Analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh OJK untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. 2. Pada tahun 2020, OJK mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi kredit bagi nasabah yang terdampak pandemi COVID-19. Diskusikan dampak kebijakan ini terhadap sektor perbankan dan ekonomi secara umum.

5

0.0

Jawaban terverifikasi

Soal Pilihan Ganda tentang Ekonomi. Perhatikan kutipan korupsi berikut! Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022. ICW mencatat data ini berdasarkan putusan korupsi yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Data detailnya seperti berikut ini : Tahun 2013 : Rp3,46 triliun Tahun 2014 : Rp10,69 triliun Tahun 2015 : Rp1,74 triliun Tahun 2016 : Rp3,08 triliun Tahun 2017 : Rp29,42 triliun Tahun 2018 : Rp9,29 triliun Tahun 2019 : Rp12 triliun Tahun 2020 : Rp56,74 triliun Tahun 2021 : Rp62,93 triliun Tahun 2022 : Rp48,79 triliun Dalam buku edukasi antikorupsi Pantang Korupsi Sampai Mati (KPK: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, apakah secara nyata kerugian negara memang terjadi atau tidak, bukanlah hal yang penting. ↓ Bayangkan saja betapa mirisnya negara Indonesia jika korupsi ini diteruskan. Maka Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Alhasil skor anti korupsi jadi menurun, dari 40 poin menjadi 34 poin. Berdasarkan kutipan diatas, yang dirasakan oleh penduduk dan cara mengatasi situasi tersebut adalah .... A. Pata penduduk merasa sedih dan pasrah terhadap situasi negara Indonesia. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan peraturan tentang anti korupsi, bahwa siapapun yang melakukan korupsi akan dihukum sesuai UUD. B. Penduduk merasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Solusi yang bisa dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting menolak dan melaporkan tindakan korupsi. C. Prihatin dengan KPK yang justru diramaikan dengan kasus dugaan pelanggaran etik. Padahal kondisi lembaga sedang terpuruk setelah Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri menjadi tersangka korupsi. Akibatnya para rakyatnya jadi tidak percaya lagi sama KPK. Solusinya ada menegakkan keadilan negeri. D. Korupsi berdampak begitu besar bagi negara &amp; masyarakat. Salah satunya, kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Cara mengatasinya adalah membuat sebuah peraturan UUD tentang korupsi, dimana pemeriksaan penjabat dilakukan secara menyeluruh bagi seluruh penjabat negeri. E. Para warga merasa kecewa &amp; marah terhadap pemerintah negara. Karena semua pajak yang mereka bayar jadi sia-sia. Jadi, dia mengatakan celah tersebut akan hilang jika wajib pajak taat aturan dan tak berupaya mengurangi pajak yang harusnya dibayarkan. Dia berharap celah tersebut bisa ditutup untuk mencegah korupsi. Tingkat kesulitan : Nearly impossible (HOTS/Menciptakan) : 🤯 Jawab dengam benar. Jika jawaban salah, maka bintang tidak akan dinilai.

3

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan