Farelia G

07 Februari 2024 02:48

Iklan

Farelia G

07 Februari 2024 02:48

Pertanyaan

5. BI, OJK, ataupun LPS merupakan lembaga independen negara yang memiliki peranan masing- masing dalam upaya menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Analisislah keterkaitan antara BI, OJK, dan LPS dalam industri perbankan!

5. BI, OJK, ataupun LPS merupakan lembaga independen negara yang memiliki peranan masing- masing dalam upaya menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Analisislah keterkaitan antara BI, OJK, dan LPS dalam industri perbankan!

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

15

:

58

:

39

Klaim

4

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

Erwin A

Community

07 Februari 2024 03:22

Jawaban terverifikasi

<h2>Keterkaitan BI, OJK, dan LPS dalam Industri Perbankan</h2><p>Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan tiga lembaga independen yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling terkait dalam industri perbankan.</p><p><strong>Berikut adalah analisis keterkaitan antara BI, OJK, dan LPS dalam industri perbankan:</strong></p><p><strong>1. Peran BI:</strong></p><ul><li><strong>Menjaga stabilitas moneter:</strong> BI bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter. Hal ini dilakukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, suku bunga, dan inflasi.</li><li><strong>Mengawasi dan mengatur sistem pembayaran:</strong> BI bertugas untuk mengawasi dan mengatur sistem pembayaran nasional agar berjalan dengan lancar dan aman.</li><li><strong>Menjaga stabilitas sistem keuangan:</strong> BI turut menjaga stabilitas sistem keuangan dengan melakukan berbagai kebijakan, seperti pengaturan makroprudensial dan penyelesaian krisis keuangan.</li></ul><p><strong>2. Peran OJK:</strong></p><ul><li><strong>Mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan:</strong> OJK bertugas untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi.</li><li><strong>Melindungi konsumen:</strong> OJK bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak sehat di sektor jasa keuangan.</li><li><strong>Mengembangkan industri jasa keuangan:</strong> OJK bertugas untuk mengembangkan industri jasa keuangan agar menjadi lebih efisien, kompetitif, dan berdaya saing.</li></ul><p><strong>3. Peran LPS:</strong></p><ul><li><strong>Menjamin simpanan nasabah:</strong> LPS bertugas untuk menjamin simpanan nasabah bank jika bank mengalami kesulitan keuangan.</li><li><strong>Menjaga stabilitas sistem keuangan:</strong> LPS turut menjaga stabilitas sistem keuangan dengan melakukan penjaminan simpanan dan penyelesaian bank gagal.</li></ul><p><strong>Keterkaitan:</strong></p><ul><li><strong>BI, OJK, dan LPS bekerja sama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.</strong> BI sebagai bank sentral memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. OJK sebagai regulator dan supervisor industri jasa keuangan bertugas untuk mengawasi dan mengatur perbankan dan lembaga keuangan lainnya. LPS sebagai penjamin simpanan nasabah membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.</li><li><strong>Ketiga lembaga ini saling bertukar informasi dan data untuk mendukung tugas dan fungsinya masing-masing.</strong> BI menyediakan data dan informasi tentang kondisi makroekonomi dan sistem keuangan kepada OJK dan LPS. OJK dan LPS memberikan informasi tentang kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada BI.</li><li><strong>Ketiga lembaga ini juga bekerja sama dalam menangani krisis keuangan.</strong> BI, OJK, dan LPS bersama-sama melakukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.</li></ul><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>BI, OJK, dan LPS memiliki peran penting dan saling terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga lembaga ini bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing.</p><p><strong>Contoh:</strong></p><ul><li>BI mengeluarkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Hal ini akan berdampak pada suku bunga bank dan ultimately, pada kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat. OJK kemudian akan mengawasi dan mengatur bank-bank tersebut untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan sehat dan prudential. LPS, di sisi lain, akan menjamin simpanan nasabah bank sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap sistem perbankan.</li></ul><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Keberhasilan BI, OJK, dan LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing akan sangat menentukan stabilitas dan kesehatan sistem keuangan di Indonesia. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar ketiga lembaga ini sangatlah penting untuk mencapai tujuan tersebut.</p>

Keterkaitan BI, OJK, dan LPS dalam Industri Perbankan

Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan tiga lembaga independen yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi dan tanggung jawab yang saling terkait dalam industri perbankan.

Berikut adalah analisis keterkaitan antara BI, OJK, dan LPS dalam industri perbankan:

1. Peran BI:

  • Menjaga stabilitas moneter: BI bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter. Hal ini dilakukan dengan mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, suku bunga, dan inflasi.
  • Mengawasi dan mengatur sistem pembayaran: BI bertugas untuk mengawasi dan mengatur sistem pembayaran nasional agar berjalan dengan lancar dan aman.
  • Menjaga stabilitas sistem keuangan: BI turut menjaga stabilitas sistem keuangan dengan melakukan berbagai kebijakan, seperti pengaturan makroprudensial dan penyelesaian krisis keuangan.

2. Peran OJK:

  • Mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan: OJK bertugas untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi.
  • Melindungi konsumen: OJK bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak sehat di sektor jasa keuangan.
  • Mengembangkan industri jasa keuangan: OJK bertugas untuk mengembangkan industri jasa keuangan agar menjadi lebih efisien, kompetitif, dan berdaya saing.

3. Peran LPS:

  • Menjamin simpanan nasabah: LPS bertugas untuk menjamin simpanan nasabah bank jika bank mengalami kesulitan keuangan.
  • Menjaga stabilitas sistem keuangan: LPS turut menjaga stabilitas sistem keuangan dengan melakukan penjaminan simpanan dan penyelesaian bank gagal.

Keterkaitan:

  • BI, OJK, dan LPS bekerja sama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. BI sebagai bank sentral memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. OJK sebagai regulator dan supervisor industri jasa keuangan bertugas untuk mengawasi dan mengatur perbankan dan lembaga keuangan lainnya. LPS sebagai penjamin simpanan nasabah membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.
  • Ketiga lembaga ini saling bertukar informasi dan data untuk mendukung tugas dan fungsinya masing-masing. BI menyediakan data dan informasi tentang kondisi makroekonomi dan sistem keuangan kepada OJK dan LPS. OJK dan LPS memberikan informasi tentang kondisi perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada BI.
  • Ketiga lembaga ini juga bekerja sama dalam menangani krisis keuangan. BI, OJK, dan LPS bersama-sama melakukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kesimpulan:

BI, OJK, dan LPS memiliki peran penting dan saling terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Ketiga lembaga ini bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing.

Contoh:

  • BI mengeluarkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Hal ini akan berdampak pada suku bunga bank dan ultimately, pada kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat. OJK kemudian akan mengawasi dan mengatur bank-bank tersebut untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan sehat dan prudential. LPS, di sisi lain, akan menjamin simpanan nasabah bank sehingga masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap sistem perbankan.

Kesimpulan:

Keberhasilan BI, OJK, dan LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing akan sangat menentukan stabilitas dan kesehatan sistem keuangan di Indonesia. Kerjasama dan koordinasi yang baik antar ketiga lembaga ini sangatlah penting untuk mencapai tujuan tersebut.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyabab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali... A. Pertentangan antar partai B. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali C. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan D. Terjadinya bentrokan antar etnis E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri 2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu... A. Masyumi D. PNI B. PKI E. NU C. PSI 3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan... A. Presidensial B. Liberalisme C. Parlementer D. Terpimpin E. Aristokrasi 4. Berdirinya partai partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan... A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat B. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang C. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia D. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 E. permintaan dari Presiden Soekarno. 5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... A. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar B. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia C. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. D. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan E. Mempermudah perundingan dengan Belanda 6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing.Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk... A. menghadapi terror Belanda B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat C. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda D. menciptakan pemerintahan tandingan E. mengadakan hubungan dengan luar negeri 7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain... A. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda B. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian . C. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia 8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh... A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah B. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi C. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah. D. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda 9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ... A. Menaikkan pajak dan bea Cukai B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor C. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI) D. Mengisi kas pemerintah yang kosong E. Mengedarkan uang secara besar besaran. 10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... A. Menasionalisasi De Javasche Bank B. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin C. Mendevaluasi mata uang rupiah D. Sistim ekonomi Gerakan Benteng E. Menyelenggarakan pinjaman Nasional

52

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

7

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

1. penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari masyarakat yang berkaitan demografi 2. penyebab perubahan sosial budaya yang terkait dengan fenomena globalisasi 3. Tanda-tanda sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi 4. Dampak modernisasi dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Kegiatan manusia di bidang ekonomi yang menunjukkan perubahan ke arah modernisasi 6. Contoh pengaruh modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap pola pikir masyarakat 7. Konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat seringkali mengalami kesalahan pahaman, salah satunya kesalahan tersebut menganggap jika menjadi modern adalah mengikuti... 8. arti dari globalisasi 9. Bentuk kearifan lokal di wilayah Madura yang berperan dalam pengelolaan SDA dan dukungan dalam bentuk kebudayaan 10. Syarat menjaga tradisi kearifan lokal di Nusantara 11. Ciri uang kartal, giral 12. Syarat melakukan kegiatan barter 13. Arti dari durability yang merupakan syarat sebuah benda bisa dikatakan sebagai uang 14. maksud token money dalam nilai intrinsik 15. maksud dengan satuan hitung dalam fungsi uang 16. fungsi uang 17. peranan dan maksud didirikan lembaga keuangan non-Bank / bukan bank 18. maksud dengan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan perbankan 19. tugas Bank Indonesia 20. tugas Bank Umum 21. kegiatan lembaga keuangan non-Bank 22. kelembagaan keuangan non-bank yang memiliki kegiatan yang dilakukan dengan operasi simpan pinjam 23. Lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi sebagai penggerak investasi dengan memperhatikan dan memasukan surat berharga 24. Nama lembaga keuangan non bank yang bertugas mengatasi para rensumen 25. Ciri" dari masyarakat ekonomi abad ke 21

13

5.0

Jawaban terverifikasi