Roboguru
SD
SMP
SMA
UTBK/SNBT

UTBK/SNBT Bahasa Indonesia: Pertanyaan, Jawaban, Latihan Soal & Pembahasan

Urutkan

Cassano C

10 Agustus 2022 06:08

Kasus kekerasan dengan pelaku ataupun korban anak, seperti yang dialami siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, seharusnya bisa dicegah jika pendidikan karakter berjalan efektif. Namun, pendidikan karakter bagi anak itu juga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arie Budhiman mengatakan, ada banyak aspek yang membentuk karakter individu anak sehingga penerapan pendidikan karakter juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Advokasi pendidikan karakter juga menjadi tanggung jawab orangtua dan pemerintah. "Bagaimanapun kasus kekerasan oleh anak bersifat kasuistik, tetapi ini menandakan kita benar-benar harus fokus pada pencegahan kekerasan dalam bentuk apa pun di masyarakat," tuturnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (10/4/2019). Seperti diberitakan sebelumnya, siswi SMP berinisial A (14) diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan. siswi SMA berinisial N (17), T (16), dan F (16). Kekerasan d iduga dipicu masalah pribadi dan sindir-menyindir di media sosial. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi pada 29 Maret lalu dan kasusnya dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pontianak Selatan pada 5 April. Selanjutnya, kasus ini ditangani Kepolisian Resor Kota Pontianak mulai 6 April 2019. Kemarin, Polresta Pontianak merilis hasil rekam medis yang menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan fisik pada korban A yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengatakan, baik korban maupun terduga pelaku sama-sama didampingi oleh KPPAD. Korban bahkan sudah mendapat pendampingan sejak awal pengaduan. Korban dan terduga pelaku sama-sama mendapatkan pendampingan untuk penyembuhan trauma. Kasus kekerasan anak ini pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden menilai peristiwa itu merupakan salah satu dampak negatif dari-perkembangan teknologi dan informasi, terutama media sosial. Ada persoalan dalam pola interaksi sosial antarmasyarakat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, para orangtua dan guru diharapkan mengawasi serta mendampingi anak-anak agar tidak terjebak pada pola interaksi sosial yang negatif. "Sekarang ini adalah masa transisi, kita harus hati-hati. Awasi betul anak-anak kita, jangan sampai terjebak pada pola interaksi sosial yang (kini) berubah," kata Presiden seusai menghadiri Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain menyampaikan prihatin atas kekerasan yang dialamiA, Presiden juga memerintahkan kepolisian untuk menangani kasus tersebut dengan tegas dan bijaksana. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyerukan agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. "Semua pihak harus menghormati proses penyidikan yang dilakukan kepolisian sehingga tidak ada persepsi yang salah terkait pelaku ataupun korban dan semua anak yang terlibat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya. Susanto mengimbau semua pihak, termasuk media, agar tidak menyebarkan identitas korban dan pelaku, baik nama anak maupun nama orangtua, alamat, dan sebagainya agar yang bersangkutan tidak mendapatkan stigma negatif dan berdampak kompleks. "Penyebaran identitas korban dan pelaku merupakan pelanggaran hukum," katanya. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke Pontianak. "Karena ini diduga ada unsur pidananya, seperti penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, sudah seharusnya diproses secara hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak," kata Nahar. (Sumber: Kompas, 11 April 2019) 13. Berdasarkan diagram, diketahui bahwa jumlah kasus anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah (perundungan) cenderung meningkat setiap tahunnya: Jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun A. 2018 B. 2017 C. 2016 D. 2015 E. 2014

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Vincenzo V

10 Agustus 2022 06:08

Kasus kekerasan dengan pelaku ataupun korban anak, seperti yang dialami siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, seharusnya bisa dicegah jika pendidikan karakter berjalan efektif. Namun, pendidikan karakter bagi anak itu juga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arie Budhiman mengatakan, ada banyak aspek yang membentuk karakter individu anak sehingga penerapan pendidikan karakter juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Advokasi pendidikan karakter juga menjadi tanggung jawab orangtua dan pemerintah. "Bagaimanapun kasus kekerasan oleh anak bersifat kasuistik, tetapi ini menandakan kita benar-benar harus fokus pada pencegahan kekerasan dalam bentuk apa pun di masyarakat," tuturnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (10/4/2019). Seperti diberitakan sebelumnya, siswi SMP berinisial A (14) diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan. siswi SMA berinisial N (17), T (16), dan F (16). Kekerasan d iduga dipicu masalah pribadi dan sindir-menyindir di media sosial. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi pada 29 Maret lalu dan kasusnya dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pontianak Selatan pada 5 April. Selanjutnya, kasus ini ditangani Kepolisian Resor Kota Pontianak mulai 6 April 2019. Kemarin, Polresta Pontianak merilis hasil rekam medis yang menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan fisik pada korban A yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengatakan, baik korban maupun terduga pelaku sama-sama didampingi oleh KPPAD. Korban bahkan sudah mendapat pendampingan sejak awal pengaduan. Korban dan terduga pelaku sama-sama mendapatkan pendampingan untuk penyembuhan trauma. Kasus kekerasan anak ini pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden menilai peristiwa itu merupakan salah satu dampak negatif dari-perkembangan teknologi dan informasi, terutama media sosial. Ada persoalan dalam pola interaksi sosial antarmasyarakat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, para orangtua dan guru diharapkan mengawasi serta mendampingi anak-anak agar tidak terjebak pada pola interaksi sosial yang negatif. "Sekarang ini adalah masa transisi, kita harus hati-hati. Awasi betul anak-anak kita, jangan sampai terjebak pada pola interaksi sosial yang (kini) berubah," kata Presiden seusai menghadiri Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain menyampaikan prihatin atas kekerasan yang dialamiA, Presiden juga memerintahkan kepolisian untuk menangani kasus tersebut dengan tegas dan bijaksana. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyerukan agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. "Semua pihak harus menghormati proses penyidikan yang dilakukan kepolisian sehingga tidak ada persepsi yang salah terkait pelaku ataupun korban dan semua anak yang terlibat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya. Susanto mengimbau semua pihak, termasuk media, agar tidak menyebarkan identitas korban dan pelaku, baik nama anak maupun nama orangtua, alamat, dan sebagainya agar yang bersangkutan tidak mendapatkan stigma negatif dan berdampak kompleks. "Penyebaran identitas korban dan pelaku merupakan pelanggaran hukum," katanya. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke Pontianak. "Karena ini diduga ada unsur pidananya, seperti penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, sudah seharusnya diproses secara hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak," kata Nahar. (Sumber: Kompas, 11 April 2019) 12. Berdasarkan diagram, tingkat kekerasan seksual terhadap anak usia di bawah umur paling parah terjadi di tahun .... A. 2012 B. 2013 C. 2014 D. 2015 E. 2018

alt

5

1

Jawaban terverifikasi

Ahn H

10 Agustus 2022 06:08

Kasus kekerasan dengan pelaku ataupun korban anak, seperti yang dialami siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, seharusnya bisa dicegah jika pendidikan karakter berjalan efektif. Namun, pendidikan karakter bagi anak itu juga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arie Budhiman mengatakan, ada banyak aspek yang membentuk karakter individu anak sehingga penerapan pendidikan karakter juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Advokasi pendidikan karakter juga menjadi tanggung jawab orangtua dan pemerintah. "Bagaimanapun kasus kekerasan oleh anak bersifat kasuistik, tetapi ini menandakan kita benar-benar harus fokus pada pencegahan kekerasan dalam bentuk apa pun di masyarakat," tuturnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (10/4/2019). Seperti diberitakan sebelumnya, siswi SMP berinisial A (14) diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan. siswi SMA berinisial N (17), T (16), dan F (16). Kekerasan d iduga dipicu masalah pribadi dan sindir-menyindir di media sosial. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi pada 29 Maret lalu dan kasusnya dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pontianak Selatan pada 5 April. Selanjutnya, kasus ini ditangani Kepolisian Resor Kota Pontianak mulai 6 April 2019. Kemarin, Polresta Pontianak merilis hasil rekam medis yang menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan fisik pada korban A yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengatakan, baik korban maupun terduga pelaku sama-sama didampingi oleh KPPAD. Korban bahkan sudah mendapat pendampingan sejak awal pengaduan. Korban dan terduga pelaku sama-sama mendapatkan pendampingan untuk penyembuhan trauma. Kasus kekerasan anak ini pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden menilai peristiwa itu merupakan salah satu dampak negatif dari-perkembangan teknologi dan informasi, terutama media sosial. Ada persoalan dalam pola interaksi sosial antarmasyarakat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, para orangtua dan guru diharapkan mengawasi serta mendampingi anak-anak agar tidak terjebak pada pola interaksi sosial yang negatif. "Sekarang ini adalah masa transisi, kita harus hati-hati. Awasi betul anak-anak kita, jangan sampai terjebak pada pola interaksi sosial yang (kini) berubah," kata Presiden seusai menghadiri Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain menyampaikan prihatin atas kekerasan yang dialamiA, Presiden juga memerintahkan kepolisian untuk menangani kasus tersebut dengan tegas dan bijaksana. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyerukan agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. "Semua pihak harus menghormati proses penyidikan yang dilakukan kepolisian sehingga tidak ada persepsi yang salah terkait pelaku ataupun korban dan semua anak yang terlibat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya. Susanto mengimbau semua pihak, termasuk media, agar tidak menyebarkan identitas korban dan pelaku, baik nama anak maupun nama orangtua, alamat, dan sebagainya agar yang bersangkutan tidak mendapatkan stigma negatif dan berdampak kompleks. "Penyebaran identitas korban dan pelaku merupakan pelanggaran hukum," katanya. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke Pontianak. "Karena ini diduga ada unsur pidananya, seperti penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, sudah seharusnya diproses secara hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak," kata Nahar. (Sumber: Kompas, 11 April 2019) 11. berdasarkan teks di atas, semua pihak harus menghormati proses penyidikan yang dilakukan kepolisian sehingga tidak ada persepsi yang salah terkait pelaku ataupun korban, merupakan pernyataan dari .... A. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter B. Kapolres Pontianak C. Kapolsek Pontianan Selatan D. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) E. Deputi Perlindungan Anak

alt

10

1

Jawaban terverifikasi

Paul P

10 Agustus 2022 06:08

Kasus kekerasan dengan pelaku ataupun korban anak, seperti yang dialami siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, seharusnya bisa dicegah jika pendidikan karakter berjalan efektif. Namun, pendidikan karakter bagi anak itu juga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arie Budhiman mengatakan, ada banyak aspek yang membentuk karakter individu anak sehingga penerapan pendidikan karakter juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Advokasi pendidikan karakter juga menjadi tanggung jawab orangtua dan pemerintah. "Bagaimanapun kasus kekerasan oleh anak bersifat kasuistik, tetapi ini menandakan kita benar-benar harus fokus pada pencegahan kekerasan dalam bentuk apa pun di masyarakat," tuturnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (10/4/2019). Seperti diberitakan sebelumnya, siswi SMP berinisial A (14) diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan. siswi SMA berinisial N (17), T (16), dan F (16). Kekerasan d iduga dipicu masalah pribadi dan sindir-menyindir di media sosial. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi pada 29 Maret lalu dan kasusnya dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pontianak Selatan pada 5 April. Selanjutnya, kasus ini ditangani Kepolisian Resor Kota Pontianak mulai 6 April 2019. Kemarin, Polresta Pontianak merilis hasil rekam medis yang menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan fisik pada korban A yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengatakan, baik korban maupun terduga pelaku sama-sama didampingi oleh KPPAD. Korban bahkan sudah mendapat pendampingan sejak awal pengaduan. Korban dan terduga pelaku sama-sama mendapatkan pendampingan untuk penyembuhan trauma. Kasus kekerasan anak ini pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden menilai peristiwa itu merupakan salah satu dampak negatif dari-perkembangan teknologi dan informasi, terutama media sosial. Ada persoalan dalam pola interaksi sosial antarmasyarakat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, para orangtua dan guru diharapkan mengawasi serta mendampingi anak-anak agar tidak terjebak pada pola interaksi sosial yang negatif. "Sekarang ini adalah masa transisi, kita harus hati-hati. Awasi betul anak-anak kita, jangan sampai terjebak pada pola interaksi sosial yang (kini) berubah," kata Presiden seusai menghadiri Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain menyampaikan prihatin atas kekerasan yang dialamiA, Presiden juga memerintahkan kepolisian untuk menangani kasus tersebut dengan tegas dan bijaksana. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyerukan agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. "Semua pihak harus menghormati proses penyidikan yang dilakukan kepolisian sehingga tidak ada persepsi yang salah terkait pelaku ataupun korban dan semua anak yang terlibat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya. Susanto mengimbau semua pihak, termasuk media, agar tidak menyebarkan identitas korban dan pelaku, baik nama anak maupun nama orangtua, alamat, dan sebagainya agar yang bersangkutan tidak mendapatkan stigma negatif dan berdampak kompleks. "Penyebaran identitas korban dan pelaku merupakan pelanggaran hukum," katanya. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke Pontianak. "Karena ini diduga ada unsur pidananya, seperti penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, sudah seharusnya diproses secara hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak," kata Nahar. (Sumber: Kompas, 11 April 2019) 10. Berdasarkan teks di atas, Presiden memerintahkan kepolisian untuk menangani kasus terse but dengan .... A. tegas dan bijaksana B. adil dan makmur C. jujur dan adil D. adil dan bijaksana E. tegas dan jujur

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Cassano C

10 Agustus 2022 06:08

Kasus kekerasan dengan pelaku ataupun korban anak, seperti yang dialami siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, seharusnya bisa dicegah jika pendidikan karakter berjalan efektif. Namun, pendidikan karakter bagi anak itu juga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arie Budhiman mengatakan, ada banyak aspek yang membentuk karakter individu anak sehingga penerapan pendidikan karakter juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Advokasi pendidikan karakter juga menjadi tanggung jawab orangtua dan pemerintah. "Bagaimanapun kasus kekerasan oleh anak bersifat kasuistik, tetapi ini menandakan kita benar-benar harus fokus pada pencegahan kekerasan dalam bentuk apa pun di masyarakat," tuturnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (10/4/2019). Seperti diberitakan sebelumnya, siswi SMP berinisial A (14) diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan. siswi SMA berinisial N (17), T (16), dan F (16). Kekerasan d iduga dipicu masalah pribadi dan sindir-menyindir di media sosial. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi pada 29 Maret lalu dan kasusnya dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pontianak Selatan pada 5 April. Selanjutnya, kasus ini ditangani Kepolisian Resor Kota Pontianak mulai 6 April 2019. Kemarin, Polresta Pontianak merilis hasil rekam medis yang menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan fisik pada korban A yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengatakan, baik korban maupun terduga pelaku sama-sama didampingi oleh KPPAD. Korban bahkan sudah mendapat pendampingan sejak awal pengaduan. Korban dan terduga pelaku sama-sama mendapatkan pendampingan untuk penyembuhan trauma. Kasus kekerasan anak ini pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden menilai peristiwa itu merupakan salah satu dampak negatif dari-perkembangan teknologi dan informasi, terutama media sosial. Ada persoalan dalam pola interaksi sosial antarmasyarakat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, para orangtua dan guru diharapkan mengawasi serta mendampingi anak-anak agar tidak terjebak pada pola interaksi sosial yang negatif. "Sekarang ini adalah masa transisi, kita harus hati-hati. Awasi betul anak-anak kita, jangan sampai terjebak pada pola interaksi sosial yang (kini) berubah," kata Presiden seusai menghadiri Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain menyampaikan prihatin atas kekerasan yang dialamiA, Presiden juga memerintahkan kepolisian untuk menangani kasus tersebut dengan tegas dan bijaksana. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyerukan agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. "Semua pihak harus menghormati proses penyidikan yang dilakukan kepolisian sehingga tidak ada persepsi yang salah terkait pelaku ataupun korban dan semua anak yang terlibat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya. Susanto mengimbau semua pihak, termasuk media, agar tidak menyebarkan identitas korban dan pelaku, baik nama anak maupun nama orangtua, alamat, dan sebagainya agar yang bersangkutan tidak mendapatkan stigma negatif dan berdampak kompleks. "Penyebaran identitas korban dan pelaku merupakan pelanggaran hukum," katanya. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke Pontianak. "Karena ini diduga ada unsur pidananya, seperti penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, sudah seharusnya diproses secara hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak," kata Nahar. (Sumber: Kompas, 11 April 2019) 9. Berdasarkan teks di atas, manakah pertanyaan berikut yang jawabannya TIDAK terdapat pada teks di atas? A. Siapa yang berpendapat bahwa penerapan pendidikan karakter tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah? B. Kapan terjadinya kekerasan terhadap siswi SMP tersebut? C. Apa pemicu yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap siswi SMP itu terjadi? D. Mengapa Susanto mengimbau semua pihak, termasuk media, agar tidak menyebarkan identitas korban dan pelaku? E. Bagaimana kronologi kejadian kekerasan tersebut?

alt

3

1

Jawaban terverifikasi

Vincenzo V

10 Agustus 2022 06:08

Kasus kekerasan dengan pelaku ataupun korban anak, seperti yang dialami siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat, seharusnya bisa dicegah jika pendidikan karakter berjalan efektif. Namun, pendidikan karakter bagi anak itu juga tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arie Budhiman mengatakan, ada banyak aspek yang membentuk karakter individu anak sehingga penerapan pendidikan karakter juga tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak sekolah. Advokasi pendidikan karakter juga menjadi tanggung jawab orangtua dan pemerintah. "Bagaimanapun kasus kekerasan oleh anak bersifat kasuistik, tetapi ini menandakan kita benar-benar harus fokus pada pencegahan kekerasan dalam bentuk apa pun di masyarakat," tuturnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (10/4/2019). Seperti diberitakan sebelumnya, siswi SMP berinisial A (14) diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan. siswi SMA berinisial N (17), T (16), dan F (16). Kekerasan d iduga dipicu masalah pribadi dan sindir-menyindir di media sosial. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan tindak kekerasan itu terjadi pada 29 Maret lalu dan kasusnya dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pontianak Selatan pada 5 April. Selanjutnya, kasus ini ditangani Kepolisian Resor Kota Pontianak mulai 6 April 2019. Kemarin, Polresta Pontianak merilis hasil rekam medis yang menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan fisik pada korban A yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kalbar Eka Nurhayati Ishak mengatakan, baik korban maupun terduga pelaku sama-sama didampingi oleh KPPAD. Korban bahkan sudah mendapat pendampingan sejak awal pengaduan. Korban dan terduga pelaku sama-sama mendapatkan pendampingan untuk penyembuhan trauma. Kasus kekerasan anak ini pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden menilai peristiwa itu merupakan salah satu dampak negatif dari-perkembangan teknologi dan informasi, terutama media sosial. Ada persoalan dalam pola interaksi sosial antarmasyarakat akibat perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, para orangtua dan guru diharapkan mengawasi serta mendampingi anak-anak agar tidak terjebak pada pola interaksi sosial yang negatif. "Sekarang ini adalah masa transisi, kita harus hati-hati. Awasi betul anak-anak kita, jangan sampai terjebak pada pola interaksi sosial yang (kini) berubah," kata Presiden seusai menghadiri Silaturahmi Nasional Pemerintah Desa Se-Indonesia di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin. Selain menyampaikan prihatin atas kekerasan yang dialamiA, Presiden juga memerintahkan kepolisian untuk menangani kasus tersebut dengan tegas dan bijaksana. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menyerukan agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan. "Semua pihak harus menghormati proses penyidikan yang dilakukan kepolisian sehingga tidak ada persepsi yang salah terkait pelaku ataupun korban dan semua anak yang terlibat diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya. Susanto mengimbau semua pihak, termasuk media, agar tidak menyebarkan identitas korban dan pelaku, baik nama anak maupun nama orangtua, alamat, dan sebagainya agar yang bersangkutan tidak mendapatkan stigma negatif dan berdampak kompleks. "Penyebaran identitas korban dan pelaku merupakan pelanggaran hukum," katanya. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan, pihaknya telah mengirim tim ke Pontianak. "Karena ini diduga ada unsur pidananya, seperti penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, sudah seharusnya diproses secara hukum dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak," kata Nahar. (Sumber: Kompas, 11 April 2019) 8. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang BENAR? A. Penerapan pendidikan karakter menjadi tanggung jawab penuh pihak sekolah B. Kekerasan diduga dipicu masalah pribadi dan sindir-menyindir di media sosial C. Ada 4 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka D. Tindak kekerasan terjadi pada 5 Apriil 2019 E. Rata-rata pelaku berusia 17 tahun

alt

2

1

Jawaban terverifikasi

Ahn H

10 Agustus 2022 06:08

Sepekan terakhir, banjir dan longsor melanda banyak daerah yang diawali hujan berjam-jam. Di tengah kekalutan pascabencana, anomali cuaca sering dijadikan biang utama bencana. Hingga Minggu (5/5/2019), sejumlah daerah masih dilanda banjir, seperti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Masyarakat di sejumlah daerah juga masih merasakan dampak yang mulai surut, seperti di Bengkulu Tengah (Bengkulu), Pulau Sembilan (Kalimantan Selatan), serta sejumlah kabupaten di Sulawesi, seperti Sigi, Manado, Jeneponto, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, dan Selayar. Bahkan, di Sentani, Jayapura, warga masih mengungsi akibat luapan Danau Sentani. Di sejumlah daerah, posko-posko pengungsian didirikan dan disiapkan. "Untuk penanganan keseluruhan, termasuk pemulihan pascabanjir, masih kami susun," kata Wakil Bupati Tana Toraja Viktor Datuan Batara. Banjir di Toraja akibat meluapnya Sungai Saddang. Sejumlah daerah hingga kini masih kewalahan menangani bencana dan pascabencana. Para pengambil kebijakan daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat, khususnya menyangkut pendanaan. Di tengah berbagai penanganan kedaruratan yang kedodoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi, fenomena cuaca di wilayah Indonesia masih harus diwaspadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, hujan lebat masih akan mengguyur wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua hingga Selasa besok. Hal itu disebabkan sirkulasi angin di sekitar Laut Banda. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), periode Januari-April 2019, tercatat 1.586 kejadian bencana di Indonesia yang menewaskan 325 orang, menyebabkan 113 orang hilang dan 1.439 warga luka-luka, serta mengakibatkan 996.143 orang mengungsi. ltu belum termasuk kerugian berupa infrastruktur publik dan rumah warga yang rusak. Lebih dari 98 persen kejadian terkait banjir, banjir bandang, longsor, dan puting beliung. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, frekuensi bencana naik 7,2 persen. "Jumlah korban jiwa meningkat 192 persen dan korban luka meningkat 212 persen," kata Kepala Pusat Data lnformasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (4/5), di Jakarta. Secara alamiah, frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi memang meningkat. ltu dikaitkan dengan pemanasan global yang mengubah pola hujan ekstrem dan menguatkan intensitas siklon tropis yang kian berisiko. Namun, bencana juga terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Menurut peneliti iklim yang juga Kepala Subbidang Produksi lnformasi lklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto, pola hujan di Indonesia saat ini cenderung berubah. Hujan lebat hingga ekstrem meningkat pesat pada 1961 -2010 sekalipun rata-rata tahunannya cenderung sama, bahkan menurun. Sekalipun banyak bukti adanya perubahan aspek meteorologis, kata Siswanto, bencana juga terkait kerentanan wilayah. ltu tergantung perubahan tata guna lahan, pertumbuhan populasi, urbanisasi, sampah dan sedimentasi, serta budaya masyarakat. (Sumber: Kompas, 06 Mei 2019) 7. Berdasarkan diagram di atas, Provinsi yang paling aman dari bencana di Pulau Kalimantan adalah .... A. Kalimantan Barat B. Kalimantan Timur C. Kalimantan Selatan D. Kalimantan Utara E. Kalimantan Tengah

alt

5

1

Jawaban terverifikasi

Paul P

10 Agustus 2022 06:08

Sepekan terakhir, banjir dan longsor melanda banyak daerah yang diawali hujan berjam-jam. Di tengah kekalutan pascabencana, anomali cuaca sering dijadikan biang utama bencana. Hingga Minggu (5/5/2019), sejumlah daerah masih dilanda banjir, seperti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Masyarakat di sejumlah daerah juga masih merasakan dampak yang mulai surut, seperti di Bengkulu Tengah (Bengkulu), Pulau Sembilan (Kalimantan Selatan), serta sejumlah kabupaten di Sulawesi, seperti Sigi, Manado, Jeneponto, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, dan Selayar. Bahkan, di Sentani, Jayapura, warga masih mengungsi akibat luapan Danau Sentani. Di sejumlah daerah, posko-posko pengungsian didirikan dan disiapkan. "Untuk penanganan keseluruhan, termasuk pemulihan pascabanjir, masih kami susun," kata Wakil Bupati Tana Toraja Viktor Datuan Batara. Banjir di Toraja akibat meluapnya Sungai Saddang. Sejumlah daerah hingga kini masih kewalahan menangani bencana dan pascabencana. Para pengambil kebijakan daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat, khususnya menyangkut pendanaan. Di tengah berbagai penanganan kedaruratan yang kedodoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi, fenomena cuaca di wilayah Indonesia masih harus diwaspadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, hujan lebat masih akan mengguyur wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua hingga Selasa besok. Hal itu disebabkan sirkulasi angin di sekitar Laut Banda. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), periode Januari-April 2019, tercatat 1.586 kejadian bencana di Indonesia yang menewaskan 325 orang, menyebabkan 113 orang hilang dan 1.439 warga luka-luka, serta mengakibatkan 996.143 orang mengungsi. ltu belum termasuk kerugian berupa infrastruktur publik dan rumah warga yang rusak. Lebih dari 98 persen kejadian terkait banjir, banjir bandang, longsor, dan puting beliung. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, frekuensi bencana naik 7,2 persen. "Jumlah korban jiwa meningkat 192 persen dan korban luka meningkat 212 persen," kata Kepala Pusat Data lnformasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (4/5), di Jakarta. Secara alamiah, frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi memang meningkat. ltu dikaitkan dengan pemanasan global yang mengubah pola hujan ekstrem dan menguatkan intensitas siklon tropis yang kian berisiko. Namun, bencana juga terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Menurut peneliti iklim yang juga Kepala Subbidang Produksi lnformasi lklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto, pola hujan di Indonesia saat ini cenderung berubah. Hujan lebat hingga ekstrem meningkat pesat pada 1961 -2010 sekalipun rata-rata tahunannya cenderung sama, bahkan menurun. Sekalipun banyak bukti adanya perubahan aspek meteorologis, kata Siswanto, bencana juga terkait kerentanan wilayah. ltu tergantung perubahan tata guna lahan, pertumbuhan populasi, urbanisasi, sampah dan sedimentasi, serta budaya masyarakat. (Sumber: Kompas, 06 Mei 2019) 6. Berdasarkan teks di atas, Provinsi yang mengalami kejadian bencana paling rendah adalah .... A. Nusa Tenggara Barat B. Papua Barat C. Bengkulu D. Aceh E. Maluku Utara

alt

9

1

Jawaban terverifikasi

Cassano C

10 Agustus 2022 06:08

Sepekan terakhir, banjir dan longsor melanda banyak daerah yang diawali hujan berjam-jam. Di tengah kekalutan pascabencana, anomali cuaca sering dijadikan biang utama bencana. Hingga Minggu (5/5/2019), sejumlah daerah masih dilanda banjir, seperti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Masyarakat di sejumlah daerah juga masih merasakan dampak yang mulai surut, seperti di Bengkulu Tengah (Bengkulu), Pulau Sembilan (Kalimantan Selatan), serta sejumlah kabupaten di Sulawesi, seperti Sigi, Manado, Jeneponto, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, dan Selayar. Bahkan, di Sentani, Jayapura, warga masih mengungsi akibat luapan Danau Sentani. Di sejumlah daerah, posko-posko pengungsian didirikan dan disiapkan. "Untuk penanganan keseluruhan, termasuk pemulihan pascabanjir, masih kami susun," kata Wakil Bupati Tana Toraja Viktor Datuan Batara. Banjir di Toraja akibat meluapnya Sungai Saddang. Sejumlah daerah hingga kini masih kewalahan menangani bencana dan pascabencana. Para pengambil kebijakan daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat, khususnya menyangkut pendanaan. Di tengah berbagai penanganan kedaruratan yang kedodoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi, fenomena cuaca di wilayah Indonesia masih harus diwaspadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, hujan lebat masih akan mengguyur wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua hingga Selasa besok. Hal itu disebabkan sirkulasi angin di sekitar Laut Banda. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), periode Januari-April 2019, tercatat 1.586 kejadian bencana di Indonesia yang menewaskan 325 orang, menyebabkan 113 orang hilang dan 1.439 warga luka-luka, serta mengakibatkan 996.143 orang mengungsi. ltu belum termasuk kerugian berupa infrastruktur publik dan rumah warga yang rusak. Lebih dari 98 persen kejadian terkait banjir, banjir bandang, longsor, dan puting beliung. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, frekuensi bencana naik 7,2 persen. "Jumlah korban jiwa meningkat 192 persen dan korban luka meningkat 212 persen," kata Kepala Pusat Data lnformasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (4/5), di Jakarta. Secara alamiah, frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi memang meningkat. ltu dikaitkan dengan pemanasan global yang mengubah pola hujan ekstrem dan menguatkan intensitas siklon tropis yang kian berisiko. Namun, bencana juga terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Menurut peneliti iklim yang juga Kepala Subbidang Produksi lnformasi lklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto, pola hujan di Indonesia saat ini cenderung berubah. Hujan lebat hingga ekstrem meningkat pesat pada 1961 -2010 sekalipun rata-rata tahunannya cenderung sama, bahkan menurun. Sekalipun banyak bukti adanya perubahan aspek meteorologis, kata Siswanto, bencana juga terkait kerentanan wilayah. ltu tergantung perubahan tata guna lahan, pertumbuhan populasi, urbanisasi, sampah dan sedimentasi, serta budaya masyarakat. (Sumber: Kompas, 06 Mei 2019) 5. Berdasarkan diagram di atas, Provinsi yang mengalami kejadian bencana paling tinggi adalah ... . A. Jawa Timur B. Banten C. Jawa Tengah D. Sulawesi Selatan E. Aceh

alt

17

1

Jawaban terverifikasi

Vincenzo V

10 Agustus 2022 06:08

Sepekan terakhir, banjir dan longsor melanda banyak daerah yang diawali hujan berjam-jam. Di tengah kekalutan pascabencana, anomali cuaca sering dijadikan biang utama bencana. Hingga Minggu (5/5/2019), sejumlah daerah masih dilanda banjir, seperti Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Masyarakat di sejumlah daerah juga masih merasakan dampak yang mulai surut, seperti di Bengkulu Tengah (Bengkulu), Pulau Sembilan (Kalimantan Selatan), serta sejumlah kabupaten di Sulawesi, seperti Sigi, Manado, Jeneponto, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, dan Selayar. Bahkan, di Sentani, Jayapura, warga masih mengungsi akibat luapan Danau Sentani. Di sejumlah daerah, posko-posko pengungsian didirikan dan disiapkan. "Untuk penanganan keseluruhan, termasuk pemulihan pascabanjir, masih kami susun," kata Wakil Bupati Tana Toraja Viktor Datuan Batara. Banjir di Toraja akibat meluapnya Sungai Saddang. Sejumlah daerah hingga kini masih kewalahan menangani bencana dan pascabencana. Para pengambil kebijakan daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat, khususnya menyangkut pendanaan. Di tengah berbagai penanganan kedaruratan yang kedodoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi, fenomena cuaca di wilayah Indonesia masih harus diwaspadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan, hujan lebat masih akan mengguyur wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua hingga Selasa besok. Hal itu disebabkan sirkulasi angin di sekitar Laut Banda. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), periode Januari-April 2019, tercatat 1.586 kejadian bencana di Indonesia yang menewaskan 325 orang, menyebabkan 113 orang hilang dan 1.439 warga luka-luka, serta mengakibatkan 996.143 orang mengungsi. ltu belum termasuk kerugian berupa infrastruktur publik dan rumah warga yang rusak. Lebih dari 98 persen kejadian terkait banjir, banjir bandang, longsor, dan puting beliung. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, frekuensi bencana naik 7,2 persen. "Jumlah korban jiwa meningkat 192 persen dan korban luka meningkat 212 persen," kata Kepala Pusat Data lnformasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (4/5), di Jakarta. Secara alamiah, frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi memang meningkat. ltu dikaitkan dengan pemanasan global yang mengubah pola hujan ekstrem dan menguatkan intensitas siklon tropis yang kian berisiko. Namun, bencana juga terkait pengelolaan lingkungan dan tata ruang. Menurut peneliti iklim yang juga Kepala Subbidang Produksi lnformasi lklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto, pola hujan di Indonesia saat ini cenderung berubah. Hujan lebat hingga ekstrem meningkat pesat pada 1961 -2010 sekalipun rata-rata tahunannya cenderung sama, bahkan menurun. Sekalipun banyak bukti adanya perubahan aspek meteorologis, kata Siswanto, bencana juga terkait kerentanan wilayah. ltu tergantung perubahan tata guna lahan, pertumbuhan populasi, urbanisasi, sampah dan sedimentasi, serta budaya masyarakat. (Sumber: Kompas, 06 Mei 2019) 4. Berdasarkan teks di atas, persentase kenaikan bencana pada periode Januari-April 2019 adalah .... A. 6,7% B. 7,2% C. 19,2% D. 192% E. 212%

alt

1

1

Jawaban terverifikasi
1216217218
Ruangguru

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Download di Google Play

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Bantuan & Panduan

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia