Roboguru
SD
SMP
SMA
UTBK/SNBT

UTBK/SNBT Bahasa Indonesia: Pertanyaan, Jawaban, Latihan Soal & Pembahasan

Urutkan

Paul P

10 Agustus 2022 08:08

[ ... ] (1) PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk memastikan ledakan yang terjadi [ ... ] rumah toko (ruko) di Jalan Kruing, Medan, Sumatera Utara, pada Kamis malam bukan berasal dari jaringan pipa gas bumi milik PGN. (2) Sesaat setelah ledakan, PGN telah menurunkan Tim Penanggulangan Gangguan (TPG) ke lokasi asal ledakan, [ ... ] di rumah Nomor 3c dan 3d di alan Kruing, Medan. (3) Tim TPG dapat memastikan tidak ada aset PGN yang [ ... ] dari kebakaran tersebut. (4)"Semuanya telah dlperiksa, tidak ada yang rusak dan bocor," ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama. (6)Namun demikian, penyelidikan masih terus [ ... ] oleh aparat keamanan. (6) Menurut informasi TPG, ada kemungkinan ledakan tidak berasal dari aliran gas pipa, [ ... ] dipicu oleh penyebab lain. (7)"Namun demikian sesuai SOP, kami menutup sementara aliran gas pipa. (8) Polisi juga tengah melakukan olah TKP," lanjut Rachmat. Sumber: Kompas.com 2. Kata depan yang sesuai untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 1 adalah .... A. ke B. di C. dari D. dengan E. sampai

5

1

Jawaban terverifikasi

Paul P

10 Agustus 2022 07:35

Selain cadangan beras pemerintah menjadi tidak optimal, rendahnya penyerapan gabah/beras oleh Bulog dinilai makin melemahkan fungsi stabilisasi harga. Di hulu, harga pembelian pemerintah kian tertinggal oleh biaya produksi dan harga pasar, sementara di hilir Bulog kehilangan kanal penyaluran. Realisasi pengadaan gabah/beras oleh Bulog terus turun sejak 2016. Tahun ini Bulog ditarget menyerap 1,8 juta ton beras, tetapi sampai Selasa (30/4/2019) realisasinya baru 309.328 ton atau sekitar 17 persen. Padahal, pengadaan beras diharapkan bisa mencapai 80 persen dari panen rending pada awal 2019 ini. Rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai berperan pada rendahnya pengadaan. Hingga kini, penyerapan berpatokan pada instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, antara lain mengatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp3.700 per kilogram (kg). Padahal, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, ongkos produksi telah jatuh lebih tinggi. Survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 26 kabupaten produsen padi per April 2019, misalnya, menyimpulkan bahwa ongkos produksi telah mencapai Rp4.532 per kg GKP. Survei International Rice Research Institute (IRRI), ongkos produksi padi di I ndonesia tahun 2013-2014 mencapai Rp4.082 per kg. Bulog memang "dibekali" fleksibilitas HPP sebesar 10 persen oleh pemerintah. Dengan kelenturan itu, Bulog bisa membeli gabah dengan harga Rp4.070 per kg GKP di petani. Namun, harga di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan saat puncak panen raya. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 2.135 lokasi transaksi gabah di 28 provinsi pada Maret 2019 menunjukkan, harga di petani rata-rata Rp4.606 per kg GKP. Peluang Bulog untuk menyerap gabah/beras dalam negeri makin kecil dengan harga pasar yang selalu di atas HPP dan makin jauh dari tahun ke tahun. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, berpendapat, jika tetap dipaksa menyerap beras dalam jumlah besar di hulu, Bulog berpotensi merugi dan pelan-pelan bangkrut. Sebab, Bulog tak lagi memiliki kanal penyaluran seiring dengan perubahan bantuan pangah dari raskin/rastra ke non tunai. "Dugaan saya, oleh karena tidak ingin merugi, Bulog mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, terlihat dari realisasi penyerapan beras yang terus turun sejak 2017, " ujarnya. Raskin tak sekadar subsidi pangan. Menurut Khudori, program ini terintegrasi dengan hulu, yakni perlindungan harga di petani. Di hilir, rastra menjadi instrument stabilisasi harga beras karena volumenya mencapai 10 persen kebutuhan nasional. Guru Besar Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai terus turunnya penyerapan, mengindikasikan Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga. "Salah satu cara mendongkrak penyerapan adalah dengan merevisi lnpres No 5/2015. HPP untuk GKP semestinya di atas Rp4.400-Rp4.500 per kg karena ongkos produksi meningkat," ujarnya. Sekretaris perusahaan Perum Bulog, Arjun Ansol menyatakan, penyerapan berkurang karena penyaluran di hilir berkurang. Namun, Bulog tetap menyerap beras untuk stok, penjualan komersial, ataupun bantuan sosial rastra. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemerintah terus mendorong Bulog menyerap gabah untuk menjaga harga di tingkat petani. Fleksibilitas HPP diharapkan mendongkrak jumlah pengadaan dalam negeri. (Sumber: Kompas, 02 Mei 2019) 14. Berdasarkan diagram, penyerapan beras tertinggi oleh Bulog terjadi pada tahun A. 2015 B. 2016 C. 2017 D. 2018 E. 2019

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Cassano C

10 Agustus 2022 07:35

Selain cadangan beras pemerintah menjadi tidak optimal, rendahnya penyerapan gabah/beras oleh Bulog dinilai makin melemahkan fungsi stabilisasi harga. Di hulu, harga pembelian pemerintah kian tertinggal oleh biaya produksi dan harga pasar, sementara di hilir Bulog kehilangan kanal penyaluran. Realisasi pengadaan gabah/beras oleh Bulog terus turun sejak 2016. Tahun ini Bulog ditarget menyerap 1,8 juta ton beras, tetapi sampai Selasa (30/4/2019) realisasinya baru 309.328 ton atau sekitar 17 persen. Padahal, pengadaan beras diharapkan bisa mencapai 80 persen dari panen rending pada awal 2019 ini. Rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai berperan pada rendahnya pengadaan. Hingga kini, penyerapan berpatokan pada instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, antara lain mengatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp3.700 per kilogram (kg). Padahal, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, ongkos produksi telah jatuh lebih tinggi. Survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 26 kabupaten produsen padi per April 2019, misalnya, menyimpulkan bahwa ongkos produksi telah mencapai Rp4.532 per kg GKP. Survei International Rice Research Institute (IRRI), ongkos produksi padi di I ndonesia tahun 2013-2014 mencapai Rp4.082 per kg. Bulog memang "dibekali" fleksibilitas HPP sebesar 10 persen oleh pemerintah. Dengan kelenturan itu, Bulog bisa membeli gabah dengan harga Rp4.070 per kg GKP di petani. Namun, harga di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan saat puncak panen raya. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 2.135 lokasi transaksi gabah di 28 provinsi pada Maret 2019 menunjukkan, harga di petani rata-rata Rp4.606 per kg GKP. Peluang Bulog untuk menyerap gabah/beras dalam negeri makin kecil dengan harga pasar yang selalu di atas HPP dan makin jauh dari tahun ke tahun. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, berpendapat, jika tetap dipaksa menyerap beras dalam jumlah besar di hulu, Bulog berpotensi merugi dan pelan-pelan bangkrut. Sebab, Bulog tak lagi memiliki kanal penyaluran seiring dengan perubahan bantuan pangah dari raskin/rastra ke non tunai. "Dugaan saya, oleh karena tidak ingin merugi, Bulog mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, terlihat dari realisasi penyerapan beras yang terus turun sejak 2017, " ujarnya. Raskin tak sekadar subsidi pangan. Menurut Khudori, program ini terintegrasi dengan hulu, yakni perlindungan harga di petani. Di hilir, rastra menjadi instrument stabilisasi harga beras karena volumenya mencapai 10 persen kebutuhan nasional. Guru Besar Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai terus turunnya penyerapan, mengindikasikan Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga. "Salah satu cara mendongkrak penyerapan adalah dengan merevisi lnpres No 5/2015. HPP untuk GKP semestinya di atas Rp4.400-Rp4.500 per kg karena ongkos produksi meningkat," ujarnya. Sekretaris perusahaan Perum Bulog, Arjun Ansol menyatakan, penyerapan berkurang karena penyaluran di hilir berkurang. Namun, Bulog tetap menyerap beras untuk stok, penjualan komersial, ataupun bantuan sosial rastra. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemerintah terus mendorong Bulog menyerap gabah untuk menjaga harga di tingkat petani. Fleksibilitas HPP diharapkan mendongkrak jumlah pengadaan dalam negeri. (Sumber: Kompas, 02 Mei 2019) 13. Berdasarkan diagram, persentase penurunan realisasi penyaluran rastra/raskin pada tahun 20 18 adalah .... A. 40,35% B. 47,75% C. 52,75% D. 82.50% E. 88, 15%

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Vincenzo V

10 Agustus 2022 07:35

Selain cadangan beras pemerintah menjadi tidak optimal, rendahnya penyerapan gabah/beras oleh Bulog dinilai makin melemahkan fungsi stabilisasi harga. Di hulu, harga pembelian pemerintah kian tertinggal oleh biaya produksi dan harga pasar, sementara di hilir Bulog kehilangan kanal penyaluran. Realisasi pengadaan gabah/beras oleh Bulog terus turun sejak 2016. Tahun ini Bulog ditarget menyerap 1,8 juta ton beras, tetapi sampai Selasa (30/4/2019) realisasinya baru 309.328 ton atau sekitar 17 persen. Padahal, pengadaan beras diharapkan bisa mencapai 80 persen dari panen rending pada awal 2019 ini. Rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai berperan pada rendahnya pengadaan. Hingga kini, penyerapan berpatokan pada instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, antara lain mengatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp3.700 per kilogram (kg). Padahal, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, ongkos produksi telah jatuh lebih tinggi. Survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 26 kabupaten produsen padi per April 2019, misalnya, menyimpulkan bahwa ongkos produksi telah mencapai Rp4.532 per kg GKP. Survei International Rice Research Institute (IRRI), ongkos produksi padi di I ndonesia tahun 2013-2014 mencapai Rp4.082 per kg. Bulog memang "dibekali" fleksibilitas HPP sebesar 10 persen oleh pemerintah. Dengan kelenturan itu, Bulog bisa membeli gabah dengan harga Rp4.070 per kg GKP di petani. Namun, harga di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan saat puncak panen raya. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 2.135 lokasi transaksi gabah di 28 provinsi pada Maret 2019 menunjukkan, harga di petani rata-rata Rp4.606 per kg GKP. Peluang Bulog untuk menyerap gabah/beras dalam negeri makin kecil dengan harga pasar yang selalu di atas HPP dan makin jauh dari tahun ke tahun. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, berpendapat, jika tetap dipaksa menyerap beras dalam jumlah besar di hulu, Bulog berpotensi merugi dan pelan-pelan bangkrut. Sebab, Bulog tak lagi memiliki kanal penyaluran seiring dengan perubahan bantuan pangah dari raskin/rastra ke non tunai. "Dugaan saya, oleh karena tidak ingin merugi, Bulog mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, terlihat dari realisasi penyerapan beras yang terus turun sejak 2017, " ujarnya. Raskin tak sekadar subsidi pangan. Menurut Khudori, program ini terintegrasi dengan hulu, yakni perlindungan harga di petani. Di hilir, rastra menjadi instrument stabilisasi harga beras karena volumenya mencapai 10 persen kebutuhan nasional. Guru Besar Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai terus turunnya penyerapan, mengindikasikan Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga. "Salah satu cara mendongkrak penyerapan adalah dengan merevisi lnpres No 5/2015. HPP untuk GKP semestinya di atas Rp4.400-Rp4.500 per kg karena ongkos produksi meningkat," ujarnya. Sekretaris perusahaan Perum Bulog, Arjun Ansol menyatakan, penyerapan berkurang karena penyaluran di hilir berkurang. Namun, Bulog tetap menyerap beras untuk stok, penjualan komersial, ataupun bantuan sosial rastra. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemerintah terus mendorong Bulog menyerap gabah untuk menjaga harga di tingkat petani. Fleksibilitas HPP diharapkan mendongkrak jumlah pengadaan dalam negeri. (Sumber: Kompas, 02 Mei 2019) 12. Berdasarkan diagram, target yang ditetapkan pemerintah untuk Bulog dalam penyerapan beras adalah .... A. 2,68 juta ton B. 2,96 juta ton C. 2,16 juta ton D. 1,44 juta ton E. 1 ,80 juta ton

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Ahn H

10 Agustus 2022 07:35

Selain cadangan beras pemerintah menjadi tidak optimal, rendahnya penyerapan gabah/beras oleh Bulog dinilai makin melemahkan fungsi stabilisasi harga. Di hulu, harga pembelian pemerintah kian tertinggal oleh biaya produksi dan harga pasar, sementara di hilir Bulog kehilangan kanal penyaluran. Realisasi pengadaan gabah/beras oleh Bulog terus turun sejak 2016. Tahun ini Bulog ditarget menyerap 1,8 juta ton beras, tetapi sampai Selasa (30/4/2019) realisasinya baru 309.328 ton atau sekitar 17 persen. Padahal, pengadaan beras diharapkan bisa mencapai 80 persen dari panen rending pada awal 2019 ini. Rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai berperan pada rendahnya pengadaan. Hingga kini, penyerapan berpatokan pada instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, antara lain mengatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp3.700 per kilogram (kg). Padahal, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, ongkos produksi telah jatuh lebih tinggi. Survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 26 kabupaten produsen padi per April 2019, misalnya, menyimpulkan bahwa ongkos produksi telah mencapai Rp4.532 per kg GKP. Survei International Rice Research Institute (IRRI), ongkos produksi padi di I ndonesia tahun 2013-2014 mencapai Rp4.082 per kg. Bulog memang "dibekali" fleksibilitas HPP sebesar 10 persen oleh pemerintah. Dengan kelenturan itu, Bulog bisa membeli gabah dengan harga Rp4.070 per kg GKP di petani. Namun, harga di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan saat puncak panen raya. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 2.135 lokasi transaksi gabah di 28 provinsi pada Maret 2019 menunjukkan, harga di petani rata-rata Rp4.606 per kg GKP. Peluang Bulog untuk menyerap gabah/beras dalam negeri makin kecil dengan harga pasar yang selalu di atas HPP dan makin jauh dari tahun ke tahun. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, berpendapat, jika tetap dipaksa menyerap beras dalam jumlah besar di hulu, Bulog berpotensi merugi dan pelan-pelan bangkrut. Sebab, Bulog tak lagi memiliki kanal penyaluran seiring dengan perubahan bantuan pangah dari raskin/rastra ke non tunai. "Dugaan saya, oleh karena tidak ingin merugi, Bulog mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, terlihat dari realisasi penyerapan beras yang terus turun sejak 2017, " ujarnya. Raskin tak sekadar subsidi pangan. Menurut Khudori, program ini terintegrasi dengan hulu, yakni perlindungan harga di petani. Di hilir, rastra menjadi instrument stabilisasi harga beras karena volumenya mencapai 10 persen kebutuhan nasional. Guru Besar Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai terus turunnya penyerapan, mengindikasikan Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga. "Salah satu cara mendongkrak penyerapan adalah dengan merevisi lnpres No 5/2015. HPP untuk GKP semestinya di atas Rp4.400-Rp4.500 per kg karena ongkos produksi meningkat," ujarnya. Sekretaris perusahaan Perum Bulog, Arjun Ansol menyatakan, penyerapan berkurang karena penyaluran di hilir berkurang. Namun, Bulog tetap menyerap beras untuk stok, penjualan komersial, ataupun bantuan sosial rastra. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemerintah terus mendorong Bulog menyerap gabah untuk menjaga harga di tingkat petani. Fleksibilitas HPP diharapkan mendongkrak jumlah pengadaan dalam negeri. (Sumber: Kompas, 02 Mei 2019) 11. Berdasarkan teks di atas, ongkos produksi per kg menurut hasil survei IRRI adalah .... A. Rp4.606 B. Rp4.082 C. Rp4.070 D. Rp4.532 E. Rp4.400

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Paul P

10 Agustus 2022 07:34

Selain cadangan beras pemerintah menjadi tidak optimal, rendahnya penyerapan gabah/beras oleh Bulog dinilai makin melemahkan fungsi stabilisasi harga. Di hulu, harga pembelian pemerintah kian tertinggal oleh biaya produksi dan harga pasar, sementara di hilir Bulog kehilangan kanal penyaluran. Realisasi pengadaan gabah/beras oleh Bulog terus turun sejak 2016. Tahun ini Bulog ditarget menyerap 1,8 juta ton beras, tetapi sampai Selasa (30/4/2019) realisasinya baru 309.328 ton atau sekitar 17 persen. Padahal, pengadaan beras diharapkan bisa mencapai 80 persen dari panen rending pada awal 2019 ini. Rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai berperan pada rendahnya pengadaan. Hingga kini, penyerapan berpatokan pada instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, antara lain mengatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp3.700 per kilogram (kg). Padahal, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, ongkos produksi telah jatuh lebih tinggi. Survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 26 kabupaten produsen padi per April 2019, misalnya, menyimpulkan bahwa ongkos produksi telah mencapai Rp4.532 per kg GKP. Survei International Rice Research Institute (IRRI), ongkos produksi padi di I ndonesia tahun 2013-2014 mencapai Rp4.082 per kg. Bulog memang "dibekali" fleksibilitas HPP sebesar 10 persen oleh pemerintah. Dengan kelenturan itu, Bulog bisa membeli gabah dengan harga Rp4.070 per kg GKP di petani. Namun, harga di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan saat puncak panen raya. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 2.135 lokasi transaksi gabah di 28 provinsi pada Maret 2019 menunjukkan, harga di petani rata-rata Rp4.606 per kg GKP. Peluang Bulog untuk menyerap gabah/beras dalam negeri makin kecil dengan harga pasar yang selalu di atas HPP dan makin jauh dari tahun ke tahun. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, berpendapat, jika tetap dipaksa menyerap beras dalam jumlah besar di hulu, Bulog berpotensi merugi dan pelan-pelan bangkrut. Sebab, Bulog tak lagi memiliki kanal penyaluran seiring dengan perubahan bantuan pangah dari raskin/rastra ke non tunai. "Dugaan saya, oleh karena tidak ingin merugi, Bulog mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, terlihat dari realisasi penyerapan beras yang terus turun sejak 2017, " ujarnya. Raskin tak sekadar subsidi pangan. Menurut Khudori, program ini terintegrasi dengan hulu, yakni perlindungan harga di petani. Di hilir, rastra menjadi instrument stabilisasi harga beras karena volumenya mencapai 10 persen kebutuhan nasional. Guru Besar Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai terus turunnya penyerapan, mengindikasikan Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga. "Salah satu cara mendongkrak penyerapan adalah dengan merevisi lnpres No 5/2015. HPP untuk GKP semestinya di atas Rp4.400-Rp4.500 per kg karena ongkos produksi meningkat," ujarnya. Sekretaris perusahaan Perum Bulog, Arjun Ansol menyatakan, penyerapan berkurang karena penyaluran di hilir berkurang. Namun, Bulog tetap menyerap beras untuk stok, penjualan komersial, ataupun bantuan sosial rastra. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemerintah terus mendorong Bulog menyerap gabah untuk menjaga harga di tingkat petani. Fleksibilitas HPP diharapkan mendongkrak jumlah pengadaan dalam negeri. (Sumber: Kompas, 02 Mei 2019) 10. Berdasarkan teks di atas, yang menilai bahwa Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga adalah .... A. Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia B. International Rice Research Institute C. Badan Pusat Statistik D. Guru Besar Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogor (IPB) E. Menteri Koordinator Perekonomian

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Cassano C

10 Agustus 2022 07:34

Selain cadangan beras pemerintah menjadi tidak optimal, rendahnya penyerapan gabah/beras oleh Bulog dinilai makin melemahkan fungsi stabilisasi harga. Di hulu, harga pembelian pemerintah kian tertinggal oleh biaya produksi dan harga pasar, sementara di hilir Bulog kehilangan kanal penyaluran. Realisasi pengadaan gabah/beras oleh Bulog terus turun sejak 2016. Tahun ini Bulog ditarget menyerap 1,8 juta ton beras, tetapi sampai Selasa (30/4/2019) realisasinya baru 309.328 ton atau sekitar 17 persen. Padahal, pengadaan beras diharapkan bisa mencapai 80 persen dari panen rending pada awal 2019 ini. Rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai berperan pada rendahnya pengadaan. Hingga kini, penyerapan berpatokan pada instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, antara lain mengatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp3.700 per kilogram (kg). Padahal, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, ongkos produksi telah jatuh lebih tinggi. Survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 26 kabupaten produsen padi per April 2019, misalnya, menyimpulkan bahwa ongkos produksi telah mencapai Rp4.532 per kg GKP. Survei International Rice Research Institute (IRRI), ongkos produksi padi di I ndonesia tahun 2013-2014 mencapai Rp4.082 per kg. Bulog memang "dibekali" fleksibilitas HPP sebesar 10 persen oleh pemerintah. Dengan kelenturan itu, Bulog bisa membeli gabah dengan harga Rp4.070 per kg GKP di petani. Namun, harga di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan saat puncak panen raya. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 2.135 lokasi transaksi gabah di 28 provinsi pada Maret 2019 menunjukkan, harga di petani rata-rata Rp4.606 per kg GKP. Peluang Bulog untuk menyerap gabah/beras dalam negeri makin kecil dengan harga pasar yang selalu di atas HPP dan makin jauh dari tahun ke tahun. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, berpendapat, jika tetap dipaksa menyerap beras dalam jumlah besar di hulu, Bulog berpotensi merugi dan pelan-pelan bangkrut. Sebab, Bulog tak lagi memiliki kanal penyaluran seiring dengan perubahan bantuan pangah dari raskin/rastra ke non tunai. "Dugaan saya, oleh karena tidak ingin merugi, Bulog mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, terlihat dari realisasi penyerapan beras yang terus turun sejak 2017, " ujarnya. Raskin tak sekadar subsidi pangan. Menurut Khudori, program ini terintegrasi dengan hulu, yakni perlindungan harga di petani. Di hilir, rastra menjadi instrument stabilisasi harga beras karena volumenya mencapai 10 persen kebutuhan nasional. Guru Besar Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai terus turunnya penyerapan, mengindikasikan Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga. "Salah satu cara mendongkrak penyerapan adalah dengan merevisi lnpres No 5/2015. HPP untuk GKP semestinya di atas Rp4.400-Rp4.500 per kg karena ongkos produksi meningkat," ujarnya. Sekretaris perusahaan Perum Bulog, Arjun Ansol menyatakan, penyerapan berkurang karena penyaluran di hilir berkurang. Namun, Bulog tetap menyerap beras untuk stok, penjualan komersial, ataupun bantuan sosial rastra. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemerintah terus mendorong Bulog menyerap gabah untuk menjaga harga di tingkat petani. Fleksibilitas HPP diharapkan mendongkrak jumlah pengadaan dalam negeri. (Sumber: Kompas, 02 Mei 2019) 9. Berdasarkan teks di atas, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 2. 135 1okasi transaksi gabah di 28 provinsi pada Maret 201 9 menunjukkan . . .. A. Harga di petani rata-rata Rp4.606 per kg GKP B. Harga di petani rata-rata Rp4.070 per kg GKP C. HPP Gabah Kering Pan en (GKP) Rp3.700 per kilogram (kg) D. Harga produksi mencapai Rp4.532 per kg GKP E. Harga produksi mencapai Rp4.082 per kg GKP

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Vincenzo V

10 Agustus 2022 07:34

Selain cadangan beras pemerintah menjadi tidak optimal, rendahnya penyerapan gabah/beras oleh Bulog dinilai makin melemahkan fungsi stabilisasi harga. Di hulu, harga pembelian pemerintah kian tertinggal oleh biaya produksi dan harga pasar, sementara di hilir Bulog kehilangan kanal penyaluran. Realisasi pengadaan gabah/beras oleh Bulog terus turun sejak 2016. Tahun ini Bulog ditarget menyerap 1,8 juta ton beras, tetapi sampai Selasa (30/4/2019) realisasinya baru 309.328 ton atau sekitar 17 persen. Padahal, pengadaan beras diharapkan bisa mencapai 80 persen dari panen rending pada awal 2019 ini. Rendahnya harga pembelian pemerintah (HPP) dinilai berperan pada rendahnya pengadaan. Hingga kini, penyerapan berpatokan pada instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, antara lain mengatur HPP Gabah Kering Panen (GKP) Rp3.700 per kilogram (kg). Padahal, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, ongkos produksi telah jatuh lebih tinggi. Survei Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di 26 kabupaten produsen padi per April 2019, misalnya, menyimpulkan bahwa ongkos produksi telah mencapai Rp4.532 per kg GKP. Survei International Rice Research Institute (IRRI), ongkos produksi padi di I ndonesia tahun 2013-2014 mencapai Rp4.082 per kg. Bulog memang "dibekali" fleksibilitas HPP sebesar 10 persen oleh pemerintah. Dengan kelenturan itu, Bulog bisa membeli gabah dengan harga Rp4.070 per kg GKP di petani. Namun, harga di lapangan jauh lebih tinggi, bahkan saat puncak panen raya. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) di 2.135 lokasi transaksi gabah di 28 provinsi pada Maret 2019 menunjukkan, harga di petani rata-rata Rp4.606 per kg GKP. Peluang Bulog untuk menyerap gabah/beras dalam negeri makin kecil dengan harga pasar yang selalu di atas HPP dan makin jauh dari tahun ke tahun. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, berpendapat, jika tetap dipaksa menyerap beras dalam jumlah besar di hulu, Bulog berpotensi merugi dan pelan-pelan bangkrut. Sebab, Bulog tak lagi memiliki kanal penyaluran seiring dengan perubahan bantuan pangah dari raskin/rastra ke non tunai. "Dugaan saya, oleh karena tidak ingin merugi, Bulog mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, terlihat dari realisasi penyerapan beras yang terus turun sejak 2017, " ujarnya. Raskin tak sekadar subsidi pangan. Menurut Khudori, program ini terintegrasi dengan hulu, yakni perlindungan harga di petani. Di hilir, rastra menjadi instrument stabilisasi harga beras karena volumenya mencapai 10 persen kebutuhan nasional. Guru Besar Fakultas Pertanian lnstitut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, menilai terus turunnya penyerapan, mengindikasikan Bulog kehilangan fungsi sebagai stabilisator harga. "Salah satu cara mendongkrak penyerapan adalah dengan merevisi lnpres No 5/2015. HPP untuk GKP semestinya di atas Rp4.400-Rp4.500 per kg karena ongkos produksi meningkat," ujarnya. Sekretaris perusahaan Perum Bulog, Arjun Ansol menyatakan, penyerapan berkurang karena penyaluran di hilir berkurang. Namun, Bulog tetap menyerap beras untuk stok, penjualan komersial, ataupun bantuan sosial rastra. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan, pemerintah terus mendorong Bulog menyerap gabah untuk menjaga harga di tingkat petani. Fleksibilitas HPP diharapkan mendongkrak jumlah pengadaan dalam negeri. (Sumber: Kompas, 02 Mei 2019) 8. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang BENAR? A. Pengadaan gabah/beras oleh Bulog terus naik sejak 2016 B. Realisasi Bulog pada Tahun 2019 sebesar 20 persen C. Hasil survei AB2TI, ongkos produksi mencapai Rp4.532 per kg GKP D. Hasil survei BPS, rata-rata harga di petani sebesar Rp4.070 per kg GKP E. Harga pasar gabah/beras selalu lebih rendah dari HPP

alt

1

1

Jawaban terverifikasi

Ahn H

10 Agustus 2022 07:34

Sepanjang Januari hingga pertengahan April 2019, di Jakarta terdata 108 pohon tumbang dan 62 pohon sempal. Korban akibat pohon tumbang ataupun sempal adalah dua orang tewas dan empat orang luka-luka. Seorang sopir truk pick up tewas tertimpa pohon tumbang di lahan perusahaan air minum di Jalan Dermaga Raya, Jakarta Timur, pada 2 April. Seorang lagi tewas tertimpa sempalan batang lapuk di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, 3 April. Empat korban luka termasuk patah tulang. Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Kehutaan DKI Jakarta Djauhar Ari ifn mengatakan, pohon tumbang di Jalan Dermaga Raya merupakan pohon di luar jalur hijau dan bukan lahan pemerintah daerah. Pohon angsana itu diduga berusia tua, sekitar 20 tahun. "Perawatan pohon di Dermaga Raya sebenarnya tidak termasuk tanggung jawab kami. Namun, bantuan tetap diberikan karena bagaimanapun korban adalah warga," katanya di Jakarta, Minggu (7/4/2019). Menurut Djauhar, peristiwa pohon tumbang dan sempal pada awal tahun 2019 ini lebih parah daripada kurun waktu yang sama tahun sebelumnya. Hal ini diduga karena pohon-pohon di Jakarta semakin rapuh. Diduga salah satu pemicunya adalah banyaknya proyek infrastruktur di Jakarta. Proyek-proyek itu memotong akar pepohonan tanpa diketahui. Kondisi akar yang buruk membuat pepohonan rapuh dan rawan tumbang. Sejumlah proyek infrastruktur yang dia maksud seperti normalisasi kali, pengerjaan utilitas, dan pelebaran jalan. "Akarnya terpotong di depan, lalu terpotong lagi di belakang karena proyek lain. Jadi, akar seperti sudah menggantung. Juga ada pohon yang sudah tua sehingga keropos, saat ada angin dan hujan rawan tumbang dan sempal." Katanya. Bagi korban luka ataupun tewas karena tertimpa pohon di lahan pemerintah, ada asuransi pohon. Klaim asuransi Rp50 juta untuk korban tewas. Menurut Djauhar, setiap hari tim pemangkasan pohon terus memangkas pohon-pohon yang rapuh atau dilaporkan membahayakan. Selama empat bulan terakhir, sudah di lakukan pemangkasan 18.070 pohon. Pohon tumbang ataupun sempal didominasi angsana dan trembesi. Keduanya mempunyai karakter kayu yang getas. Pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penggantian selama beberapa tahun terakhir menjadi mahoni dan tabebuya yang mempunyai karakter kayu lebih kuat dengan akar tunjang. Djauhar menyampaikan, jumlah pohon di jalur hijau dan lahan DKI sekitar 6 juta pohon, tetapi belum diketahui kondisinya terkini. Pendataan terakhir dilakukan beberapa tahun lalu dan diketahui hanya sekitar 3 persen pohon rapuh dan layak ditebang. Sejauh ini, pemprov belum memiliki alat untuk memeriksa kondisi pohon. Pemprov DKI tengah dalam proses pembelian alat pemeriksa pohon tahun ini. Alat tersebut bisa memeriksa kondisi dan kadar kambium untuk mengetahui tingkat kerapuhan pohon. "Alat ini seperti USG untuk pohon," kata Djauhar. (Sumber: Kompas, 08 April 2019) 7. Berdasarkan diagram, jumlah pemangkasan/penopingan pohon selama 2019 di Jakarta adalah .... A. 5. 792 pohon B. 18.070 pohon C. 14.673 pohon D. 17.245 pohon E. 10.110 pohon

alt

37

1

Jawaban terverifikasi

Paul P

10 Agustus 2022 07:34

Sepanjang Januari hingga pertengahan April 2019, di Jakarta terdata 108 pohon tumbang dan 62 pohon sempal. Korban akibat pohon tumbang ataupun sempal adalah dua orang tewas dan empat orang luka-luka. Seorang sopir truk pick up tewas tertimpa pohon tumbang di lahan perusahaan air minum di Jalan Dermaga Raya, Jakarta Timur, pada 2 April. Seorang lagi tewas tertimpa sempalan batang lapuk di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, 3 April. Empat korban luka termasuk patah tulang. Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Kehutaan DKI Jakarta Djauhar Ari ifn mengatakan, pohon tumbang di Jalan Dermaga Raya merupakan pohon di luar jalur hijau dan bukan lahan pemerintah daerah. Pohon angsana itu diduga berusia tua, sekitar 20 tahun. "Perawatan pohon di Dermaga Raya sebenarnya tidak termasuk tanggung jawab kami. Namun, bantuan tetap diberikan karena bagaimanapun korban adalah warga," katanya di Jakarta, Minggu (7/4/2019). Menurut Djauhar, peristiwa pohon tumbang dan sempal pada awal tahun 2019 ini lebih parah daripada kurun waktu yang sama tahun sebelumnya. Hal ini diduga karena pohon-pohon di Jakarta semakin rapuh. Diduga salah satu pemicunya adalah banyaknya proyek infrastruktur di Jakarta. Proyek-proyek itu memotong akar pepohonan tanpa diketahui. Kondisi akar yang buruk membuat pepohonan rapuh dan rawan tumbang. Sejumlah proyek infrastruktur yang dia maksud seperti normalisasi kali, pengerjaan utilitas, dan pelebaran jalan. "Akarnya terpotong di depan, lalu terpotong lagi di belakang karena proyek lain. Jadi, akar seperti sudah menggantung. Juga ada pohon yang sudah tua sehingga keropos, saat ada angin dan hujan rawan tumbang dan sempal." Katanya. Bagi korban luka ataupun tewas karena tertimpa pohon di lahan pemerintah, ada asuransi pohon. Klaim asuransi Rp50 juta untuk korban tewas. Menurut Djauhar, setiap hari tim pemangkasan pohon terus memangkas pohon-pohon yang rapuh atau dilaporkan membahayakan. Selama empat bulan terakhir, sudah di lakukan pemangkasan 18.070 pohon. Pohon tumbang ataupun sempal didominasi angsana dan trembesi. Keduanya mempunyai karakter kayu yang getas. Pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah melakukan penggantian selama beberapa tahun terakhir menjadi mahoni dan tabebuya yang mempunyai karakter kayu lebih kuat dengan akar tunjang. Djauhar menyampaikan, jumlah pohon di jalur hijau dan lahan DKI sekitar 6 juta pohon, tetapi belum diketahui kondisinya terkini. Pendataan terakhir dilakukan beberapa tahun lalu dan diketahui hanya sekitar 3 persen pohon rapuh dan layak ditebang. Sejauh ini, pemprov belum memiliki alat untuk memeriksa kondisi pohon. Pemprov DKI tengah dalam proses pembelian alat pemeriksa pohon tahun ini. Alat tersebut bisa memeriksa kondisi dan kadar kambium untuk mengetahui tingkat kerapuhan pohon. "Alat ini seperti USG untuk pohon," kata Djauhar. (Sumber: Kompas, 08 April 2019) 6. Berdasarkan diagram, kenaikan jumlah pohon sempal di daerah Jakarta Barat sebanyak .... A. 12 pohon B. 4 pohon C. 14 pohon D. 31 pohon E. 6 pohon

alt

43

1

Jawaban terverifikasi
1212213214
Ruangguru

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Download di Google Play

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Bantuan & Panduan

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia