Tuliskan langkah-langkah yang diambil Mayjen Soeharto setelah menerima Supersemar ?

Pembahasan

Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor. Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatarbelakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30S/PKI pada 1 Oktober 1965. Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (Nawaksara) ditolak MPRS. langkah-langkah yang diambil Presiden Soeharto setelah menerima Supersemar adalah membubarkan PPKI, mengamankan menteri-mentri yang terlibat G30SPKI, mengisi departemen-departemen yang kosong dan mengangkat menteri Adinterim, membuka kembali Universitas-universitas Jakarta yang telah dibekukan oleh Soekarno, membentuk kabinet baru, membentuk kabinet amperea dan melakukan sidang-sidang DPRGR dan MPRS. Dengan demikian langkah-langkah yang diambil Mayjen Soeharto setelah menerima Supersemar adalah membubarkan PPKI, mengamankan menteri-mentri yang terlibat G30SPKI, mengisi departemen-departemen yang kosong dan mengangkat menteri Adinterim, membuka kembali Universitas-universitas Jakarta yang telah dibekukan oleh Soekarno, membentuk kabinet baru, membentuk kabinet amperea dan melakukan sidang-sidang DPRGR dan MPRS.