Tuliskan kebijakan-kebijakan Daendels dalam bidang politik, militer, dan sosial ekonomi di Hindia Belanda?

Pembahasan

Herman William Daendels menjabat sebagai gubernur jendral di Indonesia pada tahun 1808-1811. Pada tahun 1808, Louis Napoleon dari Perancis menunjuk Daendels ke Batavia untuk menjadi gubernur jendral di Indonesia.Tugas utama Daendels sebagai gubernur jendral adalah memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis militer Perancis untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Samudra Hindia.Dalam menjalankan tugasnya untuk mempertahankan pulau Jawa dari Inggris, Daendels membuat beberapa kebijakan, yakni sebagai berikut. Kebijakan Daendels di bidang pemerintahan : membatasi kekuasaan para raja. Menurutnya, raja pribumi harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya, mengurangi hak-hak feodal pejabat pemerintah, seperti bupati, sebagai gantinyapara pejabat itu akan menerima gaji, pulau Jawa dibagi menjadi sembilan prefektur yang dikepalai oleh seorang prefek dan bertanggung jawab kepada gubernur jenderal serta membawahkan bupati, kesultanan Banten dan Cirebon menjadi wilayah pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Daendels di bidang militer : membangun Jalan Raya Pos (de Grote Postweg) dari Anyer hingga Panarukan sepanjang ± 1.1 00 km. Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, membentuk pasukan dari orang-orang pribumi, misalnya Legiun Mangkunegaran, sebagai bagian dari angkatan perang Belanda dengan komandan orang Jawa, membangun benteng pertahanan di berbagai wilayah, seperti Benteng Lodewijk di Gresik. Kebijakan di bidang peradilan : membentuk tiga macam peradilan, yaitu peradilan untuk bangsa Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi, masalah korupsi menjadi masalah utama yang diperhatikan Daendels, setiap pelaku korupsi akan diadili tanpa pandang bulu. Kebijakan Daendels di bidang sosial ekonomi : melakukan penjualan tanah partikelir kepada pihak swasta, melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan praktik menanam tanaman produksi, mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Daendels meliputi kebijakan di bidang pemerintahan, militer, peradilan dan sosial ekonomi, seperti membatasi kekuasaan para raja hingga mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan.