The Jakarta-based Human Rights Working Group (HRWG) hopes the upcoming meeting between the Indonesian government and a United Nations committee on migrant workers will provide momentum for the country to revise its regulations on the protection of migrant workers’ rights. HRWG program manager Daniel Awigra said that the committee may push countries, including Indonesia, to align their laws with universal standards, as cited in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. “In our report submitted to the committee, we urge the committee to recommend that the government (heed) the convention in the revision of the 2004 Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers,” Daniel said in a statement on Thursday. He added that the revision had been deliberated at the House of Representatives. The latest draft, however, still favored private recruitment agencies and lacked tight standards in the recruitment process, he said. The UN committee will hold a dialogue for the first time with Indonesia on September 4 to 6 in Geneva, Switzerland, regarding the government’s progress in implementing the multilateral convention on migrant worker protection. In April, Indonesia sent an initial report to the committee as a requirement for countries that have ratified the convention. (kuk/bbs) What does the writer tell the news for?

Pembahasan

Pada paragraf pertama, penulis mengatakan HRWG berharap bahwa pertemuan selanjutnya antara pemerintah Indonesia dan komite PBB terkait pekerja imigran akan memberikan momentum bagi negara untuk merevisi peraturan tentang perlindungan hak-hak pekerja imigran. Manajer HRWG, Daniel, mengatakan bahwa komite bisa mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan undang-undang mereka dengan standar dunia (paragraf 2). Dia menambahkan bahwa revisi tersebut sudah diperundingkan di DPR. Akan tetapi, konsep yang terakhir masih lebih memilih agen rekrutmen swasta dan standar ketat dalam proses rekrutmen juga masih kurang (paragraf 4). Komite PBB akan mengadakan dialog untuk pertama kalinya dengan Indonesia pada tanggal 4 sampai 6 September di Genewa terkait kemajuan pemerintah dalam pengimplementasian konvensi multilateral tentang perlindungan pekerja imigran. Pada bulan April, Indonesia mengirimkan laporan awal kepada komite sebagai persyaratan bagi negara-negara yang sudah mengesahkan konvensi tersebut (paragraf terakhir). Jadi, teks ini dituliskan untuk E. menginformasikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah mengenai undang-undang perlindungan pekerja imigran. Pilihan D sekilas terlihat benar, akan tetapi teks di atas adalah teks berita, yang fungsinya jelas adalah menginformasikan sesuatu yang dianggap penting. review artinya meninjau. Yang ditinjau dalam teks tersebut bukanlah perlunya merevisi undang-undang perlindungan pekerja imigran melainkan sejauh apa progres (kemajuan) yang sudah dilakukan pemerintah terkait revisi undang-undang tersebut. Jadi, pilihan D salah.