Sistem sewa tanah yang diberlakukan Thomas Stamford Raffles mengalami kegagalan. Jelaskan faktor penyebab kegagalan tersebut!

Pembahasan

Beberapa faktor penyebab kegagalan sistem sewa tanah yang diberlakukan Thomas Stamford Raffles, yaitu masih banyak masyarakat Indonesiayang belum mengenal sistem sewa tanah melalui perjanjian, masyarakat belum terlalu mengenal sistem uang, sulit untuk menentukan besar atau kecilnya pajak yang akan dikenakan pada pemilik tanah, dan kurangnya pengawasan pemerintah. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Pada tahun 1811, Inggris berhasil menguasai Indonesia. Pembentukan pemerintahan di Indonesia dilakukan oleh Gubernur Jenderal East India Company (EIC) di Kalkuta,Lord Minto. Lord Minto menunjukThomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernuratau wakil Inggrisdi Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Thomas Stamford Raffles menerapkan beberapa kebijakan baru di Indonesiasalah satunya ialah kebijakan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah diberlakukan dengan menetapkan pajak tanah kepada petani dan ia dibebaskanuntuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Namun, penerapan sistem sewa tanah ini memiliki beberapa kelemahan sehingga mengalami kegagalan. Beberapafaktor yang menyebabkan sistem sewa tanah mengalami kegagalan adalah sebagai berikut. Masih ada banyak masyarakat Indonesiayang belum mengenal sistem sewa tanah melalui perjanjian. Kebijakan sewa tanah merupakan hal baru bagi masyarakat. Pada masa pemerintahan sebelumya,kepimilikian tanah masih bersifat tradisionalsehingga rakyat belum dapat menyesuaikan diri dengan sistem sewa tanah melalui perjanjian. Masyarakat Indonesia belum terlalumengenal sistem uang. Pada masa awalpemerintahan Raffles, belum banyak rakyat Indonesia yang mengenal secara baik sistem ekonomi menggunakan uang terutama rakyat pedesaaan. Sulit untuk menentukan besar atau kecilnya pajak yang akan dikenakan kepadapemilik tanah. Pada kebijakan sewa tanah yang diterapkan Raffles ukuran besar atau kecilnya pajak ditetapkan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, sehingga untuk menentukannya memerlukan pengukuran dan penelitian kesuburan tanah terlebih dahulu. Kurangnya pengawasan pemerintah . Pemerintah kurang melakukan pengawasan terhadap pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk menarik pajak tanah, sehingga banyak diantara mereka melakukan penyelewengan dan korupsi.