Sistem demokrasi ekonomi memungkinkan sinergi antara swasta, negara, dan koperasi. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian salah satunya melalui kebijakan di bidang ekonomi. Bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah ....

Pembahasan

Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam perekonomian yaitu : Kebijakan Moneter, yaitu kebijakan yang dibuat bertujuan untuk untuk meredam laju pertumbuhan tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar di dalam ekonomi tergantung pada respon masyarakat dan dunia usaha, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan. Kebijakan Fiskal, yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Kebijakan perdagangan luar negeri yaitu kebijakan yang berguna untuk untuk meningkatkan daya saing ekspor, khususnya barang-barang manufaktur dan sekaligus mengurangi defisit atau meningkatkan surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama isi paket deregulasi selama ini dan yang akan dikeluarkan di sektor perdagangan luar negeri. Kedua, harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan makro lainnya, terutama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, dan kebijakan industri. Salah satu kebijakan tentang demokrasi ekonomi adalah privatisasi BUMN. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“ UU BUMN ”), Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“ Persero ”), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah A.