Masa Demokrasi Liberal berlangsung sejak pengakuan kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, hingga Dekrit Presiden pada 22 Juli 1959. Pada masa ini terjadi ketidakstabilan politik di Indonesia. Komposisi parlemen pada saat ini terpecah menjadi berbagai partai-partai politik, dengan tidak ada partai yang mendominasi. Kabinet akhirnya hanya bisa dibentuk dari koalisi berbagai partai. Bila salah satu partai dalam koalisi mencabut dukungannya, kabinet sering jatuh dan perdana menteri berganti dengan mengembalikan mandatnya kepada presiden. Karena tidak ada partai yang dominan, dan karena adanya pertentangan antar partai di parlemen, kabinet tidak bisa bertahan lama dan sangat sering terjadi pergantian kabinet. Selain itu banyak pemberontakan di daerah, seperti pemberontakan DI/TII oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, pemberontakan PRII/Permesta di Sumatra dan Sulawesi serta pemberontakan Republik Maluku Selatan. Kondisi ekonomi juga sangat buruk karena kondisi berat pendudukan Jepang, yang mengambil semua sumberdaya alam di Indonesia, serta agresi militer Belanda pada perang kemerdekaan. Situasi ini mengakibatkan kerusakan perkebunan, sawah, pabrik dan infrastruktur di Indonesia yang membuat kondisi ekonomi buruk. Banyak pejuang kemerdekaan yang pada masa ini menganggur, karena diadakanya rasionalisasi jumlah anggota Tentara Nasional Indonesia. Pada saat ini terjadi inflasi yang tinggi dan kelangkaan barang kebutuhan pokok, dan di Indonesia banyak sekali kemiskinan pada masa Demokrasi Liberal.
Berikut ini adalah dampak negatif pada demokrasi liberal, antara lain sebagai berikut.
- Tingginya tingkat kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin pada masa demokrasi liberal. Kesenjangan sosial ini dipicu oleh karena maraknya praktik korupsi baik dari oknum pemerintahan maupun dari oknum partai.
- Berbelit – berbelitnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkuasa pada masa demokrasi liberal.
- Kondisi negara yang tidak stabil sebagai akibat dari pergantian kabinet yang terlalu sering terjadi pada masa demokrasi liberal sehingga menyebabkan pemerintahan tidak berjalan secara efisien yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat inflasi yang tinggi.
- Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat pada masa demokrasi liberal karena pemerintah terlalu fokus pada perkembangan politik sehingga tidak terlalu memperhatikan pekembangan ekonomi.
- Maraknya berbagai pemberontakan di daerah pada masa demokrasi liberal karena berbagai ketidakpuasan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan di pusat sehingga mengganggu keamanan dan memperburuk pertumbuhan ekonomi perekonomian.
Berikut ini adalah dampak positif pada demokrasi liberal, antara lain:
- Majunya beberapa sektor industri tertentu serta sektor - sektor swasta dalam negeri pada masa demokrasi liberal.
- Adanya kebebasan sistem multipartai pada masa demokrasi liberal sebagai akibat campur tangan negara yang sangat minim. Kebebasan pemilu pada masa demokrasi liberal juga berperan dalam kesuksesan penyelenggarakan Konferensi Bandung pada bulan April tahun 1995.
- Adanya kebebasan berdemokrasi yang benar nyata pada masa demokrasi liberal yang tercermin dalam keterwakilan setiap partai di parlemen.
Dengan demikian, dampak ekonomi dan politik dari pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia dimulai dari adanya inflasi yang tinggi hingga adanya kebebasan sistem multipartai.