Sebutkan dalam UU dan jelaskan bahwa BUMD mempunyai landasan operasional!

Pembahasan

Landasan hukum bagi beroperasinya BUMD pada hakikatnya masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah . Undang-Undang yang lahir pada masa demokrasi terpimpin ini belum digantikan hingga hari ini , meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 telah mencabut undang-undang tersebut dengan syarat terdapat pengaturan pengganti terkait BUMD. Ketidakjelasan landasan hukum bagi pengelolaan BUMD terjadi akibat tidak mutakhirnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan politik dan dinamika legislasi saat ini. Hal ini disadari sepenuhnya oleh Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang dengan memasukkan rencana penggantian terhadap undang-undang tersebut dalam Prolegnas dua periode keanggotaan (2004-2009 dan 2010-2014). Namun, wacana ini baru dapat diwujudkan pada akhir periode 2014, itu pun bukan dalam bentuk RUU pengganti, tetapipenyisipan ketentuan mengenai BUMD dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.