Roboguru

Sebutkan alasan dilakukan penyederhanaan partai pada pemerintahan orde baru

Pertanyaan

Sebutkan alasan dilakukan penyederhanaan partai pada pemerintahan orde baru

  1. ...

  2. ...

Pembahasan Soal:

Pada masa orba, pemilu dilakukan dengan sistem tidak langsung dan diadakan sebanyak 6 kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hanya pemilu pertama yang diikuti oleh 10 parpol yaitu PSII, Perti, Parmusi, NU, Golkar, PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik dan Partai Murba. Setelah itu, pemerintah melakukan penyederhanaan sistem multiparpol menjadi tiga parpol saja, yaitu Golkar, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang merupakan hasil gabungan PSII, Perti, Parmusi dan NU, serta PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang merupakan hasil fusi PNI, Parkindo, partai Katolik, partai Murba dan IPKI. Penyederhanaan ini dilakukan agar pemerintah lebih mudah mengatur dan mengontrol parpol yang ada agar selalu sejalan dengan program orba dan Golkar tentunya.

Dengan demikian, tujuannya ialah untuk meminimalisir biaya politik dan lebih mengefektifkan kinerja dan produk parpol. Selain itu dengan adanya penyederhanaan politik, dukungan pada presiden(partai politik yang menang) meningkat dan dapat menjadi mayoritas dan menguasai politik

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

F. Putri

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Lampung

Terakhir diupdate 04 Juni 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

"Pada tahun 1971 pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilu ke 2 bagi bangsa Indonesia (setelah sebelumnya dilaksanakan tahun 1955) yang diikuti oleh 10 partai politik, sedangkan dalam pemilu...

Pembahasan Soal:

Penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dinggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya (Orde Lama) disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak idiologi dan sekaligus kepentingan. Partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan Negara. Hal tersebut yang melatarbelakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai yang dilakukan oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program. Sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik.space

Dengan demikian,  latar belakang pemerintah membuat kebijakan Fusi (penggabungan) partai politik adalah untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara.space

0

Roboguru

Jelaskan proses penggabungan partai politik masa Orde Baru!

Pembahasan Soal:

Penggabungan (fusi) partai politik pada masa Orde Baru diatur dalam Sidang Umum MPR tahun 1973 bertujuan untuk menjaga efektifitas dan efisiensi penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan partai politik. Penggabungan dilakukan dengan menyederhanakan atau mengelompokkan partai-partai yang memiliki persamaan program, sehingga terjalin satu visi yang sama. Sistem politik ini dikenal dengan nama sistem tiga partai, dimana terdapat tiga partai utama yang telah dikerucutkan. Tiga partai tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai ini berlandasakan nilai-nilai Islam, gabungan partai-partai ini antara lain ialah NU, Parmusi, PSII, dan PERTI.
  2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai ini berlandaskan pada nasionalisme, gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
  3. Golongan Karya (Golkar), organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, Golongan Karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI dll.

Dengan demikian, proses penggabungan partai politik pada masa Orde Baru diawali dengan sidang MPR tahun 1973 dengan mengelompokkan partai berdasarkan kesamaan programnya yang terdiri dari PPP, PDI, dan Golkar.

0

Roboguru

Pengelompokan dan kemudian penyederhanaan partai-partai politik selama kurun waktu 1968-1970 dapat dipandang sebagai upaya Orde Baru untuk ...

Pembahasan Soal:

Pengelompokan dan pembagian partai politik berdasarkan ideologi yang sejenis, mulai dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1973. Meski demikian, wacana dan perencanaan pengelompok partai politik itu telah ada di masa awal pemerintahan Orde Baru (1966-1970), misalnya dalam pidato Presiden Soeharto dalam Kongresn PNI XII tanggal 11 April 1970, di Semarang dan bahkan wacana itu tertuang dalam TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966.
Pengelompokan partai berdasarkan ideologi tertentu yang direncakan Orde Baru di awal pembentukannya, namun berhasil dieksekusi pada tahun 1973, dilakukan untuk menegaskan Golkar (Golongan Karya) sebagai kendaraan politik Soeharto agar tidak ada kekuatan oposisi lain yang merongrongnya. 

Jadi, opsi jawaban benar adalah D.

0

Roboguru

Pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan penyederhanaan dan penggabungan politik dengan tujuan...

Pembahasan Soal:

Penyederhanaan Partai Politik yang dilakukan oleh Orde Baru bertujuan untuk menstabilkan pemerintahan agar tidak terjadi kebuntuan politik sebagaimana yang dialami oleh Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.


Dengan demikian, Penyederhanaan Partai Politik yang dilakukan oleh Orde Baru bertujuan untuk menstabilkan pemerintahan agar tidak terjadi kebuntuan politik sebagaimana yang dialami oleh Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.space space

0

Roboguru

Pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan penyederhanaan dan penggabungan partai politik dengan tujuan. . . .

Pembahasan Soal:

Penyederhanaan partai politik sebenarnya lebih ditujukan untuk menciptakan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pengalaman dari penerapan kabinet parlementer,diketahui bahwa pada kenyataannya, adanya keragaman politik dan ketidakseragaman persepsi     berakibat pada konflik berkepanjangan, serta berdampak pada terganggunya program-program pemerintah dan stabilitas nasional.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved