Salah satu dari Trilogi Van Deventer adalah melaksanakan transmigrasi. Tapi pada kenyataannya, yang diterapkan adalah sistem emigrasi, yaitu bangsa Indonesia dipindahkan ke negara…

Pembahasan

Memasuki akhir abad XIX, pemerintah kolonial Belanda dihujani oleh kritikan dari tokoh-tokoh humanis terkait nasib bumiputra, salah satunya adalah Eduard Douwes Dekker. Ia menerbitkan sebuah buku berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Kehadiran buku tersebut menjadi pemantik bagi tokoh-tokoh humanis lain untuk menyuarakan pemikiran serupa. Mereka menuntut pemerintah kolonial Belanda untuk meningkatkan peranan orang-orang bumiputra dalam kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Pemikiran tersebut dituangkan dalam sebuah konsep kebijakan baru yang dikenal sebagai politik etis atau politik balas budi. Salah satu tokoh humanis di balik gagasan politik etis adalah Conraad Theodore van Deventer. Politik Etis ini terangkum dalam program Trias van Deventer. Sesuai namanya, program Trias van Deventer ini terbagi menjadi tiga, yaitu Irigasi, Emigrasi, dan Edukasi. Kebijakan Politik Etis dan program Trias van Deventer ini kemudian diterapkan di Hindia Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Idenburg dari tahun 1909 hingga tahun 1916. Berikut isi Trias van Deventer Irigasi atau pengairan. Pemerintah Hindia Belanda akan membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Imigrasi. Melalui imigrasi, pemerintah Hindia Belanda akan mengajak penduduk Hindia Belanda untuk bertransmigrasi untuk mengurangi kepadatan di pulau Jawa. Edukasi. Pemerintah Hindia Belanda akan memperluas bidang pengajaran dan pendidikan bagi bumiputera di Hindia Belanda. Namun, dalam pelaksanaan politik etis ini terjadi penyimpangan. Berikut penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Irigasi lebih banyak mengalirkan air ke perkebunan-perkebunan swasta asing dan tanah-tanah pertanian milik pengusaha swasta. Imigrasi dilakukan untuk memenuhi permintaan tenaga kerja di daerah perkebunan di Sumatera Utara, terutama di Suriname, Deli, dan lain-lain. Para migran dijadikan kuli kontrak dengan ancaman yang tertuang dalam Poenale Sanctie. Poenale Sanctie ini mengatur agar para kuli kontrak tidak melarikan diri. Edukasi, dalam bidang edikasi penyimpangan terjadi karena pendidikan utamanya ditujukan agar pemerintah Hindia Belanda mendapatkan tenaga administrasi yang bagus dan murah. Pendidikan juga hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar dan anak-anak pegawai negeri. Hal ni mendorong terjadinya diskriminasi pendidikan berupa pengajaran di sekolah kelas I hanya untuk anak orang-orang berharta dan anak-anak pegawai negeri, sementara sekolah kelas II hanya untuk anak-anak pribumi dan umum. Berdasarkan penjelasan di atas, maka jawaban yang tepat adalah C.