Relasi politik Aceh dengan pemerintah pusat dalam rekam jejak sejarah

Pembahasan

Relasi politik Aceh dengan pemerintah pusat dapat dikaji sejak setelah proklamasi kemerdekaan.Kabar mengenai kemerdekaan Indonesia baru sampai empat hari setelah berkumandang atau 21 Agustus 1945.Ketika Belanda berusaha untuk menegakkan kembali penjajahannya di Indonesia setelah kemerdekaan,Aceh menyumbang dua buah pesawat terbang kepada pemerintah pusat sebagai modal untuk membuka blokade yang dilakukan Belanda dan juga sebagai alat untuk mencari dukungan dari dunia internasional.Atas jasa rakyat Aceh tersebut, Presiden pertama Indonesia itu pun pernah berjanji untuk memberikan kebebasan bagi rakyat Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Namun, janji yang dikatakan Presiden Soekarno tidak dipenuhi. Setelah Revolusi Indonesia berakhir, ia menolak adanya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia demi menjaga persatuan. Akibatnya, banyak rakyat Aceh yang kecewa dan akhirnya meletus pemberontakan DI/TII di Aceh pada tanggal 21 September 1953 dengan dipimpin oleh Daud Beureueh. Gerakan ini berhasil dipadamkan pada tahun 1960-an. Melihat pemerintah pusat yang masih enggan memberikan otonomi khusus kepada Aceh, maka terbentuklah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang didirikan oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976. GAM menuntut agar Aceh menjadi wilayah yang merdeka dari Indonesia. Pada masa Orde Baru, perlawanan bersenjata anggota GAM disambut keras oleh pemerintah pusat RI dengan menggelar Daerah Operasi Militer (DOM). Akhirnya, sampailah kesepakatan damai antara pemerintah RI dengan Aceh yang dilangsungkan di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 25 Agustus 2005. Dengan demikianrelasi politik antara Aceh dan pemerintah pusat dapat dikatakan penuh dengan dinamika dimana dapat dapatdilihat sejak masa kemerdekaan IndonesiaAceh menginginkansebuah otonomi denganmenjalankan syariat Islam hingga terjadinya pemberontakan DI/TII Aceh yang ditujukan kepada pemerintahan pusat dan keinginan tersebut berlanjut hingga lahirlah GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan pemberian otonomi khusus agar Aceh dapat melaksanakan syariat Islam.