Reformasi di bidang politik merupakan salah satu agenda yang dilakukan Presiden B.J. Habibie setelah dilantik pada 21 Mei 1998. Upaya Presiden B.J Habibie mewujudkan reformasidi bidang politik adalah ...

Pembahasan

Dalam waktu 17 bulan, Presiden Habibie melakukan serangkaian langkah dan perubahan terhadap Indonesia yang telah diperintah secara otoriter selama 32 tahun di bawah kekuasaan Presiden Suharto. Selama masa jabatannya, Presiden Habibie membenahi sektor ekonomi dan juga merombak sistem politik. Untuk mengubah praktik politik yang otoriter, Habibie merombak sistem partai politik. Merangkap tiga jabatan sebagai Presiden, Wakil Presiden dan Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar, menurut Habibie, amat tidak sehat. Oleh karenanya, Habibie memulai reformasi dari tubuh Golkar. Selain mereformasi Golkar menjadi partai politik, Habibie juga membubarkan institusi Keluarga Besar Golkar. Dengan dukungan penuh DPR, Habibie mendorong lahirnya undang-undang politik yang demokratis. Ini diwujudkan lewat tiga paket undang-undang politik yaitu UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Lewat UU Partai Politik, tidak ada lagi pembatasan jumlah partai seperti di masa Orde Baru. Sistem multipartai ini diselaraskan dengan UU Pemilu yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi parpol peserta pemilu. Dua peraturan ini memungkinkan Pemilu 1999 terselenggara, dengan jumlah peserta mencapai 48 partai dan berlangsung dengan sangat demokratis. Jadi, jawaban yang tepatadalah C.