Untuk menyelesaikan kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah, Presiden B.J. Habibie melakukan reformasi dengan cara menerapkan kebijakan otonomi daerah. Jelaskan upaya Presiden B.J. Habibie untuk mewujudkan otonomi daerah!

Pembahasan

Otonomi Daerah merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah. Selama ini segala urusan dan uang terpusat di Jakarta. Akibatnya adalah daerah penghasil SDA seperti Riau, Sumatera Selatan, Irian Jaya dan Kalimantan banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan Otonomi Daerah, pemerataan pembangunan di Indonesia telah membuat Indonesia memulai masa desentralisasi yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi 1997/1998. Untuk mendukung Otonomi Daerah, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat ke daerah kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, kebijakan moneter, sistem peradilan dan keagamaan. Penyelenggaraan Otonomi Daerah ini juga diatur dalam Tap MPR No. XVI/MPR/1998. Otonomi Daerah telah merubah gaya kepemimpinan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi, dari kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah dan dari kebijakan yang satu arah menjadi kebijakan dua arah. Jadi, upaya Presiden B.J. Habibie untuk mewujudkan otonomi daerah adalah dengan membuat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.