Proses Referendum Timor Timur yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut terjadi pada bulan..

Pembahasan

Setelah Jepang kalah dari Sekutu, provinsi Timor Timur tetap berada dalam pendudukan Portugis sampai tahun 1975. Selama dalam kontrol Portugis, salah satu partai politik utama Timtim, Frente Revolucionária Timor Leste Independente (Fretilin) mendapat banyak kontrol atas wilayah tersebut dan pada bulan November 1975 mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Demokratik Timor Leste.Pada 7 Desember 1975 pasukan Indonesia yang didukung Amerika dan Australia menduduki wilayah tersebut. Di tahun berikutnya Indonesia mendeklarasikan Timtim sebagai bagian integral dari negara tersebut sebagai provinsi Timor Timur (Timtim).Pada tahun-tahun berikutnya muncul konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste dan pemerintah Indonesia serta pendukung integrasi Timtim. Konflik terus meningkat, pada tahun 1991.Tujuh bulan setelah BJ Habibie memegang tampuk kekuasaan atau tepatnya 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia, John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie.Ia mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksaan referendum bagi rakyat Timtim. Merespon permintaan PM Australia itu, pemerintah NKRI menggelar sidang kabinet di Bina Graha pada 27 Januari 1999. Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan hasil keputusan sidang yang memakan waktu lebih dari lima jam itu, bahwa Indonesia akan lepas tangan dari Timtim jika mereka menolak opsi penyelesaian konflik Timor Timur yaitu tawaran otonomi khusus yang diperluas.Pada tanggal30Agustus 1999, di adakanReferendum kemerdekaan Timor-timurAsal usul referendum bersamaan dengan permintaan yang dibuat oleh Presiden Indonesia, B.J. Habibie ke Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pada 27 Januari 1999, bagi PBB untuk mengadakan referendum, di mana provinsi di Indonesia akan diberikan pilihan lebih besar otonomi dalam Indonesia atau merdeka. Atas latar belakang tersebut, Presiden Habibie mengadakan jajak pendapat yang diselenggarakan 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET (United Nations Mission for East Timor) dan diikuti oleh penduduk Timor Timur. Hasilnya diumumkan di New York dan Dili pada tanggal 4 September 1999 yang diikuti oleh 451.792 penduduk Timor Timur. Sebesar 78,5% penduduk Timor Timur menyatakan menolak otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia.Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka MPR RI dalam Sidang Umum MPR pada 1999 mencabut TAP MPR No. VI/1978 dan mengembalikan Timor Timur seperti pada 1975. Dalam bahasa lain, Provinsi Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi Negara Timor Leste. Berdasarkan penjelasan di atas maka prosesProses Referendum Timor Timur itu dimulai pada bulan Agustus.