Roboguru

Proses Referendum Timor Timur yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut terjadi pada bulan..

Pertanyaan

Proses Referendum Timor Timur yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut terjadi pada bulan..

Pembahasan Soal:

Setelah Jepang kalah dari Sekutu, provinsi Timor Timur tetap berada dalam pendudukan Portugis sampai tahun 1975. Selama dalam kontrol Portugis, salah satu partai politik utama Timtim, Frente Revolucionária Timor Leste Independente (Fretilin) mendapat banyak kontrol atas wilayah tersebut dan pada bulan November 1975 mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Pada 7 Desember 1975 pasukan Indonesia yang didukung Amerika dan Australia menduduki wilayah tersebut. Di tahun berikutnya Indonesia mendeklarasikan Timtim sebagai bagian integral dari negara tersebut sebagai provinsi Timor Timur (Timtim). Pada tahun-tahun berikutnya muncul konflik antara pendukung kemerdekaan Timor Leste dan pemerintah Indonesia serta pendukung integrasi Timtim. Konflik terus meningkat, pada tahun 1991. Tujuh bulan setelah BJ Habibie memegang tampuk kekuasaan atau tepatnya 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia, John Howard mengirim surat kepada Presiden Habibie.Ia mengusulkan untuk meninjau ulang pelaksaan referendum bagi rakyat Timtim. Merespon permintaan PM Australia itu, pemerintah NKRI menggelar sidang kabinet di Bina Graha pada 27 Januari 1999. Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan hasil keputusan sidang yang memakan waktu lebih dari lima jam itu, bahwa Indonesia akan lepas tangan dari Timtim jika mereka menolak opsi penyelesaian konflik Timor Timur yaitu tawaran otonomi khusus yang diperluas. Pada tanggal 30 Agustus 1999, di adakan Referendum kemerdekaan Timor-timur Asal usul referendum bersamaan dengan permintaan yang dibuat oleh Presiden Indonesia, B.J. Habibie ke Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pada 27 Januari 1999, bagi PBB untuk mengadakan referendum, di mana provinsi di Indonesia akan diberikan pilihan lebih besar otonomi dalam Indonesia atau merdeka. Atas latar belakang tersebut, Presiden Habibie mengadakan jajak pendapat yang diselenggarakan 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET (United Nations Mission for East Timor) dan diikuti oleh penduduk Timor Timur. Hasilnya diumumkan di New York dan Dili pada tanggal 4 September 1999 yang diikuti oleh 451.792 penduduk Timor Timur. Sebesar 78,5% penduduk Timor Timur menyatakan menolak otonomi khusus yang ditawarkan Indonesia.Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka MPR RI dalam Sidang Umum MPR pada 1999 mencabut TAP MPR No. VI/1978 dan mengembalikan Timor Timur seperti pada 1975. Dalam bahasa lain, Provinsi Timor Timur lepas dari Indonesia dan menjadi Negara Timor Leste.


Berdasarkan penjelasan di atas maka proses Proses Referendum Timor Timur itu dimulai pada bulan Agustus. 

Pembahasan terverifikasi oleh Roboguru

Dijawab oleh:

E. Mardiana

Mahasiswa/Alumni Universitas Pendidikan Indonesia

Terakhir diupdate 02 Mei 2021

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

Pertanyaan yang serupa

Jelaskan secara singkat mengenai kebijakan B.J Habibie mengenai Timor Timur dan bagaimana dampaknya!

Pembahasan Soal:

Bacharuddin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia sekaligus presiden pertama pada masa Reformasi yang terhitung sejak 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Masa jabatannya yang amat singkat ini dipengaruhi oleh kebijakannya mengenai Timor Timur atau sekarang lebih dikenal dengan Timor Leste. Kebijakannya tersebut adalah memutuskan untuk mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur dalam memilih apakah ingin melepaskan diri dari Indonesia dan merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Hal ini dipicu terjadinya ketegangan politik dan militer di Timor Timur antara partai yang menginginkan Timor Timur merdeka dengan partai yang ingin negara tersebut menjadi bagian dari Indonesia. Ketegangan tersebut mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan. Dalam jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999, sebanyak 78,5 persen warga Timor Timur memilih untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara yang berdaulat.

Dampak dari kebijakan ini adalah pihak oposisi mengkritik keras kebijakan B.J. Habibie. Akhirnya, saat Sidang Umum 1999, B.J. Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali menjadi Presiden setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Jadi, kebijakan B.J. Habibie mengenai Timor Timur adalah memberikan jajak pendapat kepada warga Timor Timur apakah memilih untuk merdeka atau tetap menjadi bagian dari NKRI. Hasil dari jajak pendapat tersebut adalah warga Timor Timur memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia dan menjadi negara yang berdaulat. Dampak dari lepasnya Timor Timur dari NKRI adalah partai oposisi yang menyerang B.J. Habibie sehingga beliau memilih untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden. space

0

Roboguru

Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia terlepas dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Fakta berikut yang sesuai kondisi pada masa itu adalah ...

Pembahasan Soal:

Bacharuddin Jusuf Habibie Presiden Ke-3 Indonesia mempunyai tugas untuk membalikkan arah politik Indonesia yang selama 32 tahun terakhir serba tertutup, anti-demokrasi, totaliter, dan abai terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Selama menjabat dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, Habibie mengeluarkan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang seiring sejalan dengan semangat reformasi, diantaranya terbit dua regulasi demokratis: UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik; dan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilu. Dua peraturan ini yang memungkinkan Pemilu 1999 terselenggara, dengan jumlah peserta mencapai 48 partai. Habibie juga memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya lewat serikat buruh dan juga kebebasan press dengan lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Warisan penguatan HAM dari Habibie yang paling penting adalah bagaimana ia menyetujui referendum Timor Timur. Habibie sendiri yang meminta referendum bagi Timor Timur ke PBB yang saat itu dipimpin Kofi Annan pada 27 Januari 1999.

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A.

0

Roboguru

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintahan B.J. Habibie adalah referendum Timor Timur. Langkah Presiden B.J. Habibie dalam penyelesaian masalah Timor Timur dengan cara ...

Pembahasan Soal:

Setelah berintegrasi dengan Republik Indonesia pada tahun 1976, masyarakat Timor Timur menghendaki agar dapat merdeka sepenuhnya dan tidak lagi bergabung dengan RI. Permasalahan mengenai kemerdekaan Timor Timur ini terjadi sejak tahun 1999, yaitu ketika masa kepemimpinan Presiden Habibie. Presiden B.J. Habibie menawarkan dua pilihan kepada rakyat Timor Timur. Pilihan pertama adalah otonomi luas, sedangkan pilihan kedua adalah rakyat Timor Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Pada akhirnya, opsi referendum atau jajak pendapat yang dipilih setelah pilihan untuk otonomi luas ditolak. Dalam jajak pendapat tersebut, sebanyak 78,5 persen warga Timor Timur memilih untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, Timor Timur resmi menjadi negara yang berdaulat sejak 30 Agustus 1999.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah A.

0

Roboguru

B. J. Habibie gagal mencalonkan diri menjadi Presiden RI karena...

Pembahasan Soal:

Pada tanggal 5 Mei 1999, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Portugis bersama Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timor Timur di New York. Kemudian, pada tanggal 17 Mei 1999, Presiden Habibie mengeluarkan Kepres No. 43/1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan Republik Indonesia-Portugis tentang Timor-Timur. Hal ini pun dikuatkan dengan Inpres No. 5/1999 tentang Langkah Pemantapan Persetujuan Republik Indonesia-Portugis. 

Setelah terjadi serangkaian konflik, penentuan pendapat rakyat Timor Timur dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Dari hasil tersebut diumumkan oleh PBB bahwa mayoritas masyarakat Timor-Timur menolak otonomi. Dengan demikian, Timor-Timur dipastikan bakal segera lepas dari NKRI. Puncaknya pada tanggal 20 Mei 1999 Timor-Timur pun resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste. Akibat serangkaian peristiwa ini, B. J. Habibie gagal mencalonkan diri menjadi Presiden RI karena pidato pertanggungjawabannya mengenai Timor-Timur ditolak oleh MPR.

Dengan demikian, maka jawaban yang tepat adalah D.

0

Roboguru

Pada masa awal reformasi pemerintah berupaya mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Kebijakan pemerintah sebagai langkah awal pemulihan kepercayaan tersebut adalah ....

Pembahasan Soal:

Satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah diadakannya Referendum bagi rakyat Timor-Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timor-Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Harus diakui bahwa integrasi Timor-Timur (TimTim) ke wilayah RI tahun 1975 yang dikukuhkan oleh TAP MPR No.VI/ M7PR/1978, atas kemauan sebagian warga Timor-Timur tidak pemah mendapat pengakuan internasional. Meskipun sebenarnya Indonesia tidak pernah mengklaim dan berambisi menguasai wilayah Tim-Tim. Banyak pengorbanan yang telah diberikan bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda, untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Tim-Tim, yang secara historis memang sering bergejolak antara yang pro integrasi dengan yang kontra. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat bahkan melebihi dari apa yang diberikan kepada provinsi-provinsi lain untuk mengejar ketertinggalan. Namun sungguh disesalkan bahwa segala upaya itu tidak pernah mendapat tanggapan yang positif, baik di lingkungan internasional maupun di kalangan masyarakat Timor-Timur sendiri. Di berbagai forum internasional posisi Indonesia selalu dipojokkan. Sebanyak 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan Keamanan PBB telah dikeluarkan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra Indonesia, tidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timor-Timur dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. 

Karena itu, melalui kajian yang mendalam dan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR dan Fraksi-Fraksi DPR, pemerintah menawarkan alternatif lain. Jika mayoritas rakyat Timor-Timur menolak Otonomi Luas dalam sebuah “jajak pendapat”, maka adalah wajar dan bijaksana bahkan demokratis dan konstitusional, jika pemerintah mengusulkan Opsi kedua kepada Sidang Umum MPR, yaitu mempertimbangkan pemisahan Timor-Timur dari NKRI secara damai, baik-baik dan terhormat. Rakyat Timor-Timur melakukan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 sesuai dengan Persetujuan New York. Hasil jajak pendapat yang diumumkan PBB pada 4 September 1999, adalah 78.5% menolak dan 21,5% menerima. Setelah jajak pendapat ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan, sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timor–Timur. Sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD ‘45, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka Presiden Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan yang memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor-Timur. Sesuai dengan perjanjian New York, ketetapan tersebut mensahkan pemisahan Timor-Timur dan RI secara baik, terhormat dan damai, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jawabannya adalah D.

0

Roboguru

Roboguru sudah bisa jawab 91.4% pertanyaan dengan benar

Tapi Roboguru masih mau belajar. Menurut kamu pembahasan kali ini sudah membantu, belum?

Membantu

Kurang Membantu

Apakah pembahasan ini membantu?

Belum menemukan yang kamu cari?

Post pertanyaanmu ke Tanya Jawab, yuk

Mau Bertanya

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Hubungi Kami

Ikuti Kami

©2021 Ruangguru. All Rights Reserved