Perhatikan tajuk rencana berikut! Banjir yang menggenangi sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi penanda memasuki 2020 ternyata juga ikut menggerus pengunjung pusat perbelanjaan. Khusus untuk kawasan Jakarta, pengurus asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia (APPBI)membeberkan terjadi penurunan sekitar 30% pengunjung pusat perbelanjaan dalam 3 hari terakhir semenjak banjir. Pengunjung yang masih menyempatkan ke pusat perbelanjaan lebih fokus pada penjualan makanan dan minuman ketimbang penjualan fashion. Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek memang sebuah pukulan telak bisnis ritel dan pusat perbelanjaan yang selama ini bisa mengaruh keuntungan di musim libur seperti libur Natal dan tahun baru. Perhatian masyarakat yang terkena musibah banjir sibuk menyelamatkan diri dan harta benda yang ikut terendam. Selain bisnis ritel, yang paling terpukul akibat banjir adalah sektor usaha logistik. Sejumlah infrastruktur jalanan hingga bandara tergenang air. Sebagian besar aset sektor logistik mengalami kerusakan karena terendam banjir yang berujung pada beban perbaikan dan pemeliharaan yang tinggi. Di tengah kondisi dan situasi masyarakat korban banjir berjibaku menyelamatkan diri dan harta benda, para elit malah berpolemik seputar program dan cara menangani banjir selama ini di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, motor dengan konsep natural naturalisai. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki hadimuljono, tetap mempertahankan program normalisasi sungai. Faktanya, duaprogram tersebut tidak ada yang berjalan sebagaimana mestinya. Program naturalisasi didefinisikan sebagai sebuah cara mengelola pasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau, mempertahankan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi. Sementara itu, program normalisasi sungai sepanjang 33 kilometerbaru terealisasi sepanjang 16 kilometer. Alasannya, terkendala kebebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta. Semua orang paham bahwa persoalan utama sungai di Jakarta adalah pendangkalan dan penyempitan yang parah. Lebar sungai di Jakarta rata-rata menyusut dari sekitar 50 meter menjadi hanya 15 meter pengerukan sungai dan hunian pada di bantaran kali adalah inti dari penataan sungai untuk mengatasi banjir. Oleh karena itu, pencegahan banjir harus segera dilakukan. Pengerukan sungai dan hunian yang melanggar aturan mutlak direlokasi. Jangan menyuburkan polemik antara program naturalisasi yang diusung Pemprov DKI Jakarta dan program normalisasi yang sudah dijalankan pemerintah pusat yang macet. (Disadur dari: https://nasional. sindonews.//1487080/16/banjir-gerus-bisnis-ritel-1578066655, diunduh 11 Maret 2020) Jelaskan masalah yang dibahas di tajuk rencana tersebut!

Question

Perhatikan tajuk rencana berikut!

Banjir yang menggenangi sebagian wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi penanda memasuki 2020 ternyata juga ikut menggerus pengunjung pusat perbelanjaan. Khusus untuk kawasan Jakarta, pengurus asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia (APPBI) membeberkan terjadi penurunan sekitar 30% pengunjung pusat perbelanjaan dalam 3 hari terakhir semenjak banjir.

Pengunjung yang masih menyempatkan ke pusat perbelanjaan lebih fokus pada penjualan makanan dan minuman ketimbang penjualan fashion. Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek memang sebuah pukulan telak bisnis ritel dan pusat perbelanjaan yang selama ini bisa mengaruh keuntungan di musim libur seperti libur Natal dan tahun baru. Perhatian masyarakat yang terkena musibah banjir sibuk menyelamatkan diri dan harta benda yang ikut terendam. Selain bisnis ritel, yang paling terpukul akibat banjir adalah sektor usaha logistik. Sejumlah infrastruktur jalanan hingga bandara tergenang air. Sebagian besar aset sektor logistik mengalami kerusakan karena terendam banjir yang berujung pada beban perbaikan dan pemeliharaan yang tinggi.

Di tengah kondisi dan situasi masyarakat korban banjir berjibaku menyelamatkan diri dan harta benda, para elit malah berpolemik seputar program dan cara menangani banjir selama ini di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, motor dengan konsep natural naturalisai. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki hadimuljono, tetap mempertahankan program normalisasi sungai. Faktanya, dua program tersebut tidak ada yang berjalan sebagaimana mestinya. Program naturalisasi didefinisikan sebagai sebuah cara mengelola pasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau, mempertahankan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi. Sementara itu, program normalisasi sungai sepanjang 33 kilometer baru terealisasi sepanjang 16 kilometer. Alasannya, terkendala kebebasan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemda DKI Jakarta.

Semua orang paham bahwa persoalan utama sungai di Jakarta adalah pendangkalan dan penyempitan yang parah. Lebar sungai di Jakarta rata-rata menyusut dari sekitar 50 meter menjadi hanya 15 meter pengerukan sungai dan hunian pada di bantaran kali adalah inti dari penataan sungai untuk mengatasi banjir.

Oleh karena itu, pencegahan banjir harus segera dilakukan. Pengerukan sungai dan hunian yang melanggar aturan mutlak direlokasi. Jangan menyuburkan polemik antara program naturalisasi yang diusung Pemprov DKI Jakarta dan program normalisasi yang sudah dijalankan pemerintah pusat yang macet.

(Disadur dari: https://nasional. sindonews.//1487080/16/banjir-gerus-bisnis-ritel-1578066655, diunduh 11 Maret 2020)

Jelaskan masalah yang dibahas di tajuk rencana tersebut!