Perhatikan tabel berikut! Pasangan yang tepat antara periode dan kabinet yang berkuasa pada masa Demokrasi Liberal ditunjukkan oleh kombinasi ...

Pembahasan

Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal berbeda dengan masa awal kemerdekaan. Pada masa Demokrasi Liberal presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Roda pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Adapun kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi, keinginan Natsir tersebut tidak terlaksana karena terjadi perebutan kursi an tara PNI dan Masyumi di kabinet. Pada 22 Januari 1951 PNI melalui Hadikusumo mengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1950 tentang Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan Daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Mosi Hadikusumo ini mendapat dukungan dari parlemen. Akhirnya, pada 21 Maret 1951 Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak 30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem zaken kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menterimenteri yang ahli di bidangnya. Dengan sistem ini Wilopo berharap kabinet mampu bekerja secara profesional dan menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kabinet Wilopo mendapat dukungan lebih besar daripada kabinet sebelumnya. Kondisi terse but tidak lepas dari keikutsertaan PSI dan PSII dalam pemerintahan. Meskipun demikian, Kabinet Wilopo tidak lepas dari permasalahan. Pemerintahan Kabinet Wilopo makin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Akibat peristiwa ini, Sidik Kertapati yang menjabat sebagai ketua Sarekat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi terse but menyebabkan Kabinet Wilopo rriengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu, tepatnya pada 1955. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama untuk memilih parlemen dan tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 mem1ndai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Jadi, jawaban yang tepat adalah C.