Masa Demokrasi Liberal diwarnai dengan beberapa kali pergantian kabinet. Tuliskan kabinet-kabinet yang pernah memerintah. Indonesia pada masa Demokrasi Liberal beserta periode pemerintahannya!

Pembahasan

Sistem pemerintahan di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal berbeda dengan masa awal kemerdekaan. Pada masa Demokrasi Liberal presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Roda pemerintahan dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Adapun kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut. Kabinet Natsir resmi menjalankan pemerintahan pada 6 September 1950. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Akan tetapi, keinginan Natsir tersebut tidak terlaksana karena terjadi perebutan kursi an tara PNI dan Masyumi di kabinet. Pada tanggal 22 Januari 1951 PNI melalui Hadikusumomengeluarkan mosi tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1950 tentang Pemilihan Anggota LembagaPerwakilan Daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Mosi Hadikusumo ini mendapat dukungan dari parlemen. Akhirnya, pada tanggal 21 Maret 1951 Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno. Kabinet Sukiman resmi memerintah sejak tanggal26 April 1951. Akan tetapi, kabinet Sukiman tidak bertahan lama karena terjadi beberapa permasalahan. Salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara Barat. Kondisi ini ditunjukkan dengan penandatanganan Mutual Security Act (MSA) pada tanggal15 Januari 1952. Akhirnya, pada tanggal 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman menyerahkan mandat kepada Presiden Sukarno. Kabinet Wilopo resmi memerintah sejak tanggal30 Maret 1952. Kabinet Wilopo merupakan koalisi antara PNI dan Masyumi. Salah satu aspek menarik dari Kabinet Wilopo adalah penerapan sistem zaken kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya. Dengan sistem ini Wilopo berharap kabinet mampu bekerja secara profesional dan menyelesaikan permasalahan bangsa tanpa mengutamakan kepentingan golonganatau kelompok tertentu. Meskipun demikian, Kabinet Wilopo tidak lepas dari permasalahan. Pemerintahan Kabinet Wilopo makin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Akibat peristiwa ini, Sidik Kertapati yang menjabat sebagai ketua Sarekat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Mosi tersebut menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno pada tanggal 2 Juni 1953. Pelantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo I dilaksanakan pada 30 Juli 1953. Presiden Sukarno menunjuk Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) sebagai perdana menteri dan wakil perdana menteri. Kabinet ini juga dikenal dengannama Kabinet Ali-Wongso. Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil mengukir sejumlahprestasi dan menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Kabinet Ali Sastroamidjojo I harus berakhir sebelum berhasil menyelenggarakan pemilihan umum. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah masalah pergantian pimpinan TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa tanggal 27 Juni 1955. Pada tanggal 24 Juli 1955 Kabinet Ali Sastroamidjojo I mengembalikan mandafnya kepada Presiden Sukarno. Kabinet Burhanuddin Harahap resmi menjalankan pemerintahan padatanggal 12 Agustus 1955. Kabinet ini terdiri atas 23 menteri dengan mayoritas anggota berasal dari Masyumi. Pada masa pemerintahannya, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu, tepatnya pada tahun 1955. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama untuk memilih parlemen dan tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu 1955 menandai berakhirnya masa tugas Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno. Kabinet Ali Sastromidjojo dilantik Presiden Soekarno pada tanggal 20 Maret 1956. Selanjutnya, kabinet ini disebut Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang terdiri atas koalisi PNI, Masyumi, dan NU. Dalam kabinet ini PKI tidak dilibatkan karena keberadaannya ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan K.H. Idham Chalid. Kabinet Djuanda/Karya dilantik padatanggal 9 April 1957. Kabinet ini dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja, tokoh yang tidak berasal dari kalangan partai politik. Dalam menjalankan pemerintahan Djuanda dibantu tiga wakil perdana menteri, yaitu Hardi (PNI), Idham Chalid (NU), dan J. Leimena (Parkindo). Salah satu prestasi Kabinet Karya adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui Deklarasi Djuanda. Pasca masa pemerintahan Kabinet Karya terjadi pergolakan besar yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Peristiwa ini memicu keadaan politik Demokrasi Liberal makin panas, sehingga Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret tersebut, berakhirlah masa jabatan Kabinet Karya. Dengan demikian,kabinet-kabinet pada masa Demokrasi Liberal sebagai berikut. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951). Kabinet Soekiman (27 April 1951-3 April 1952). Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953). Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955). Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956). Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957). Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959).