Perhatikan dampak-dampak kebijakan berikut! Ruang gerak para bupati sangat terbatas. Perkebunan rakyat sepenuhnya diambil alih pemerintah pusat. Penguasa bumiputra tidak memiliki kuasa yang besar atas rakyat. Rakyat memiliki kebebasan menjalankan usaha. Kekuasaan para penguasa lokal makin besar. Dampak kebijakan politik pada masa pemerintahan Raffles ditunjukkan oleh angka ....

Jawaban yang tepat dari pertanyaan di atas adalah A

Untuk lebih detailnya yuk pahami penjelasan berikut:

Pada tahun 1811 Inggris berkuasa atas wilayah Hindia Belanda. Melalui perjanjian Tuntang, Pulau Jawa, Madura dan seluruh pangkalan militer milik Belanda di luar Pulau Jawa jatuh ke tangan Kerajaan Inggris. Pihak perwakilan kerajaan Inggris yang berada di Kalkutta, menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles yang sebelumnya memerintah di Penang menjadi gubernur jenderal di pulau Jawa. Dibawah kepemimpinannya, pembaharuan diberlakukan di sektor politik, ekonomi dan sosial. Pembaharuan itu meliputi:

1. Sistem ekonomi tanam paksa dan kerja rodi dihapuskan.
   Sebagai gantinya rakyat dibebaskan untuk menanam tanaman yang dapat dijual di pasaran. Raffles juga mengenalkan sistem sewa tanah (landrente), para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah. Uang sewa diberikan kepada pemerintah pusat, semua tanah perkebunan pun berubah status menjadi milik pemerintah.
2. Penghapusan bupati 
   Bertujuan menghindarkan para bupati dari tindakan korupsi dan nepotisme. Kewenangan bupati dibatasi menjadi sebatas mengawasi tanah-tanah rakyat. Bupati kemudian diangkat sebagai pegawai pemerintahan yang digaji secara teratur.
3. Membagi pulau Jawa menjadi 18 karesidenan.
   Karesidenan adalah wilayah administratif yang dikepalai seorang residen berbangsa eropa. Para residen membawahi para bupati dari bangsawan pribumi. Raffles membagi pulau Jawa menjadi ke 18 karesidenan, yakni: Karesidenan Bagelen, Karesidenan Banyumas, Karesidenan Bogor (Buitenzorg), Karesidenan Jakarta (Batavia), Karesidenan Kediri, Karesidenan Madiun (Madioen), Karesidenan Malang (Malang-Pasoeroewan), Karesidenan Priangan (Preanger), Karesidenan Rembang, Karesidenan Salatiga, Karesidenan Surabaya, Karesidenan Yogyakarta (Jogjakarta), Karesidenan Surakarta (Soerakarta), Karesidenan Semarang (Samarang), Karesidenan Bojonegoro, Karesidenan Pati (Djapara), Karesidenan Madura (Madoera), Karesidenan Karawang (Kerawang), Karesidenan Cirebon (Tjirebon), Karesidenan Besuki (Basoeki).
4. Penghapusan feodalistik
   Sistem feodalistik yang melekat di struktur pemerintahan di tanah Jawa diubah menjadi sistem pemerintahan yang lebih modern. Imbasnya para penguasa bumiputra digantikan dengan pejabat berkebangsaan Inggris.