Penyederhanaan partai-partai politik pada masa Orde Baru menghasilkan lima partai besar di DPR dan MPR, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Utusan Daerah. SEBAB Semua anggota PNS pada masa Orde Baru diperbolehkan menjadi pengurus partai politik, kecuali partai ABRI.

Pembahasan

(Pernyataan pada soal salah) Penyederhanaan partai politik yang dilakukan pemerintah Orde Baru dilakukan untuk menciptakan stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari 10 partai politik yang ikut pada Pemilu 1971, pada tahun 1973 kesepuluh partai tersebut dikurangi menjadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. Golongan nasionalis yang terdiri dari Partai Katolik, Parkindo, PNI dan IPKI bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia tanggal 10 Januari 1973. Golongan Islam yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan tanggal 5 Januari 1973. Di samping partai politik, ada juga satu Golongan Karya (Golkar) yang terlibat dalam kehidupan politik di Indonesia. (Alasan) Kedudukan PNS dalam perpolitikan di masa Orde Baru tidak mengalami kebebasan. Pada awal Orde Baru antara 1966-1971, Golkar yang dibesarkan oleh Presiden Soeharto sebagai kekuatan politik di Indonesia membuat kebijakan untuk menjadikan PNS sasaran utama keanggotaan dan pengurus dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Kebijakan tersebut memunculkan istilah “monoloyalitas” PNS pada Golkar. Salah satu cara menjadikan PNS sebagai anggota Golkar adalah lewat intimidasi. Intimidasi tersebut pernah terjadi pada Pemilu 1971. Para PNS yang tidak mau memilih Golkar akan dipindahkan ke pulau-pulau terpencil dan gajinya ditahan, bahkan ada yang diberhentikan sebagai PNS.