Pertanyaan

Pengelompokan dan kemudian penyederhanaan partai-partai politik selama kurun waktu 1968-1970 dapat dipandang sebagai upaya Orde Baru untuk ....

Pengelompokan dan kemudian penyederhanaan partai-partai politik selama kurun waktu 1968-1970 dapat dipandang sebagai upaya Orde Baru untuk .... $\;$

mengikis habis kekuatan politik Orde Lama
meredam kelompok-kelompok kritis dalam partai politik
menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
meniadakan kekuatan-kekuatan politik yang dapat menjadi oposisi Orde Baru
menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat untuk pemulihan ekonomi

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

S. Budi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan pada 12 Maret 1966, Orde Baru mulai melakukan upaya pembinaan terhadap partai-partai politik. Pada 20 Pebruari 1968 dilakukan langkah penggabungan/peleburan ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum tersalurkan aspirasinya dengan pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Langkah Orde Baru untuk mengelompokkan partai politik dilanjutkan pada 9 Maret 1970, dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katholik, Parkindo, IPKI dan Murba. Berikutnya, pada 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang beranggotakan NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Terakhir, ada suatu kelompok fungsional yang disebut sebagai Golongan Karya (Golkar). Tujuan penyederhanaan partai politik yang dilakukan Pemerintah Orde Baru ini adalah untuk menciptakan stabilitas politik setelah sebelumnya Indonesia sempat mengalami gejolak politik akibat Gerakan Pemberontakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI, berlanjut dengan karut-marutnya stabilitas pemerintahan akibat aksi dan demonstrasi massa yang menuntut Tritura (bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora, dan turunkan harga pangan) yang berujung pada keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Menyederhanakan partai politik dipandang Soeharto sebagai cara untuk mewujudkan stabilitas politik. Dengan mengelompokkan partai sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan pemerintah, rezim Orde Baru bisa dengan mudah melakukan kontrol terhadap partai tersebut sehingga potensi partai melakukan kegaduhan dan pembangkangan politik terhadap pemerintah sebagaimana lazim terjadi pada masa-masa sebelumnya tidak terjadi lagi. Dengan stabilnya kondisi politik, Soeharto melangkah pasti melakukan pembangunan ekonomi besar-besaran melalui program Repelitanya. Baginya, pembangunan ekonomi hanya bisa berjalan jika suasana politik tenang, damai, dan jauh dari anarkis. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah E.

Setelah Partai Komunis Indonesia (PKI) dibubarkan pada 12 Maret 1966, Orde Baru mulai melakukan upaya pembinaan terhadap partai-partai politik. Pada 20 Pebruari 1968 dilakukan langkah penggabungan/peleburan ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum tersalurkan aspirasinya dengan pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Langkah Orde Baru untuk mengelompokkan partai politik dilanjutkan pada 9 Maret 1970, dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katholik, Parkindo, IPKI dan Murba. Berikutnya, pada 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang beranggotakan NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Terakhir, ada suatu kelompok fungsional yang disebut sebagai Golongan Karya (Golkar).

Tujuan penyederhanaan partai politik yang dilakukan Pemerintah Orde Baru ini adalah untuk menciptakan stabilitas politik setelah sebelumnya Indonesia sempat mengalami gejolak politik akibat Gerakan Pemberontakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI, berlanjut dengan karut-marutnya stabilitas pemerintahan akibat aksi dan demonstrasi massa yang menuntut Tritura (bubarkan PKI, rombak kabinet Dwikora, dan turunkan harga pangan) yang berujung pada keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Menyederhanakan partai politik dipandang Soeharto sebagai cara untuk mewujudkan stabilitas politik. Dengan mengelompokkan partai sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan pemerintah, rezim Orde Baru bisa dengan mudah melakukan kontrol terhadap partai tersebut sehingga potensi partai melakukan kegaduhan dan pembangkangan politik terhadap pemerintah sebagaimana lazim terjadi pada masa-masa sebelumnya tidak terjadi lagi. Dengan stabilnya kondisi politik, Soeharto melangkah pasti melakukan pembangunan ekonomi besar-besaran melalui program Repelitanya. Baginya, pembangunan ekonomi hanya bisa berjalan jika suasana politik tenang, damai, dan jauh dari anarkis.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah E. space

Buka akses jawaban yang telah terverifikasi

Yah, akses pembahasan gratismu habis

atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

5.0 (1 rating)

Pertanyaan serupa

Kesalahan kebijakan Orde Baru tentang pangan di Indonesia terutama adalah politik mengenai konsumsi beras sebagai makanan pokok, yang tidak cocok untuk wilayah .… Nusa Tenggara Timur Maluku ...

0.0

Jawaban terverifikasi

Peran nyata Indonesia pada masa Orde Baru dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara yang sesuai dengan tujuan didirikannya ASEAN adalah .... (SBMPTN 2017)

5.0

Jawaban terverifikasi

Perkembangan seni dan budaya pada masa Orde Baru seringkali terkendala oleh …. tekanan pengaruh seni budaya asing banyaknya larangan dari pemerintah terhadap kegiatan pementasan seni budaya...

5.0

Jawaban terverifikasi

Prestasi utama pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi adalah mendorong pertumbuhan kapitalisme swasta. SEBAB Pemerintahan Orde Baru menerapkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan ...

5.0

Jawaban terverifikasi

Pelaksanaan pembangunan nasional pada masa pemerintahan Orde Baru bertumpu pada …(SIMAK 2010)

5.0

Jawaban terverifikasi

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS