Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan oleh pemerintah pusat, namun kemudian dibagi kembali ke pemerintah daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil. SEBAB Dana Perimbangan merupakan wujud implementasi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (desentralisasi fiskal).

Pembahasan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana Bagi Hasil (DBH): dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pajak dan SDA (Sumber Daya Alam) untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, di mana wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Jadi DBH PBB adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan PBB, kecuali PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU): dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dana Alokasi Khusus (DAK): dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.