Pemerintahan B.J. Habibie dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah Pengesahan undang-undang tersebut bertujuan tersebut bertujuan...

Pembahasan

B.J.Habibie merupakan presiden Indonesia yang menjabat sejak 21 Mei 1998-20 Oktober 1999 dengan dasar Hukum TAP MPR No.VII/MPR/1973. B.J. Habibie yang tampil sebagai presiden Indonesia tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang hancur sebelum tahun 1908 seperti krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, hukum yang tumpang tindih, korupsi, Kolusi, Nepotisme yang merajelal dan Kekuasaan masa Orde Baru dianggap otoriter. Setelah menjabat sebagai presiden, B.J Habibie mengeluarkan berbagi kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa Orde Baru. Salah satunya adalah kebijakan di bidang social politik dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah akibat kesenjangan yang terjadi di pusat dan daerah. Pemerintahan yang terlalu sentralistik selama Orde Baru membuat setiap daerah diluar Jakarta sulit untuk berkembang karena setiap aspek pembangunan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Selain itu, agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan. Maka dilakukan revisi UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal UU. No 32 Tahun 2004. Dengan demikian, jawaban yang paling benar adalah A.