Pemerintah Orde Baru berupaya melakukan normalisasi politik luar negeri Indonesia. Bagaimana langkah pemerintah Orde Baru dalam upaya tersebut ?

Pembahasan

Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan dalam Tap No.XII/ MPRS/1966. Menurut Tap MPRS tersebut bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Oleh sebab itu, maka politik luar negeri RI yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada. Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa Orde Baru melakukan langkah- langkah sebagai berikut. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia . Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei–1 Juni 1966). Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) . Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno telah aktif menjadi anggota PBB, tepatnya pada 28 September 1950. Sering perkembangan Soekarno memutuskan Indonesia untuk keluar dari organisasi dunia tersebut pada 1 Januari 1965. Faktor utama keluarnya Indonesia dari PBB ialah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB. Seiring peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1966, Indonesia kembali memutuskan untuk kembali ke PBB pada 28 September. Hal tersebut didasarkan atas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Mentri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik menjadi ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Pemerkasa ASEAN . Keaktifan Indonesia dalah hubungan luar negeri juga dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN. Association of Southeast Asia Nations atau ASEAN ialah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didasari oleh rasa setia kawan, persahabatan dan kerja sama. Organisasi ini dibentuk pada 8 Austus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik termasuk menjadi pelopor dalam terbentuknya ASEAN dengan menandatangani Deklarasi Bangkok tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah orde baru meliputi Normalisasi hubungan dengan Malaysia, bergabung kembali dengan PBB dan pemrakarsa ASEAN