Pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru cenderung menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan penjelasan beserta contohnya!

Pembahasan

Dinamika politik masa Orde Baru juga diwarnai dengan penyimpangan prinsip-prinsip demokrasi. Penyimpangan demokrasi pada masa Orde Baru ditandai dengan tidak adanya suksesi kepemimpinan. Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilu sebanyak enam kali. Akan tetapi, pergantian kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran lebih rendah seperti gubernur, bupati, walikota, camat, dan kepala desa. Kepala negara dan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden Suharto selama enam periode pemerintahan. Penyimpangan demokrasi pada masa Orde Baru juga didorong oleh rekrutmen politik bersifat tertutup. Semua rekrutmen diatur berdasarkan kedekatan dengan presiden dan pemerintah. Adapun kebijakan fusi partai justru mendorong terjadinya dominasi kelompok tertentu dalam pemerintahan. Keadaan tersebut dapat dicermati dari kewajiban ABRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendukung Golkar dalam pemilu. Sehingga, Golkar selalu menang dan Presiden Suharto dapat kembali memimpin Indonesia. Akibat dari penyimpangan tersebut, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur pada masa Orde Baru. Dengan demikian, pernyataan tersebut benar bahwa pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru menyimpang dari prinsip demokrasi ditandai dengan tidak adanyasuksesi kepemimpinan,rekrutmen politik yg bersifat tertutup, sertakebijakan fusi partai.