Pertanyaan

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, membawa dampak terjadinya krisis ekonomi. Kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus penyebaran virus memengaruhi dunia usaha. Sejumlah perusahaan terpaksa berhenti beroperasi dan mem-PHK karyawan-karyawannya. Konflik antara karyawan dan perusahaan muncul saat perusahaan tidak mampu memberikan pesangon kepada masyarakat yang di-PHK. Upaya pengendalian konflik yang dapat dilakukan pada kasus tersebut adalah dengan cara ...

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, membawa dampak terjadinya krisis ekonomi. Kebijakan pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk memutus penyebaran virus memengaruhi dunia usaha. Sejumlah perusahaan terpaksa berhenti beroperasi dan mem-PHK karyawan-karyawannya. Konflik antara karyawan dan perusahaan muncul saat perusahaan tidak mampu memberikan pesangon kepada masyarakat yang di-PHK. Upaya pengendalian konflik yang dapat dilakukan pada kasus tersebut adalah dengan cara ...space space 

  1. ajudikasi karena perusahaan dianggap telah melanggar hak-hak karyawanspace space 

  2. mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja supaya konflik dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikanspace space 

  3. toleransi dari karyawan karena perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar pesangon karyawanspace space 

  4. rekonsiliasi antara kedua belah pihak untuk kembali kepada perjanjian awal antara karyawan dan perusahaanspace space 

  5. koersif oleh perusahaan dengan menutup jalur komunikasi dari karyawanspace space 

N. Puspita

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah B.

jawaban yang tepat adalah B.space space 

Pembahasan

Pembahasan

Poin soal adalah upaya pengendalian konflik sosial. Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian negara. Salah satu dampaknya dirasakan oleh perusahaan yang kesulitan mengoperasikan kegiatannya sehingga harus mem-PHK karyawan-karyawannya . Keputusan yang dibuat perusahaan merupakan dampak dari Covid-19, yaitu krisis ekonomi, sehingga ketika perusahaan mem-PHK karyawan-karyawannya, perusahaan tidak mampu memberikan pesangon . Hal inilah yang kemudian menjadi konflik antara perusahaan dengan karyawan-karyawan korban PHK . Oleh karena itu, perlu dilakukan mediasi antara perusahaan dengan para karyawan korban PHK . Mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik dengan cara membuat kesepakatan di antara kedua pihak yang bertikai untuk mencari pihak ketiga sebagai mediator yang kedudukannya netral. Pada konflik perusahaan dengan para karyawan tersebut, pihak ketiga yang bisa menjadi mediator adalah Dinas Tenaga Kerja . Keberadaan Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator yang bersifat netral dalam konflik tersebut, bisa memberikan saran pemecahan masalah yang tidak merugikan perusahaan maupun para karyawan karena keduanya mengalami permasalahan yang sama akibat Covid-19 . Sehingga, saran pemecahan masalah yang bisa diberikan mediator kepada pihak yang bertikai , misalnya mencicil pemberian pesangon kepada para karyawan korban PHK atau memberikan pesangon lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya. Dengan demikian, upaya pengendalian konflik yang dapat dilakukan pada kasus tersebut adalah mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja supaya konflik dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan . Jadi, jawaban yang tepat adalah B.

Poin soal adalah upaya pengendalian konflik sosial.

Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian negara. Salah satu dampaknya dirasakan oleh perusahaan yang kesulitan mengoperasikan kegiatannya sehingga harus mem-PHK karyawan-karyawannya. Keputusan yang dibuat perusahaan merupakan dampak dari Covid-19, yaitu krisis ekonomi, sehingga ketika perusahaan mem-PHK karyawan-karyawannya, perusahaan tidak mampu memberikan pesangon. Hal inilah yang kemudian menjadi konflik antara perusahaan dengan karyawan-karyawan korban PHK. Oleh karena itu, perlu dilakukan mediasi antara perusahaan dengan para karyawan korban PHK. Mediasi merupakan bentuk pengendalian konflik dengan cara membuat kesepakatan di antara kedua pihak yang bertikai untuk mencari pihak ketiga sebagai mediator yang kedudukannya netral.

Pada konflik perusahaan dengan para karyawan tersebut, pihak ketiga yang bisa menjadi mediator adalah Dinas Tenaga Kerja. Keberadaan Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator yang bersifat netral dalam konflik tersebut, bisa memberikan saran pemecahan masalah yang tidak merugikan perusahaan maupun para karyawan karena keduanya mengalami permasalahan yang sama akibat Covid-19. Sehingga, saran pemecahan masalah yang bisa diberikan mediator kepada pihak yang bertikai, misalnya mencicil pemberian pesangon kepada para karyawan korban PHK atau memberikan pesangon lebih sedikit dari jumlah yang seharusnya. Dengan demikian, upaya pengendalian konflik yang dapat dilakukan pada kasus tersebut adalah mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja supaya konflik dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Jadi, jawaban yang tepat adalah B.space space 

73

0.0 (0 rating)

Iklan

Pertanyaan serupa

Jelaskan perbedaan dari pengendalian konflik mediasi dan arbitrase dan berikan contohnya!

6rb+

5.0

Jawaban terverifikasi

Iklan

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Fitur Roboguru

Topik Roboguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

081578200000

Email info@ruangguru.com

info@ruangguru.com

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2022 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia