Pertanyaan

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, upaya untuk memberantas KKN merupakan salah satu fokus kebijakan. Hal ini direalisasikan dengan mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kebijakan Presiden Megawati ini merupakan tindak lanjut dari keadaan pada masa sebelumnya, yaitu ….

KPK dianggap perlu sebagai wadah aspirasi masyarakat
pada masa Orde Baru korupsi bukan merupakan agenda utama yang menjadi fokus pemerintah
Orde Baru lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan politik
terjadinya banyak kerusuhan pada masa sebelumnya mengakibatkan penanganan berbagai kasus korupsi menjadi lambat
penanganan kasus korupsi belum maksimal karena tidak adanya keseimbangan jumlah dan kualitas aparat penegak hukum

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

S. Budi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

jawaban yang tepat adalah E.

jawaban yang tepat adalah E. space

Pembahasan

Upaya memberantas KKN pada masa pemerintahan Presiden Megawati dilakukan dengan dikeluarkannya UU tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu UU No. 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini dikeluarkan karena perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. Hal ini dilakukan karena di masa sebelumnya penanganan kasus-kasus korupsi belum ditangani dengan maksimal. Selain itu juga tidak disertai dengan keseimbangan jumlah dan kualitas aparat penegak hukum, sehingga proses hukum berjalan sangat lambat. Jadi, jawaban yang tepat adalah E.

Upaya memberantas KKN pada masa pemerintahan Presiden Megawati dilakukan dengan dikeluarkannya UU tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yaitu UU No. 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini dikeluarkan karena perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan khusus untuk memerangi korupsi. Hal ini dilakukan karena di masa sebelumnya penanganan kasus-kasus korupsi belum ditangani dengan maksimal. Selain itu juga tidak disertai dengan keseimbangan jumlah dan kualitas aparat penegak hukum, sehingga proses hukum berjalan sangat lambat.

Jadi, jawaban yang tepat adalah E. space

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

0.0 (0 rating)

Pertanyaan serupa

Maraknya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada jajaran pemerintahan akhirnya mendorong pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus anti korupsi. Pembentukan lembaga ini terjadi pada ...

0.0

Jawaban terverifikasi

0.0

Jawaban terverifikasi

Berikut initanggapan lembaga legislatif terhadap kasusBuloggate dan Bruneigate adalah ....

0.0

Jawaban terverifikasi

Salah satu kebijakan ekonomi Presiden Megawati adalah melakukan privatisasi BUMN dengan menjual saham Indosat kepada pihak asing. Salah satu alasan yang membuat Presiden Megawati melakukan kebijakan t...

5.0

Jawaban terverifikasi

Kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J Habibie dalam memenuhi tuntutan reformasi saat memimpin Indonesia adalah ....

3.6

Jawaban terverifikasi