Pertanyaan

Maraknya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada jajaran pemerintahan akhirnya mendorong pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus anti korupsi. Pembentukan lembaga ini terjadi pada masa pemerintahan ....

Maraknya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada jajaran pemerintahan akhirnya mendorong pemerintah Indonesia membentuk lembaga khusus anti korupsi. Pembentukan lembaga ini terjadi pada masa pemerintahan .... $\;$

B.J Habibie
Abdurrahman Wahid
Megawati Sukarno Putri
Soeharto
Susilo Bambang Yudhoyono

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

S. Budi

Master Teacher

Jawaban terverifikasi

Jawaban

pilihan jawaban yang tepat adalah C

Pembahasan

Untuk mengatasi masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang masih marak setelah reformasi, Presiden Megawati Soekarno Putri mendirikan sebuah lembaga khusus dan independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya tindak pemberantasan korupsi. Karena sifatnya yang independen, KPK bebas dari kekuasaan dan pengaruh manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C

Untuk mengatasi masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang masih marak setelah reformasi, Presiden Megawati Soekarno Putri mendirikan sebuah lembaga khusus dan independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya tindak pemberantasan korupsi. Karena sifatnya yang independen, KPK bebas dari kekuasaan dan pengaruh manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

0.0 (0 rating)

Pertanyaan serupa

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, upaya untuk memberantas KKN merupakan salah satu fokus kebijakan. Hal ini direalisasikan dengan mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2001 yaitu Undang-Undang tentang...

0.0

Jawaban terverifikasi

0.0

Jawaban terverifikasi

Berikut initanggapan lembaga legislatif terhadap kasusBuloggate dan Bruneigate adalah ....

0.0

Jawaban terverifikasi

Salah satu kebijakan ekonomi Presiden Megawati adalah melakukan privatisasi BUMN dengan menjual saham Indosat kepada pihak asing. Salah satu alasan yang membuat Presiden Megawati melakukan kebijakan t...

5.0

Jawaban terverifikasi

Kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J Habibie dalam memenuhi tuntutan reformasi saat memimpin Indonesia adalah ....

3.6

Jawaban terverifikasi