Iklan

Iklan

Pertanyaan

Pada masa Orde Baru negara memiliki peran besar dalam mengatur kebijakan di daerah dan pemerintahan cenderung dijalankan secara sentralistik. Dampak kondisi tersebut adalah ...

Pada masa Orde Baru negara memiliki peran besar dalam mengatur kebijakan di daerah dan pemerintahan cenderung dijalankan secara sentralistik. Dampak kondisi tersebut adalah ...

  1. Partai Golkar menjadi partai milik golongan struktural.

  2. Presiden Suharto menjabat kursi kepresidenan selama 32 tahun.

  3. Pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan mengelola potensi daerahnya

  4. Pemerintah Orde Baru memfokuskan pembangunan nasional di kawasan perkotaan

  5. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur partai politik di daerah masing-masing.

Iklan

A. Jasmine

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

Jawaban terverifikasi

Iklan

Pembahasan

Jawaban yang tepat dari pertanyaan diatas adalah C. Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Dominasi Presiden Suharto pada masa Pemerintahan Orde Baru sejak dibentuknya Kabinet Pembangunan I pada tahun 1968 dapatdikategorikan ke dalam pemerintahan yang bersifat otoritarianisme. Otoritarianisme atau yang sering disebut otoriterini merupakan sebuah corak sistem pemerintahan yang bertentangan dengan demokrasi. Dalam pemerintahan otoriter, segala dominasi kekuatan politik dalam pemerintahan digenggam oleh satu individu dan pada umumnya bersifat sangat sentralistik. Sentralisasi pemerintahan ini memberikan kesan bahwa negara memiliki peranan kuat dalam mengatur segala kebijakan, sehinggaseluruh kebijakan dibuat dan diatur oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintahan daerah hanya diberi peluang sangat kecil untuk mengelola dan mengatur pemerintahan di daerah. Hal tersebut berdampak terhadap tertekannya potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerahnya.

Jawaban yang tepat dari pertanyaan diatas adalah C.

Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut:

Dominasi Presiden Suharto pada masa Pemerintahan Orde Baru sejak dibentuknya Kabinet Pembangunan I pada tahun 1968 dapat dikategorikan ke dalam pemerintahan yang bersifat otoritarianisme. Otoritarianisme atau yang sering disebut otoriter ini merupakan sebuah corak sistem pemerintahan yang bertentangan dengan demokrasi. Dalam pemerintahan otoriter, segala dominasi kekuatan politik dalam pemerintahan digenggam oleh satu individu dan pada umumnya bersifat sangat sentralistik. Sentralisasi pemerintahan ini memberikan kesan bahwa negara memiliki peranan kuat dalam mengatur segala kebijakan, sehingga seluruh kebijakan dibuat dan diatur oleh pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintahan daerah hanya diberi peluang sangat kecil untuk mengelola dan mengatur pemerintahan di daerah. Hal tersebut berdampak terhadap tertekannya potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerahnya. 

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

12

Iklan

Iklan

Pertanyaan serupa

Tuliskan 3 langkah pelaksanaan dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru ?

34

4.6

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02140008000

02140008000

Ikuti Kami

©2024 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia